Sejumlah guru menggugat MBG karena berdampak pada pemenuhan kesejahteraan mereka. Pendanaan MBG sejatinya masuk dalam subfungsi pelayanan bantuan terhadap pendidikan sebagaimana program wajib belajar, LPDP, dan peningkatan kualitas pembelajaran. Namun, realitasnya, MBG menjelma menjadi rantai bisnis besar para pebisnis.
Kategori: Kebijakan Publik
Pinjaman dengan Bunga Rendah dari Kopdes, Akankah Menolong Rakyat?
Pemerintah melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan menawarkan pinjaman dengan bunga rendah sebesar 6% per tahun agar masyarakat mendapatkan kredit murah. Akses pinjaman dengan bunga rendah menjadi alternatif pembiayaan bagi masyarakat guna terhindar dari rentenir dan pinjaman online (pinjol). Namun, akankah kebijakan ini mampu menolong rakyat secara nyata?
Impor Mobil Kopdes di Tengah PHK Otomotif, Potret Rapuhnya Kemandirian Industri
Realisasi program Kopdes dipercepat, di antaranya melalui impor 160 ribu unit kendaraan pikap dan truk untuk menunjang operasional. Ini sungguh ironi, karena pada saat yang sama, industri otomotif dalam negeri justru menghadapi tekanan serius. Kebutuhan kendaraan dalam jumlah besar tidak diiringi dengan penguatan produksi nasional. Efektivitas Kopdes mendorong ekonomi desa justru dipertanyakan.
PP TUNAS di Tengah Gempuran Kapitalisme, Solusi atau Sekadar Ilusi?
Pemerintah resmi menerapkan PP TUNAS sebagai langkah strategis untuk melindungi anak di ruang digital. Namun, ini sebatas langkah teknis dan parsial. Sebab, pemerintah tetap memberikan ruang bagi platform global yang membawa nilai sekuler liberal. Arus konten pun tidak terfilter.
PPPK Jadi Tumbal Angka Kapitalisme
Keresahan melanda ribuan PPPK di berbagai daerah akibat ancaman PHK. Dalam sistem PPPK, jika ada aspek yang tidak menguntungkan, kontrak bisa diputus mengikuti kebijakan penguasa. Padahal, kehadiran mereka dibutuhkan dalam pelayanan publik.
Drama Pelik Lalu Lintas Lebaran 2026
Drama pelik arus mudik maupun balik tampaknya tidak akan pernah usai karena momen akbar tersebut justru tidak ubahnya arena kapitalisasi sektor publik, seperti transportasi. Dalam kapitalisme, sektor transportasi adalah bagian dari komoditas ekonomi yang menjadi sumber laba, bukan layanan publik.
Mengkritisi MBG, Berujung Apresiasi atau Kriminalisasi?
Kekecewaan masyarakat pada program MBG tidak mendapat respons yang berarti. Kritik yang dilayangkan masyarakat bahkan cenderung dianulir. Teror dan persekusi digital melalui pengerahan buzzer menguatkan dugaan adanya tindakan represif untuk membungkam suara kritis.
Pemangkasan Dana Desa untuk Koperasi Merah Putih, Indikasi Korporatokrasi
Sebesar 58,03% dari total pagu Dana Desa 2026 wajib dialokasikan untuk KDMP. Kebijakan ini memicu polemik karena memangkas anggaran infrastruktur desa demi ambisi ekonomi terpusat. Hal ini juga manifestasi paradigma kapitalisme dan indikasi kuat negara korporatokrasi.
Telaah Komprehensif Mewujudkan Ketahanan Digital agar Tidak Rentan Fraud
Indonesia menduduki peringkat kedua secara global sebagai negara yang paling rentan mengalami penipuan, khususnya dalam ekonomi digital. Ini tidak terlepas dari munculnya kelompok masyarakat ekonomi rentan, sehingga berpeluang menjadi target tindak kriminal penipuan. Jelas, ini membutuhkan hadirnya negara untuk merumuskan regulasi secara sistemis.
Membaca Ulang Arah MBG, demi Kepentingan Rakyat atau Rezim?
Polemik MBG bukan sekadar persoalan teknis distribusi makanan, melainkan menyangkut arah kebijakan publik. Program ini diposisikan sebagai solusi atas persoalan gizi dan stunting, namun secara konseptual pendekatannya cenderung bersifat hilir. Negara tampak belum menunjukkan keseriusan menyelesaikan persoalan gizi secara struktural.
Quo Vadis Program MBG?
Program MBG diklaim telah membuka jutaan lapangan kerja baru di seluruh Indonesia. Semestinya ada titik temu antara pemenuhan gizi generasi dan terciptanya lapangan kerja. Namun, hal itu justru tidak terjadi. Bagaimana solusinya?
Banjir Jakarta, Kapitalisme Menenggelamkan Kota
Banjir Jakarta bukanlah fenomena baru, melainkan siklus tahunan yang gagal ditangani negara. Pasalnya, pembangunan Jakarta selama ini lebih terpengaruh paradigma kapitalistik dibandingkan kemaslahatan publik dan keseimbangan lingkungan. Banjir Jakarta membutuhkan solusi fundamental dari sisi paradigma dan teknis.
