Sebanyak 94 korban gempa Flores yang meninggal di pengungsian. Sungguh miris, mereka sudah tertimpa bencana dan hidup dalam pengungsian, tetapi masih harus dihadapkan dengan penanganan yang kurang optimal.
Kategori: Kemaslahatan Publik
Pegawai Negara Meregang Nyawa Saat Bertugas, Di Mana Perlindungan Negara?
Tiga pegawai Dinas Pertanian di Papua tewas ditembak KKB. Ini bukan kasus pertama, juga bukan hanya soal keselamatan individu. Negara semestinya hadir sebagai junnah, yakni sebelum korban berjatuhan, bukan sekadar menangani akibat serangan.
Keracunan MBG Berulang, Negara Gagal Menjamin Keamanan Pangan
Keracunan MBG kembali terjadi dengan 3.376 kasus baru dari berbagai daerah. Masalah MBG bukan sekadar teknis, tetapi terkait dengan penerapan sistem sekuler kapitalisme. Negara mengabaikan perannya sebagai penjamin keamanan pangan rakyat.
Ironi Swasembada, Beras Ada, Rakyat Tidak Berdaya
Di tengah swasembada masyarakat dihadapkan pada dominasi beras fortifikasi yang harganya lebih mahal dari beras premium di pasaran. Ini menegaskan pergeseran strategi penjualan produsen demi mengejar profit lebih besar.
Kebakaran Marak di Permukiman Padat, Bukti Negara Abai Keselamatan Rakyat
Persoalan kebakaran di permukiman padat tidak cukup diselesaikan dengan imbauan agar masyarakat berhati-hati menggunakan listrik atau tidak membakar sampah sembarangan. Pencegahan di tingkat masyarakat memang penting, tetapi kondisi lingkungan tempat mereka tinggal turut menentukan besar kecilnya risiko ketika bencana terjadi.
Polemik Desil, Saat Kemiskinan Dipandang Relatif
Penetapan desil masih berpolemik. Status desil memengaruhi akses warga terhadap berbagai program bantuan pemerintah. Pada saat yang sama, kemiskinan adalah PR sistem kapitalisme. Lantas, bagaimana solusinya menurut Islam?
Karhutla Terus Berulang Akibat Hutan Dikuasai Korporasi
Karhutla melanda sebagian wilayah Indonesia. Ini tidak terjadi kali ini saja. Sayang, pemerintah seolah-olah tidak mengambil pelajaran pada kejadian sebelumnya, alih-alih melakukan langkah pencegahan. Penanganan di lapangan juga sekadar bersifat teknis, jauh dari kata strategis.
Desil sebagai Acuan Subsidi BBM, Negara Makin Lepas Tangan
Pemerintah bersiap memperketat akses terhadap BBM bersubsidi jenis Pertalite berdasarkan desil dengan alasan agar subsidi lebih tepat sasaran. Padahal, pembatasan berdasarkan desil tidak benar-benar menjamin subsidi tepat sasaran dan mencegah pembengkakan APBN. Sebaliknya, justru menunjukkan negara makin lepas tangan dalam memenuhi kebutuhan energi rakyat.
Kebakaran Kapal Penumpang, Ironi Negara Bahari
Kecelakaan KMP Mutiara Sentosa II bukanlah kasus pertama. Ini mengindikasikan lemahnya ketaatan perusahaan transportasi laut, serta kurangnya pengawasan negara pada keselamatan penumpang. Hadirnya pemain swasta dalam layanan transportasi laut membuat sektor tersebut kental dengan paradigma bisnis. Keselamatan penumpang pun kerap menjadi taruhan.
Tragedi Yurizal, Potret Nirempati Nakes di Balik Borok Sistem Kesehatan Kapitalistik
Kasus Yurizal layaknya gunung es. Keluhan mengenai waktu tunggu yang lama, fasilitas yang tidak memadai, hingga dugaan diskriminasi terhadap pasien BPJS masih terjadi. Akar persoalannya tidak dapat dilepaskan dari paradigma sekuler kapitalistik yang memandang kesehatan melalui mekanisme ekonomi.
Kematian Tragis Ibu Hamil di Papua, Negara Abai dalam Pelayanan
Pada awal Juli 2026, seorang ibu hamil warga Papua meninggal dunia karena tidak mendapatkan penanganan medis lanjutan akibat terhentinya akses transportasi udara. Kasus ini kembali menunjukkan lemahnya sistem pelayanan kesehatan di wilayah pegunungan Papua yang sangat bergantung pada transportasi udara.
Antrean BBM Mengular, Cermin Gagalnya Negara
Antrean panjang BBM mengular di berbagai wilayah Indonesia akibat lonjakan konsumsi BBM bersubsidi. Semua ini terjadi karena tata kelola migas menggunakan paradigma kapitalistik. Negara sekadar menjadi regulator, bahkan tunduk pada mekanisme pasar. Sumber daya energi yang seharusnya menjadi milik rakyat berubah menjadi komoditas pasar.
