Utak-atik Standar Kemiskinan, Kapitalisme Gagal Menyejahterakan Rakyat

Utak-atik Standar Kemiskinan, Kapitalisme Gagal Menyejahterakan Rakyat

Muslimah News, FOKUS —Ada anomali pada data pemerintah terkait kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin pada Maret 2025 menurun 0,10% terhadap September 2024, menjadi 8,47%. Jumlah penduduk miskin berkurang 210 ribu orang menjadi 23,85 juta orang.

Anehnya, jumlah penduduk miskin di kota justru meningkat 220 ribu orang dari 11,05 juta orang pada September 2024 menjadi 11,27 juta orang pada Maret 2025. Secara persentase, jumlah penduduk miskin di kota naik dari 6,66% pada September 2024 menjadi 6,73% pada Maret 2025, naik sekitar 0,07%.

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono mengungkap kenaikan jumlah orang miskin di kota dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, kenaikan jumlah setengah penganggur sebanyak 460 ribu orang selama periode Agustus 2024—Februari 2025. Kedua, kenaikan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada laki-laki di perkotaan sebesar 0,19%. Ketiga, kenaikan harga pangan yang memengaruhi daya beli.

Penurunan angka kemiskinan tidak sinkron dengan fakta banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai wilayah di Tanah Air. Banyaknya PHK tentu berdampak pada menurunnya pendapatan masyarakat dan meningkatnya jumlah orang miskin.

Anomali data BPS tersebut menunjukkan bahwa angka kemiskinan yang menurun secara keseluruhan tidak menggambarkan peningkatan kesejahteraan riil masyarakat. Sebabnya, menurut Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti, penurunan angka kemiskinan secara keseluruhan terjadi karena BPS masih menggunakan garis kemiskinan yang lama, yaitu Rp609.160 per kapita per bulan. Garis ini dinilai terlalu rendah.

Sementara itu, Bank Dunia telah menetapkan standar tingkat kemiskinan ekstrem sebesar US$3 per kapita per hari. Sedangkan tingkat kemiskinan lower middle income country (LMIC) adalah US$4,20 per kapita per hari. Adapun garis kemiskinan bagi upper middle income country (UMIC) adalah US$8,30 per kapita per hari. Indonesia termasuk negara UMIC sehingga berdasarkan standar ini jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 68,25% atau sekitar 194,58 juta orang.

Tampak bahwa standar kemiskinan antara versi BPS dengan Bank Dunia sangat jomplang. Versi standar BPS, jumlah penduduk miskin “hanya” 11,27 juta orang, sedangkan versi standar Bank Dunia, jumlah orang miskin mencapai 194,58 juta. Lantas, yang benar yang mana, versi nasional atau internasional?

Kapitalisme Gagal Menyejahterakan

Fenomena anomali angka kemiskinan dan adanya beragam versi kemiskinan ini menunjukkan ambiguitas definisi kemiskinan pada sistem yang bertakhta saat ini, yaitu kapitalisme. Kesalahannya terletak pada upaya menilai kemiskinan berdasarkan angka di atas kertas, bukan berdasarkan realitas. Karena acuannya berupa angka di atas kertas, hasilnya menjadi subjektif, tergantung pihak yang membuat standar dan target yang ingin diraih.

Pemerintah kapitalistik yang populis akan concern untuk memoles citra rezim dengan menggunakan statistik, termasuk kemiskinan. Angka kemiskinan yang tinggi akan buruk bagi keberlangsungan rezim dan elektabilitasnya pada pemilu berikutnya. Oleh karenanya, angka kemiskinan harus ditekan sehingga citra pemerintah menjadi positif, bahkan bisa dibanggakan menjadi sebuah prestasi.

Namun, penerapan sistem kapitalisme yang ditandai dengan penyerahan SDA tambang pada korporasi menjadikan pemerintah tidak mampu menurunkan tingkat kemiskinan secara nyata. Pemerintah juga gagal membangun industri dalam negeri sehingga industri manufaktur kolaps, berujung PHK massal, dan banyak orang jatuh miskin. Dengan serangkaian kegagalan ekonomi akibat penerapan kapitalisme ini, cara paling mudah untuk menekan angka kemiskinan adalah jurus bantuan sosial (bansos). Jurus ini dianggap “efektif” memoles citra ekonomi pemerintah, meski sifatnya sementara dan tidak menyelesaikan masalah kelangkaan lapangan kerja.

Pemerintah tidak peduli apakah bansos benar-benar efektif mengentaskan kemiskinan ataukah tidak. Yang penting angka kemiskinan menurun setelah pembagian bansos, masalahnya dianggap selesai. Bisa dikatakan ini adalah manipulasi statistik untuk menunjukkan kesejahteraan palsu. Ini membuktikan bahwa sistem kapitalisme lebih peduli pada citra ekonomi daripada realitas penderitaan rakyat. Pemerintah seolah-olah menutup mata pada realitas sulitnya mencari pekerjaan yang dialami masyarakat. Di antara contohnya adalah membanjirnya antrean para pencari kerja sebagaimana yang terjadi di Cianjur (14-7-2025) dan Job Fair Bekasi (27-5-2025).

