![[Editorial] Kecaman di SU PBB: Gagalnya Sistem Politik Global dan Hipokrisi Kepemimpinan Sekuler](https://muslimahnews.net/wp-content/uploads/2022/11/photo_2022-11-16_11-21-30.jpg)
Muslimah News, EDITORIAL — Delegasi Indonesia bersama puluhan perwakilan negara dunia melakukan aksi walk out saat pemimpin Zion*s Benjamin Netanyahu bersiap menyampaikan pidato pada Sidang Ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Kamis (24-9-2026). Aksi ini dilakukan sebagai protes atas tindakan kekerasan, agresi militer, serta kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Zion*s di Gaza dan wilayah pendudukan Palestina.
Namun, alih-alih terpojok, Netanyahu malah membalas aksi boikot tersebut dengan melontarkan sindiran menyakitkan. Ia menyebut para diplomat yang meninggalkan ruangan itu sebagai “pengecut moral” (moral cowards).
Di Balik Drama Sidang
Sebagian pengamat menyebut fenomena yang terjadi di ruang SU PBB tersebut menunjukkan adanya isolasi internasional yang makin nyata atas eksistensi negara ilegal Zion*s yang didukung Amerika Serikat. Situs Anadolu Ajansi menyebut, lebih dari 70 negara memilih untuk walk out atau tidak hadir saat terdakwa penjahat perang ini menyampaikan pidatonya di hadapan sidang. Bahkan, semua spektrum politik dunia diwakili negara-negara tersebut. Ini menunjukkan bahwa perilaku politik Zion*s sudah melewati batas toleransi politik internasional. Mereka tidak sudi mendengarkan klarifikasi apa pun dari sosok yang sudah diputuskan sebagai penjahat perang oleh Mahkamah Internasional.
Namun, ada perspektif lain yang bisa dibaca dari realitas politik yang tengah terjadi. Pertama, SU PBB sejatinya merepresentasi kenyataan bahwa sistem politik global dengan segala suprastrukturnya sudah lama mengalami kelumpuhan. Ia gagal memelihara citranya sebagai lembaga penjaga perdamaian dan penjamin keadilan dunia sebagaimana yang selama ini digembar-gemborkan.
Kita lihat, sudah berapa banyak resolusi terkait Palestina yang nyatanya tidak digubris Zion*s dan sekutunya? Belum lagi situasi geopolitik hari ini, seperti memanasnya konflik di Timur Tengah, termasuk Perang Iran dan konflik Saudi-Yaman, lalu konflik AS-Rusia menyangkut Ukraina, konflik Myanmar, dsb. Semuanya justru kian menunjukkan bahwa posisi PBB sudah lemah dalam merespons dan menyelesaikan konflik besar secara efektif akibat kebuntuan struktural di dalam tubuh organisasi tersebut.
Tidak heran jika Sidang Ke-81 (UNGA 81) tersebut mengambil tema “Restoring Trust, Managing Transformation: A United Nations that Delivers for All” (Pemulihan Kepercayaan, Mengelola Transformasi: Perserikatan Bangsa-Bangsa yang Memberikan Hasil bagi Semua). Tema ini jelas-jelas menunjukkan pengakuan bahwa selama ini PBB makin tidak bisa dipercaya mampu mengurus dengan baik keluarga internasional yang dipimpinnya.
Kedua, PBB makin terbukti hanya menjadi alat negara-negara adidaya, yakni Amerika Serikat, Britania Raya, Prancis, Rusia, dan Tiongkok untuk memaksakan kehendak mereka atas dunia. Hal ini niscaya, mengingat sejak awal, PBB memang didirikan dengan struktur kekuasaan yang tidak seimbang. Di Dewan Keamanan, misalnya, lima negara pemenang Perang Dunia II tersebut memiliki status sebagai anggota tetap yang dilengkapi dengan hak veto. Alhasil, berbagai kebijakan keamanan global PBB sangat bergantung pada kepentingan nasional kelima negara tersebut, bukan pada keadilan internasional yang independen. Dalam penegakan hukum internasional pun kerap kali ada standar ganda. Jika yang melanggar hukum adalah negara kecil, hukum berlaku, sedangkan mereka dan sekutunya kebal dari sanksi karena bisa berlindung di balik hak veto yang dimilikinya.
