Persoalan kebakaran di permukiman padat tidak cukup diselesaikan dengan imbauan agar masyarakat berhati-hati menggunakan listrik atau tidak membakar sampah sembarangan. Pencegahan di tingkat masyarakat memang penting, tetapi kondisi lingkungan tempat mereka tinggal turut menentukan besar kecilnya risiko ketika bencana terjadi.
Kategori: Kemaslahatan Publik
Polemik Desil, Saat Kemiskinan Dipandang Relatif
Penetapan desil masih berpolemik. Status desil memengaruhi akses warga terhadap berbagai program bantuan pemerintah. Pada saat yang sama, kemiskinan adalah PR sistem kapitalisme. Lantas, bagaimana solusinya menurut Islam?
Karhutla Terus Berulang Akibat Hutan Dikuasai Korporasi
Karhutla melanda sebagian wilayah Indonesia. Ini tidak terjadi kali ini saja. Sayang, pemerintah seolah-olah tidak mengambil pelajaran pada kejadian sebelumnya, alih-alih melakukan langkah pencegahan. Penanganan di lapangan juga sekadar bersifat teknis, jauh dari kata strategis.
Desil sebagai Acuan Subsidi BBM, Negara Makin Lepas Tangan
Pemerintah bersiap memperketat akses terhadap BBM bersubsidi jenis Pertalite berdasarkan desil dengan alasan agar subsidi lebih tepat sasaran. Padahal, pembatasan berdasarkan desil tidak benar-benar menjamin subsidi tepat sasaran dan mencegah pembengkakan APBN. Sebaliknya, justru menunjukkan negara makin lepas tangan dalam memenuhi kebutuhan energi rakyat.
Kebakaran Kapal Penumpang, Ironi Negara Bahari
Kecelakaan KMP Mutiara Sentosa II bukanlah kasus pertama. Ini mengindikasikan lemahnya ketaatan perusahaan transportasi laut, serta kurangnya pengawasan negara pada keselamatan penumpang. Hadirnya pemain swasta dalam layanan transportasi laut membuat sektor tersebut kental dengan paradigma bisnis. Keselamatan penumpang pun kerap menjadi taruhan.
Tragedi Yurizal, Potret Nirempati Nakes di Balik Borok Sistem Kesehatan Kapitalistik
Kasus Yurizal layaknya gunung es. Keluhan mengenai waktu tunggu yang lama, fasilitas yang tidak memadai, hingga dugaan diskriminasi terhadap pasien BPJS masih terjadi. Akar persoalannya tidak dapat dilepaskan dari paradigma sekuler kapitalistik yang memandang kesehatan melalui mekanisme ekonomi.
Kematian Tragis Ibu Hamil di Papua, Negara Abai dalam Pelayanan
Pada awal Juli 2026, seorang ibu hamil warga Papua meninggal dunia karena tidak mendapatkan penanganan medis lanjutan akibat terhentinya akses transportasi udara. Kasus ini kembali menunjukkan lemahnya sistem pelayanan kesehatan di wilayah pegunungan Papua yang sangat bergantung pada transportasi udara.
Antrean BBM Mengular, Cermin Gagalnya Negara
Antrean panjang BBM mengular di berbagai wilayah Indonesia akibat lonjakan konsumsi BBM bersubsidi. Semua ini terjadi karena tata kelola migas menggunakan paradigma kapitalistik. Negara sekadar menjadi regulator, bahkan tunduk pada mekanisme pasar. Sumber daya energi yang seharusnya menjadi milik rakyat berubah menjadi komoditas pasar.
Nestapa Peternak Rakyat dalam Cengkeraman Kapitalisme
Fenomena anjlok dan melonjaknya harga pangan di negeri ini telah bertransformasi menjadi penyakit kronis yang berulang secara siklis. Fluktuasi harga menjadikan peternak kecil dipaksa hidup dalam ketidakpastian yang ekstrem. Ini bukan fluktuasi pasar yang wajar, melainkan kegagalan sistemis dari sebuah tata kelola pangan nasional yang cacat.
Sengkarut Tata Kelola BBM, Langka dan Antrean Mengular Panjang
Penulis: Rindyanti Septiana Muslimah News, FOKUS WAG — Selama beberapa waktu terakhir, sejumlah SPBU di Medan, Sumatra Utara, dilaporkan kehabisan stok Pertalite dan Pertamax. Karo
Mendudukkan Pernyataan ”Allah Menjamin Rezeki” saat Rupiah Melemah
Tata kelola ekonomi kapitalisme telah menyebabkan menurunnya nilai rupiah yang berdampak kehidupan masyarakat makin sulit. Menasihati masyarakat untuk semata pasrah pada Allah saat krisis ekonomi melanda, dengan pernyataan “Allah menjamin rezeki”, seakan-akan menjadikan Sang Pencipta sebagai tameng untuk menutupi kesalahan tata kelola ekonomi negara.
Pertamax Naik, Rakyat Tercekik
Pemerintah resmi menaikkan harga BBM nonsubsidi, padahal kenaikan BBM jelas memukul ekonomi rakyat. Jika dihitung, subsidi BBM 2025 hanya 10% dari anggaran MBG 2026. Artinya, negara sebenarnya punya cukup dana untuk menyubsidi BBM, tetapi hal itu tidak dilakukan karena subsidi dianggap beban. Inilah watak negara kapitalis.