Sembari sibuk memoles angka kemiskinan, pemerintah justru lalai terhadap akar masalah kemiskinan yang mendera rakyat. Kemiskinan yang sebenarnya sederhana, yakni tidak tercukupinya kebutuhan dasar, menjadi seolah-olah sulit didefinisikan pada tataran angka antara versi BPS dan Bank Dunia. Padahal, realitas kemiskinan bisa dilihat dengan mudah tanpa harus ada pembatasan pendapatan tertentu.

Jika memang pemerintah serius mengentaskan kemiskinan, cukup dengan turun ke lapangan dan melihat realitas, lalu mengurus orang-orang yang tampak jelas-jelas miskin dan masalahnya akan selesai. Namun, ternyata yang terjadi justru survei ekonomi yang berkali-kali dilakukan, dengan hasil yang tetap dan angka yang tidak sesuai dengan realitas.

Dengan demikian, akar masalah kemiskinan bukan terletak pada garis kemiskinannya ikut BPS, Bank Dunia, atau yang lainnya. Bahkan, bukan masalah berapa garis kemiskinannya. Akan tetapi, akar masalahnya adalah penerapan sistem ekonomi kapitalisme yang telah memiskinkan masyarakat secara struktural.

Kapitalisme telah menciptakan jurang yang lebar antara orang kaya dan miskin. Kekayaan menumpuk di segelintir elite, yaitu para pejabat dan korporat, sedangkan rakyat tetap kesulitan mengakses kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Rakyat juga makin kesulitan untuk mendapatkan pemasukan yang cukup untuk bertahan hidup karena lapangan pekerjaan makin langka.

Dengan kondisi rakyat yang terjerat kemiskinan struktural, negara dalam sistem kapitalisme tidak mengurusi kesejahteraan rakyat, tetapi hanya berperan sebagai pengelola angka dan fasilitator pasar bebas. Negara sibuk mengutak-atik angka kemiskinan agar terlihat “indah”, padahal sebenarnya kondisi rakyat mengenaskan. Negara merasa sudah cukup berperan dengan menggelar job fair dan mengundang investor asing, meskipun hasilnya minim membuka lapangan kerja.

Pemerintah bukan tidak tahu realitas kemiskinan di tengah masyarakat, tetapi solusi yang ditawarkan pemerintah—seperti bansos—lebih berupa lip service yang tidak pernah menyentuh akar masalah sebenarnya, yaitu sistem ekonomi kapitalisme yang cacat dan menindas. Pendulum ekonomi negara ini bahkan bergerak makin jauh ke arah kapitalisme liberal, alih-alih meninggalkan sistem yang rusak ini. Ini terbukti dari fakta kekayaan alam yang habis-habisan diserahkan pada korporasi, juga semua kebijakan politik dan ekonomi yang hanya menguntungkan korporasi, dan sebaliknya merugikan rakyat.

Akibatnya, kondisi ekonomi rakyat yang terus memburuk. Rakyat kesulitan memperoleh pekerjaan dan PHK marak. Sedangkan harga barang-barang membumbung tinggi, begitu pula layanan publik, makin sulit untuk diakses. Semua kondisi ini terjadi karena penerapan sistem kapitalisme.

Lebih buruk lagi, karakter pemerintahan dalam kapitalisme tidak berperan sebagai raa’in (pengurus rakyat), tetapi hanya sekadar regulator yang berpihak pada para kapitalis. Oleh karena itu, pemerintah enggan melihat realitas kemiskinan yang ada pada rakyat dan hanya memberi solusi tambal sulam yang tidak menyentuh akar masalah. Satu-satunya solusi atas kemiskinan struktural yang disebabkan kapitalisme adalah meninggalkan sistem ekonomi ini dan menerapkan sistem ekonomi Islam.

Kesejahteraan Hakiki dalam Sistem Islam (Khilafah)

Dalam sistem Khilafah, negara berperan sebagai raa’in (pengurus rakyat) sebagaimana sabda Rasulullah saw.,

اَلْإِمَامُ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR Bukhari dan Muslim).

Dalam menjalankan tugasnya sebagai raa’in, khalifah bertanggung jawab penuh atas kebutuhan dasar rakyat, yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Negara memastikan bahwa tiap-tiap rakyat terpenuhi kebutuhan dasarnya secara layak.