Itulah sebabnya, pada kasus genosida Gaza dan pendudukan Palestina, berbagai kecaman di sidang-sidang umum PBB layaknya teriakan di ruang kosong, alias tidak memberi pengaruh apa-apa. Bahkan, pidato-pidato para pemimpin dunia, terutama para penguasa muslim itu, sejatinya tidak memberi manfaat sedikit pun untuk mengubah realitas menyedihkan di Gaza dan pendudukan Zion*s di Palestina. Keberadaan mereka di PBB hanyalah memperpanjang hegemoni sistem global yang jelas-jelas tidak memihak kepada umat Islam.
Ketiga, sindiran Netanyahu soal “pengecut moral” memang dimaksudkan untuk menyebut para diplomat yang pergi sebagai pihak yang sengaja menutup mata atau menghindari kebenaran versi Zion*s dalam membela diri dari tekanan internasional. Namun, pada saat yang sama, sindiran ini juga membongkar realitas hipokrisi kepemimpinan sekuler—khususnya para pemimpin muslim—yang hanya bisa menjadikan agenda-agenda internasional sebagai panggung pencitraan yang nol dari aksi nyata.
Sekiranya mereka benar-benar berniat menolong Gaza dan Palestina, mereka bisa saja kompak mendobrak tembok bernama hak veto dan tetek bengek hukum internasional. Kemudian mereka kompak melakukan aksi nyata berupa pengerahan kekuatan militer untuk membebaskan Gaza dan Palestina. Bukankah selama ini pun pihak Zion*s bebas melakukan pelanggaran? Bukankah pada akhirnya PBB tidak bisa berkutik atas apa yang dilakukan Iran?
Sayangnya, para pemimpin muslim pun ternyata sudah teracuni paham rusak bernama nasionalisme dan gagasan negara-negara imperialis berupa ide perdamaian internasional yang nyata-nyata halu dan menyesatkan. Selain membela Palestina dalam framework yang diletakkan negara-negara adidaya, seperti solusi dua negara dan 20 Poin Perdamaian untuk Gaza buatan Trump yang justru berbahaya, mereka pun menjadikan isu Palestina tidak lebih sebagai isu sampingan yang tidak melebihi kepentingan nasional negeri-negeri mereka.
Lihat saja, pemimpin Suriah Ahmed al-Sharaa, misalnya. Di SU PBB tersebut, ia menyerukan diakhirinya pendudukan Zion*s atas Dataran Tinggi Golan dengan mengatakan bahwa wilayah tersebut merupakan bagian dari Suriah. Negara-negara seperti Lebanon dan Irak berfokus pada penghentian konflik bersenjata yang menghancurkan ekonomi dan infrastruktur nasional mereka. Pidato Presiden Iran juga sangat kental dengan upaya pembelaan diri terhadap tekanan internasional yang mengancam stabilitas nasionalnya. Sementara itu, Indonesia resmi memanfaatkan forum ini untuk mengumumkan pencalonannya sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB periode 2029–2030 demi meningkatkan posisi tawar diplomasi dan kepentingan geopolitik Indonesia pada masa depan.
Dunia Butuh Kepemimpinan Pembawa Rahmat dan Keadilan
Berbagai drama kegagalan dan standar ganda yang terus dipertontonkan di panggung PBB, serta fakta memburuknya problem yang membelit dunia internasional, semestinya cukup menjadi bukti bahwa kepemimpinan berparadigma sekuler kapitalisme memang tidak layak dipertahankan. Pasalnya paradigma inilah yang menjadi akar krisis dunia dari masa ke masa.
Hal ini wajar karena dengan asas sekularisme, kehidupan tidak diatur dengan halal haram, melainkan oleh akal manusia yang sarat kepentingan, khususnya kepentingan para pemilik kapital. Bahkan, apa yang mereka sebut sebagai keluarga internasional, lembaga internasional, hukum atau undang-undang internasional; berikut tetek bengek jargon semu seperti perdamaian internasional, hak asasi manusia, dan sejenisnya; faktanya mereka buat demi mengukuhkan hegemoni kapitalisme global. Bahkan, dengan semua itulah, persatuan dan kekuatan umat Islam dilumpuhkan, termasuk tradisi jihad dan Khilafah yang terus mereka propagandakan sebagai ancaman terhadap keseimbangan dunia internasional.
