Meski pinjol dan judol telah banyak memakan korban, pemerintah tampak gamang untuk menutup total pintu pinjol dan tidak bersikap tegas pada praktik judol. Selama masyarakat masih bertahan dengan sistem kapitalisme, lingkaran penderitaan dan tragedi bunuh diri akibat pinjol dan judol tidak akan pernah berhenti.
Kategori: Kemaslahatan Publik
Krisis Pasar Tenaga Kerja Global, Kapitalisme Gagal Mewujudkan Kesejahteraan
Selama sistem kapitalisme masih mendominasi dunia, juga Indonesia, pengangguran akan selalu menjadi masalah utama. Selama negara hanya bertindak sebagai regulator dan fasilitator bagi kepentingan kapitalis, kesejahteraan rakyat mustahil terwujud.
Biskuit Stunting, Korupsi, dan Ironi Negeri
Dugaan korupsi terjadi pada program makanan tambahan (PMT) untuk balita dan ibu hamil. Miris, jargon pengentasan kemiskinan dan perbaikan gizi hanyalah narasi. Rakyat menjadi korban dari program yang seharusnya menyelamatkan mereka. Fenomena ini memperlihatkan wajah asli kapitalisme yang busuk.
Gejolak Beras dan Rapuhnya Sistem Ketahanan Pangan Nasional
Dalam sistem kapitalisme, beras diperlakukan sebagai komoditas ekonomi, bukan sebagai kebutuhan dasar rakyat yang wajib dijamin pemenuhannya oleh negara. Negara hanya sebagai regulator dan pelayan korporasi, bukan pengurus rakyat. Paradigma kapitalistik inilah yang melahirkan krisis berulang di sektor perberasan.
Pemangkasan BUMN, demi Efisiensi atau “Jalan Tol” Swastanisasi?
Sungguh, dengan dalih efisiensi, pemangkasan BUMN tampak sebagai langkah modernisasi. Namun, di balik itu tersimpan bahaya besar, karena negara sama saja sedang membuka jalan bagi swastanisasi layanan publik.
Bansos Salah Sasaran, Rakyat Menjadi Korban
Lagi-lagi terjadi kasus bansos salah sasaran. Orang-orang yang benar-benar miskin justru tidak mendapatkan bantuan. Ini dampak penerapan sistem administrasi dalam sistem kapitalisme yang tidak berprinsip melayani rakyat. Akibatnya, rakyat menjadi korban.
Delapan Dekade Merdeka, Pendidikan dan Kesehatan Masih Terjajah
Delapan puluh tahun merdeka dari penjajahan fisik, tetapi Indonesia belum merdeka dari buruknya sistem pendidikan dan kesehatan. Dalam kapitalisme, pendidikan dan kesehatan diperlakukan sebagai komoditas bisnis. Ini bukanlah merdeka, tetapi belenggu penjajahan dalam bentuk yang berbeda.
Masalah Beras Akan Beres dalam Sistem Khilafah
Di satu sisi harga beras mahal karena stok pada tingkat retail menipis, tapi di sisi lain stok di gudang Bulog melimpah. Sayang, negara abai mengawasi distribusi sehingga kerap terjadi kekurangan stok beras di pasar. Rakyat juga dihadapkan pada fluktuasi harga yang membuat harga beras tidak stabil dan cenderung melambung. Karut marut tata niaga beras ini berakar dari pengelolaan ala sistem kapitalisme.
Lagi, Kereta Api Anjlok, Cermin Kelalaian Negara
Insiden anjloknya KA di Indonesia sesungguhnya bukan baru kali ini, tetapi sudah sering terjadi. Namun, pemerintah nyatanya masih tidak mampu mencegah terulangnya insiden yang sama.
Triliunan Bansos Mengendap di Rekening, Kemiskinan Kian Genting
Bansos diklaim sebagai instrumen vital pemerintah untuk mendukung masyarakat miskin dan kelompok rentan. Namun, sungguh mencengangkan, ditemukan sekitar Rp2,1 triliun dana bansos yang mengendap di 10 juta rekening penerima selama lebih dari tiga tahun. Ini tentu ironi, terlebih pada saat jutaan rakyat masih bergelut dengan kemiskinan.
Menyambut Tatanan Dunia Baru dengan Sistem Islam
Peradaban Barat dan ideologi kapitalisme tampak kian lemah dan merosot. Dunia membutuhkan kekuatan baru yang mampu menghilangkan hegemoni negara adidaya dan imperialismenya. Islam mampu menjadi kekuatan baru yang seimbang untuk melawan ideologi sekuler kapitalisme.
Utak-atik Standar Kemiskinan, Kapitalisme Gagal Menyejahterakan Rakyat
Perbedaan standar kemiskinan antara BPS dan Bank Dunia masih menuai polemik. Sayang, pemerintah enggan melihat realitas di lapangan dan lebih memilih pengambilan kebijakan populis seperti pemberian bansos, padahal itu sarat pencitraan. Ini jelas berbeda dengan sistem Islam, yang memosisikan negara sebagai penanggung jawab penuh atas kebutuhan dasar rakyat dengan standar pemenuhan yang layak.