Adapun mekanisme pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Khilafah mengelola harta milik umum, seperti hutan, tambang, laut, sungai, danau, dll. sebagai wakil dari kaum muslim. Pengelolaan harta milik umum ini tidak boleh diserahkan pada swasta, lokal maupun asing. Prinsip pengelolaan kekayaan alam adalah untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk dikomersialkan. Negara mengalokasikan hasil pengelolaan harta milik umum untuk kesejahteraan rakyat berupa layanan publik (pendidikan, kesehatan, keamanan, transportasi, BBM, listrik, dll.) secara murah, bahkan gratis. Dengan demikian, rakyat tidak perlu mengeluarkan dana besar untuk memperoleh layanan publik. Ini tentu meminimalkan pengeluaran rakyat sehingga harta individu rakyat bisa digunakan untuk kebutuhan lainnya.

2. Khilafah memiliki data rinci tentang rakyatnya sehingga terpetakan siapa saja yang kaya dan yang miskin, siapa saja yang sudah memiliki pekerjaan dan yang belum. Data ini menjadi dasar kebijakan pengentasan kemiskinan bagi rakyat. Khilafah akan memberdayakan struktur dari tingkat pusat, wilayah (provinsi), imalah (kabupaten/kota), kecamatan, hingga desa untuk memperoleh data ini. Data kemiskinan tersebut riil, tidak berdasarkan prinsip asal bapak senang (ABS) karena orientasinya untuk ri’ayah (pengurusan rakyat), bukan untuk pencitraan. Data ini akan terus diperbarui sehingga negara responsif terhadap kondisi terbaru dan meminimalkan terjadinya kebijakan yang salah sasaran.

3. Negara membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan mendorong setiap laki-laki dewasa yang sehat untuk bekerja sehingga tidak ada yang menganggur. Hal ini ditempuh dengan melakukan industrialisasi dalam skala luas, pemberian modal dan keterampilan untuk usaha, pemberian tanah mati untuk dihidupkan, pemberian subsidi bagi petani, dll. Jika ada lelaki dewasa sehat yang malas bekerja, negara akan memaksanya untuk bekerja.

4. Negara memberikan bantuan kepada fakir dan miskin hingga terbebas dari kefakiran dan kemiskinannya. Khilafah tidak mengukur kemiskinan dari angka Purchasing Power Parity (PPP) seperti buatan Bank Dunia atau lembaga lainnya, tetapi dari terpenuhi tidaknya kebutuhan pokok setiap individu secara layak. Setiap fakir dan miskin akan diurusi oleh negara.

    Syekh Abdul Qadim Zallum menjelaskan dalam kitab Sistem Keuangan Negara Khilafah hlm. 229—231, fakir adalah orang-orang yang tidak memperoleh uang yang dapat mencukupi pemenuhan kebutuhan pokoknya, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Siapa saja yang kekurangan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya maka ia dianggap fakir. Sedangkan miskin adalah orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa. Allah Taala berfirman dalam QS Al-Balad ayat 16,

    اَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍۗ

    “Atau orang miskin yang sangat membutuhkan.”

    Fakir dan miskin mendapatkan harta zakat untuk mengentaskan diri mereka dari kemiskinan. Hal ini sebagaimana firman Allah Taala,

    اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاۤءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

    “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk di jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS At-Taubah [9]: 60).

    Jika dari kas zakat tidak ada dana, negara memberi harta pada fakir dan miskin dari sumber pemasukan lainnya di baitulmal. Jika itu pun tidak ada dana, negara akan memungut pajak temporer (dharibah) dari laki-laki muslim yang kaya untuk memenuhi kebutuhan orang fakir dan miskin. Jika situasi dikhawatirkan menimbulkan bencana/malapetaka, negara harus meminjam uang (tanpa riba) dari rakyat untuk memenuhi kebutuhan tersebut lalu membayarnya dengan dana dharibah yang sudah terkumpul (Syekh Taqiyuddin an-Nabhani, Muqaddimah ad-Dustûr Pasal 152).

    5. Khalifah dan jajarannya (wali, amil, dll.) akan melakukan patroli untuk mengawasi jika masih ada orang yang yang fakir miskin. Jika masih ditemukan fakir miskin, khalifah akan memberi solusi untuk mengentaskannya dari kemiskinan.

    Mekanisme pengentasan kemiskinan ini terus dilakukan hingga tiap-tiap rakyat terpenuhi kebutuhan dasarnya. Ini sebagaimana kondisi pada masa Khalifah Umar bin Abdulaziz dari Khilafah Bani Umayyah yang tidak ada satu orang pun yang berhak menerima zakat. Ini berarti tidak ada fakir dan miskin. Sejarah peradaban Islam ini membuktikan bahwa Khilafah mampu menyejahterakan rakyat secara hakiki, bukan cuma pencitraan di atas kertas seperti sistem dan rezim saat ini. Wallahualam bissawab. [MNews/RR-NA]

    Share

    One thought on “Utak-atik Standar Kemiskinan, Kapitalisme Gagal Menyejahterakan Rakyat”

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *