![[Editorial] Sampai Kapan Rakyat Jadi Tumbal “Proyek Basah” MBG?](https://muslimahnews.net/wp-content/uploads/2025/09/MBG-BGN-1170x585.jpeg)
Awal September ini, setidaknya ada 2.000-an korban baru kasus keracunan MBG yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Alhasil, total korban sejak program ini diluncurkan mencapai 50 ribu orang! Banyaknya kasus menunjukkan bahwa problem yang terjadi bukan semata teknis administratif. Namun, mengapa pemerintah ngotot proyek ini dilanjutkan?
Kategori: Kebijakan Publik
Ilusi Populis di Balik Makan Bergizi Gratis
Provinsi dengan prevalensi stunting dan gizi buruk akut tertinggi hanya memiliki 1% dapur MBG. Sebaliknya, provinsi dengan angka stunting terendah justru memiliki porsi dapur MBG terbesar (53%). Lebih parah lagi, ditemukan ratusan SPPG fiktif yang tidak beroperasi, tetapi tetap menerima aliran anggaran. Jelas, MBG adalah cermin rapuhnya sistem populis-kapitalis.
Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Diresmikan, Bagaimana Kedudukan Aliran Kepercayaan dalam Islam?
Penetapan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dikhawatirkan menimbulkan praktik ritual yang menyimpang dari akidah dan menyalahi syariat Islam. Konsekuensi lainnya adalah makin banyak budaya keagamaan yang akan dikembangkan sehingga berpotenai menodai keyakinan umat Islam. Bagaimana pandangan Islam terkait hal ini?
Cita-cita Mencapai Kedaulatan Energi, Akankah Terealisasi di Negara Kapitalis?
Peluncuran biodiesel B50 hampir bersamaan dengan kelangkaan solar di Sumatera. Padahal, persoalan energi tidak hanya soal BBM alternatif, tetapi justru masalah sistemis. Penguasa kapitalis memberi peluang pada swasta dan asing pada sektor energi yang vital. Klaim kedaulatan energi hanya retorika yang tidak mengubah struktur pengelolaan zalim.
Kebijakan Pemberian Susu Formula Massal pada Program MBG, Begini Pandangan Islam terhadap ASI
IDAI menyampaikan surat terbuka kepada BGN terkait pemberian susu formula pada program MBG yang disebut akan mengganggu pemberian ASI. Mengapa BGN membuat kebijakan yang bertentangan dengan rekomendasi organisasi dunia dan ahli kesehatan? Bagaimana pandangan Islam tentang ASI? #Fokus
MBG Masuk Kampus, demi Gizi atau Upaya Membungkam Akademisi?
Ketika kampus bersimbiosis menjadi mitra bisnis pemerintah dalam proyek MBG, independensi moral menjadi terancam. Hubungan yang terbangun antara negara dan kampus berubah menjadi relasi bisnis. Kondisi ini akan berpotensi membungkam kampus dalam mengkritik kebijakan pemerintah yang menyimpang.
Menutup Celah Peredaran Narkoba dari Hulu ke Hilir dengan Sistem Islam
Sistem ekonomi kapitalisme menjadikan narkoba sebagai komoditas yang menguntungkan. Dalam Islam, seluruh aktivitas produksi, konsumsi, dan distribusi narkoba yang beredar di tengah masyarakat dikategorikan sebagai tindak kriminal yang wajib ditindak tegas. Sistem Islam menutup rapat seluruh celah peredaran narkoba dari hulu ke hilir.
Menakar Efektivitas UU PPRT, Benarkah Mampu Memutus Rantai Eksploitasi?
UU PPRT akhirnya disahkan. Namun, apakah pengesahan UU PPRT ini efektif dalam memutus rantai eksploitasi PRT? Apalagi mayoritas PRT adalah kaum perempuan, bahkan tidak sedikit juga kaum ibu yang semestinya mereka dijaga kemuliaan dan kehormatannya.
Krisis Kedelai, Saatnya Mewujudkan Kedaulatan Pangan Berbasis Islam
Kenaikan harga kedelai belakangan ini sesungguhnya tengah memperlihatkan betapa rapuhnya sistem pangan nasional Indonesia. Hal itu merupakan imbas dari kebijakan yang menyerahkan kebutuhan dasar masyarakat pada mekanisme pasar, dalam hal ini pasar global.
Sekularisme Menumbuhsuburkan Judol, Islam Memberantas Tuntas
Pemberantasan judol terus dilakukan, tetapi judol tetap tumbuh subur, bahkan berskala internasional. Ini tidak terlepas dari sistem kehidupan sekuler kapitalisme yang diterapkan saat ini. Sekularisme yang memisahkan agama dari urusan pendidikan, ekonomi, hukum, dan negara menjadi lahan subur bagi berkembangnya judol.
May Day 2026, Janji Negara dan Realitas Buruh yang Kian Rapuh
Meningkatnya jumlah pekerja informal, gig worker, hingga pelaku UMKM yang kesulitan bertahan menunjukkan bahwa lapangan kerja layak makin terbatas, sementara jumlah pencari kerja terus bertambah. Kondisi ini menjadi bukti bahwa negara gagal menyediakan lapangan pekerjaan yang mampu menjamin kesejahteraan rakyat.
Menyoal Logika Efisiensi Anggaran terhadap PHK Massal, Mampukah Satgas Mitigasi Menyolusi?
Penerapan efisiensi anggaran sering kali berujung pada PHK massal. Hal ini selaras dengan logika kapitalisme yang memangkas biaya operasional dan bonus melalui restrukturisasi, serta menempatkan gaji pekerja sebagai komponen faktor produksi yang bisa dikurangi.
