Kekerasan seksual terus memakan korban. Sejatinya, negara telah menerbitkan sejumlah regulasi untuk mengatasi kekerasan seksual, tetapi regulasi itu seolah-olah tidak berdaya. Mekanisme hukum hanya berhenti pada tataran prosedural, tanpa mampu mencegah sejak awal. Ini jelas kegagalan sistemis.
Kategori: Kemaslahatan Publik
Hilangnya Rasa Aman di Ruang Publik, Wujud Kehidupan yang Sekuler Kapitalistik
Pelecehan seksual sering terjadi di ruang publik, termasuk transportasi umum. Hal ini tidak ubahnya fenomena gunung es. Jelas, peran negara sebagai pengurus rakyat belum berjalan optimal. Penyediaan transportasi publik yang aman dan nyaman belum terpenuhi. Kebijakan cenderung berorientasi pada aspek ekonomi dan mengabaikan kebutuhan mendasar masyarakat akan rasa aman.
Kedaulatan Syariat dalam Ujian, Menyoroti Kebijakan Label Halal Indonesia-AS
Polemik label halal dalam pusaran kompromi Indonesia-AS bukan semata administratif atau teknis perdagangan, melainkan menyentuh kedaulatan syariat. Ketika “halal” dinegosiasikan dalam forum dagang internasional, ia berkonsekuensi pada konsistensi prinsip syariat.
Judol, Candu Sosial Berbuah Kriminal
Judol telah menjadi candu sehingga menambah daftar maksiat dan kriminalitas. Pada era digitalisasi, akses terhadap judol menjadi sangat mudah, bahkan menjadi cara yang “dihalalkan” masyarakat demi mendapat materi sebanyak-banyaknya.
Label Gizi Nutri Level, Mampukah Mengatasi Problem Sistemis Konsumsi Gula, Garam, dan Lemak (GGL) Berlebih?
Pencantuman label gizi berupa Nutri Level pada pangan siap saji, terutama minuman berpemanis, akan diterapkan pada usaha skala besar. Namun, ini sekadar upaya teknis pragmatis untuk menyelesaikan problem tingginya kasus penyakit terkait gula, garam, dan lemak (GGL), sedangkan penyebab penyakit terkait GGL bersifat sistemis. #Fokus
Gempa Berulang, Mitigasi Terabaikan
Gempa berulang memang tidak bisa dicegah, tetapi bisa diminimalisasi dampaknya melalui pembuatan bangunan tahan gempa. Sayang, kebijakan negara lebih banyak berfokus pada penanganan pascabencana berupa bantuan logistik. Sistem kapitalisme justru melemahkan political will yang seharusnya dimiliki penguasa.
Urbanisasi, Episode Kesenjangan Pascalebaran
Munculnya urbanisasi berawal dari ketimpangan pembangunan antara desa dan kota. Kota otomatis menjadi pusat perputaran modal. Pembangunan ekonomi terpusat di kota besar, sementara desa makin terabaikan.
Pemerataan Pelayanan Kesehatan Hanya Bisa Terwujud dengan Sistem Islam, Bukan Sistem Kapitalisme
Pemerataan layanan kesehatan hanya bisa terwujud jika mata rantai kapitalisme yang menjadikan kesehatan sebagai industri diputus. Ini karena masalahnya bukan pada kelangkaan sumber daya, melainkan pada kesalahan tata kelola.
Maraknya Peredaran Produk Ilegal di Marketplace, Bukti Lemahnya Pengawasan Negara
Maraknya peredaran produk-produk ilegal di marketplace menunjukkan kelemahan negara dalam menjamin keselamatan rakyat atas obat, suplemen, ataupun makanan. Padahal, barang-barang tersebut adalah barang konsumsi yang seharusnya negara aktif memeriksanya, baik produk yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
Zakat, Popularitas, dan Paradigma Negara
Pernyataan “meninggalkan zakat”— meskipun dimaksudkan sebagai hiperbolis—menunjukkan dominasi paradigma popularitas dalam retorika kebijakan agama. Selama zakat dipisahkan dari struktur kekuasaan, ia akan tetap dipersepsikan kecil. Namun, ketika ditempatkan dalam sistem syariat menyeluruh, ia menjadi pilar distribusi yang kuat.
Ramadan Tanpa Kepastian, Antara Klaim Rekonstruksi dan Realitas Pengungsian
Di Aceh, tenda pengungsian menggantikan rumah-rumah, gelapnya malam tanpa listrik menggantikan cahaya lampu masjid, dan kecemasan akan kehilangan pendapatan menggantikan ketenangan menyambut Bulan Suci. Mau sampai kapan?
Ramadan di Tenda Pengungsian, Potret Lambannya Negara Menangani Bencana Sumatra
Ramadan 1447 H datang dalam suasana yang getir bagi ribuan korban bencana Sumatra. Ini karena negara belum berfungsi sebagai raa’in, pengurus yang menjadikan keselamatan dan kebutuhan rakyat sebagai prioritas utama. Belanja untuk pemulihan korban kerap dipandang sebagai beban fiskal, bukan tanggung jawab.
