![[Kabar] UIY: Jika Korupsi Sudah Dilakukan Penegak Hukum, No Hope!](https://muslimahnews.net/wp-content/uploads/2022/11/photo_2022-11-05_12-56-38.jpg)
Korupsi di negeri ini makin menjadi-jadi. Pelakunya bukan hanya pejabat rendahan, tetapi sudah sampai penegak hukum. Cendekiawan muslim Ustaz Ismail Yusanto menyatakan, tidak ada harapan untuk penyelesaian korupsi. ”Jika korupsi dilakukan juga oleh penegak hukum, maka sesungguhnya kita ini sudah no hope, sudah tidak punya harapan lagi,” ucapnya.
Tag: korupsi
Menuntaskan Pemberantasan Korupsi, Mungkinkah?
Meskipun telah ada aturan dan sanksi, kasus korupsi tidak berkurang, dan kerugian yang ditimbulkan juga tidak sedikit. Persoalan korupsi telah menjadi persoalan sistemis. Penerapan sistem sekuler telah menjadikan politik kering dari nilai-nilai agama. Orientasi pejabat bukan lagi amanah Allah dan ibadah, melainkan keuntungan dunia.
![[Kabar] Pengamat: Kasus Korupsi di Indonesia Sudah Sangat Sistemis](https://muslimahnews.net/wp-content/uploads/2022/05/korupsi.jpg)
[Kabar] Pengamat: Kasus Korupsi di Indonesia Sudah Sangat Sistemis
Mencuatnya kasus korupsi di Indonesia disorot pengamat ekonomi Muhammad Ishak. Ia menyatakan, korupsi di Indonesia sudah sangat sistemis. “Mencermati histori tindak pidana korupsi di Indonesia, saya menyimpulkan bahwa korupsi di Indonesia sudah sangat sistemis karena pelakunya mulai dari tingkat elite sampai kelas bawah pejabat,” jelasnya.
![[Editorial] Kasus Megakorupsi dan Praktik Politik Saling Sandera Antarlembaga Negara](https://muslimahnews.net/wp-content/uploads/2026/07/brankas-korupsi.webp)
[Editorial] Kasus Megakorupsi dan Praktik Politik Saling Sandera Antarlembaga Negara
Masyarakat kembali disuguhi drama politik penangkapan koruptor. Seorang jampidsus yang selama ini dikenal sebagai “algojo” kasus megakorupsi, ternyata justru terindikasi menjadi pelakunya. Banyak pengamat menilai kasus ini sarat politisasi sehingga ujungnya akan terjadi kompromi-kompromi. Seperti apa dan mengapa bisa terjadi?
OTT Bupati Pekalongan, Kualitas Pejabat dalam Sistem Demokrasi Dipertanyakan
KPK telah melakukan OTT terhadap Bupati Pekalongan. Kasus ini menunjukkan praktik politik nepotistik yang sudah berurat berakar. Banyak pejabat yang menyalahgunakan jabatannya untuk merekrut keluarga dan kroninya menjadi pejabat pula. Realitas ini terkait erat dengan mahalnya biaya proses pemilihan pemimpin dalam demokrasi.
Indeks Persepsi Korupsi Turun, Alarm bagi Negara
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 berada di angka 34, turun 3 poin dari tahun 2024. Hal ini menjadi alarm bagi pemerintah karena mencerminkan lemahnya penegakan hukum. Praktik korupsi makin dianggap lazim.
Korupsi Kuota Haji, Niscaya dalam Sistem Kapitalisme
Korupsi kuota haji tidak lepas dari penerapan sistem kapitalisme. Kapitalisme dengan asas sekularisme menafikan aturan Allah dalam mengurus urusan umat, termasuk ibadah haji. Dengan asas sekuler, ibadah haji dipandang dari sudut pandang keuntungan yang bisa diperoleh, bukan amanah yang harus dijaga.
Kaleidoskop Kasus Korupsi 2025, Potret Kekuasaan Khianat dalam Sistem Kapitalisme
Sepanjang 2025, sejumlah kasus korupsi besar terungkap. Rentetan ini mempertegas bahwa korupsi bukanlah anomali, melainkan produk sistem rusak demokrasi kapitalisme. Tanpa perubahan sistemis, pemberantasan korupsi hanyalah slogan kosong dalam wajah permanen kekuasaan.
Tidak Afdal Menjabat Jika Tidak Korupsi, OTT KPK “Panen Raya”
Fenomena penangkapan beberapa kepala daerah akibat korupsi tidak ubahnya “panen raya” KPK. Realitas ini menunjukkan bahwa korupsi adalah tindak pidana langganan para pejabat. Seolah-olah ada aturan tidak tertulis bahwa tidak afdal rasanya menjadi pejabat jika tidak korupsi.
Mekanisme Islam Memutus Gurita Korupsi
Masyarakat kembali disuguhkan berita dugaan korupsi. Salah satu pemantik maraknya kasus korupsi adalah sistem tata sosial yang konsumtif dan penuh gengsi. Akibatnya, sebanyak apa pun gaji dari negara, tidak akan pernah cukup untuk memuaskannya.
Biskuit Stunting, Korupsi, dan Ironi Negeri
Dugaan korupsi terjadi pada program makanan tambahan (PMT) untuk balita dan ibu hamil. Miris, jargon pengentasan kemiskinan dan perbaikan gizi hanyalah narasi. Rakyat menjadi korban dari program yang seharusnya menyelamatkan mereka. Fenomena ini memperlihatkan wajah asli kapitalisme yang busuk.
Triliunan Bansos Mengendap di Rekening, Kemiskinan Kian Genting
Bansos diklaim sebagai instrumen vital pemerintah untuk mendukung masyarakat miskin dan kelompok rentan. Namun, sungguh mencengangkan, ditemukan sekitar Rp2,1 triliun dana bansos yang mengendap di 10 juta rekening penerima selama lebih dari tiga tahun. Ini tentu ironi, terlebih pada saat jutaan rakyat masih bergelut dengan kemiskinan.
