Benarkah dana zakat boleh diinvestasikan asalkan berpegang pada prinsip kemaslahatan, padahal saat ini tolok ukur kemaslahatan sering kali berbeda-beda? Apakah prinsip kemaslahatan tersebut bisa menjadi dasar argumentasi sebuah hukum? Simak penjelasan pandangan syariat tentang hal ini.
Tag: zakat
![[Kabar] MUI Desak Pemerintah Integrasikan Zakat dan Pajak, Mubaligah: Pasti Tidak Disukai!](https://muslimahnews.net/wp-content/uploads/2024/01/photo_2024-01-18_05-08-45.jpg)
[Kabar] MUI Desak Pemerintah Integrasikan Zakat dan Pajak, Mubaligah: Pasti Tidak Disukai!
MUI mendesak pemerintah untuk mengubah skema regulasi integrasi zakat dan pajak di Indonesia karena dinilai menjadi beban pajak berganda bagi umat Islam. Mubaligah Sri Rahayu, S.Pi. menilai, usulan ini tentu tidak disukai pemerintah karena akan mengurangi pendapatan negara.
Zakat, Popularitas, dan Paradigma Negara
Pernyataan “meninggalkan zakat”— meskipun dimaksudkan sebagai hiperbolis—menunjukkan dominasi paradigma popularitas dalam retorika kebijakan agama. Selama zakat dipisahkan dari struktur kekuasaan, ia akan tetap dipersepsikan kecil. Namun, ketika ditempatkan dalam sistem syariat menyeluruh, ia menjadi pilar distribusi yang kuat.
Usulan Kompensasi Zakat sebagai Pajak, demi Apa?
Sepintas, usulan kompensasi zakat sebagai pajak (dalam sistem kapitalisme) dapat mengoptimalkan pengumpulan zakat dan selanjutnya bisa meningkatkan pemasukan negara, terlebih jika dikelola negara. Namun sesungguhnya, ini merupakan tindakan yang melampaui batas.
Penyaluran ZIS untuk Iuran BPJS Ketenagakerjaan, Batil secara Fikih maupun Siyasi
Komisi Fatwa MUI meluncurkan Fatwa No. 102/2025 yang membolehkan pendistribusian zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk membiayai iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja rentan. Bagaimanakah fatwa ini dipandang dari sudut pandang fikih dan siyasi (politik) Islam?
Benarkah Negara Tidak Boleh Terlibat Pengelolaan Zakat?
Waketum MUI menyatakan bahwa negara tidak boleh melibatkan diri dalam pengelolaan zakat umat Islam. Namun, bukankah sesungguhnya Islam justru menetapkan bahwa negara berperan besar dalam mengelola zakat?
Zakat Demi Pemberdayaan Ekonomi Umat?
Dalam kerangka kapitalisme, zakat menjadi instrumen penting untuk pemberdayaan ekonomi umat dengan target untuk pengentasan kemiskinan. Tepatkah?
Potensi Zakat Indonesia, Hanya Topeng Keserakahan Kapitalisme?
Betapa liciknya kapitalisme. Mereka menumbalkannya dengan judul ‘ekonomi berbasis potensi zakat’. Sementara, ketika rakyat mencoba hijrah, taat, dan memperjuangkan penerapan syariat Islam kafah, malah langsung dikriminalisasi dan dihujani label radikal.