Dunia sejatinya butuh kembali pada sistem kepemimpinan Islam, yakni Khilafah, yang selama belasan abad pernah berhasil mewujudkan kerahmatan bagi seluruh alam. Sistem ini dibangun di atas asas yang kukuh dan universal, yakni berupa keimanan kepada Allah Swt. sebagai Sang Pencipta dan Sang Pengatur alam semesta. Asas inilah yang melahirkan prinsip utama dalam sistem Khilafah, yakni menempatkan kedaulatan (membuat hukum) hanya di tangan syariat, bukan di tangan manusia atau kehendak negara adidaya.
Itulah sebabnya, Islam tidak mengenal standar ganda karena timbangan amalnya adalah hukum-hukum syarak. Hukum syaraklah yang menetapkan bahwa penjajahan, pembunuhan warga sipil, dan perampasan tanah adalah haram, siapa pun pelakunya. Hukum syarak pula yang menetapkan bahwa tunduk pada kehendak penjajah, membela dan bergabung dengan pasukan penjajah, memberi jalan untuk membunuh sesama umat Islam adalah haram.
Prinsip lainnya, Islam juga menetapkan bahwa seorang khalifah adalah pengurus sekaligus pelindung umat (raa’in dan junnah). Alhasil, wajib baginya untuk menjamin kesejahteraan seluruh rakyatnya sekaligus melindungi kehormatan dan darah (nyawa) mereka, baik muslim maupun nonmuslim. Oleh karenanya, jika Khilafah ada, tidak mungkin warga Gaza dan Palestina lainnya akan dibiarkan selama 75 tahun menderita. Khalifah—karena landasan iman dan ketundukannya pada hukum-hukum syarak—akan segera memobilisasi tentara tepat pada hari pertama kezaliman diterima warganya, lalu membungkam kepongahan entitas Zion*s sekaligus bersama sekutu-sekutunya.
Hal ini sangat dimungkinkan karena sistem kepemimpinan Islam adalah satu untuk dunia. Sistem ini akan menghapus sekat-sekat artifisial yang memecah belah umat menjadi lebih dari 50 negara yang tidak berdaya. Kesatuan politik umat inilah yang akan membuat umat mampu menjadi penyeimbang kekuatan global yang sesungguhnya. Bahkan, bukan sekadar penyeimbang, melainkan siap merebut kepemimpinan global hingga musuh—siapa pun mereka—tidak punya nyali di hadapan umat Islam.
Terlebih kepemimpinan Islam memiliki karakter yang berbeda secara diametral dengan sistem kepemimpinan sekuler kapitalisme liberal. Jika sistem kepemimpinan sekuler sangat kental dengan dimensi duniawi, sistem Islam justru kental dengan dimensi ruhiyah. Para khalifah sadar bahwa kepemimpinannya akan dimintai pertanggungjawaban sehingga jangankan dalam urusan nyawa manusia, urusan keselamatan seekor keledai saja bisa menjadikan Umar bin Khaththab ra. menangis sejadi-jadinya.
Khatimah
Dengan demikian, upaya penegakan Khilafah menjadi perkara yang sangat penting dan genting bagi umat Islam di seluruh dunia. Agenda ini harus menjadi agenda bersama bagi mereka yang sedang mengikhtiarkan perubahan agar fokus mengarah pada solusi yang benar dan mengakar, bukan pada solusi pragmatis yang melanggengkan kerusakan.
Tentu saja menegakkan Khilafah butuh keseriusan, kesabaran, dan pengorbanan besar. Pasalnya, Khilafah hanya bisa tegak di atas dukungan umat beserta para pemilik kekuatan (ahlul quwwah) yang memiliki kesadaran. Sadar bahwa sistem yang sedang eksis adalah sistem yang batil dan rusak. Sekaligus sadar bahwa hidup di bawah naungan Islam merupakan kewajiban syar’i dan tidak bisa ditunda.
Semua ini hanya bisa terwujud dengan dakwah mengubah pemikiran. Namun, bukan dakwah sembarang dakwah, melainkan dakwah Islam kafah alias Islam ideologis yang dilakukan secara berjemaah dan tanpa kekerasan. Dakwah seperti inilah yang yang dicontohkan baginda Rasulullah saw. saat mengubah tatanan kehidupan jahiliah menjadi tatanan kehidupan Islam. Meski dipenuhi dengan halangan dan ancaman, tetapi semua tahap yang beliau lalui telah berhasil menghantarkan perjuangan pada kemenangan, yakni berupa tegaknya Daulah di Madinah sebagai titik tolak bangkitnya peradaban Islam hingga menjadi rahmat bagi seluruh alam. [MNews/SNA]
