Pengangkatan pegawai SPPG menjadi ASN dengan status PPPK sungguh berkebalikan dengan nasib pahit para guru honorer. MBG menjadi program populis yang diprioritaskan dan dipaksakan, padahal sejatinya salah prioritas dan mementingkan popularitas penguasa belaka. Meski banyak masalah serius dan tuntutan untuk menghentikannya, MBG tetap berjalan, malah mendapatkan tambahan anggaran.
Kategori: Kebijakan Publik
Miras Beredar Bebas Berujung Kriminalitas, Islam Tegas Memberantas
Banyak kasus kejahatan terjadi karena dipicu miras. Sayang, pemerintah hanya melarang miras yang ilegal, sedangkan yang legal dibiarkan beredar luas. Asas sekularisme pada kapitalisme telah menjadikan negara mengabaikan prinsip agama dalam pembuatan aturan terkait miras. Miras yang jelas-jelas haram malah “dihalalkan”, padahal mudaratnya sudah jelas.
Mendulang Cuan dari Lumpur Bencana, Kebijakan Nirempati dan Salah Prioritas
Pernyataan bahwa lumpur bencana bisa dijual ke swasta menunjukkan bahwa pemerintah tidak empati kepada korban bencana dan merupakan kebijakan yang salah prioritas. Rencana mendulang cuan dari lumpur bencana Sumatra ini mempertegas watak kapitalistik pemerintah.
Direktur Asing di BUMN, Apakah Solusi?
WNA kini bisa menjadi direktur BUMN, di tengah kondisi banyak BUMN yang memiliki rapor merah. Menurut pemerintah, langkah ini bertujuan meningkatkan efisiensi, profesionalisme, dan daya saing BUMN di tingkat global. Namun, benarkah ini akan menyolusi?
Adu Domba di Tanah Adat, Potret Konflik dan Kekerasan di Balik PSN Papua Selatan
Kasus kekerasan terhadap masyarakat adat di Merauke, Papua mencuat. Ini terjadi di tengah rencana pelepasan ratusan ribu hektar hutan di Papua Selatan untuk mendukung PSN. Semua ini berakar dari sistem sekuler kapitalisme yang menjadikan alam sebagai komoditas ekonomi, sedangkan kesejahteraan rakyat hanyalah jargon hampa.
Regulasi Medsos, Benarkah untuk Pengawasan dan Keamanan?
Pemerintah mewacanakan kebijakan pembatasan penggunaan medsos dengan skema “satu orang satu akun”. Kebijakan ini menimbulkan kontroversi publik karena dianggap menyentuh ranah kebebasan berekspresi dan hak privasi warga negara di dunia maya.
Paradoks MBG, Program Populis Membahayakan Kesehatan Generasi
Banyaknya persoalan yang mengemuka hingga membahayakan kesehatan anak-anak mengindikasikan bahwa program MBG merupakan program populis tanpa perencanaan, pertimbangan, dan persiapan yang matang dari segala aspek.
Tanah Telantar Diambil Negara, demi Kepentingan Siapa?
Negara yang semestinya menjadi pembela serta pelindung urusan dan hak rakyat justru menjadi fasilitator kepentingan pemodal. Penarikan tanah telantar berpotensi menjadi celah pemanfaatan tanah untuk kepentingan oligarki.
Utang Indonesia Membengkak, Keuangan Negara Bergejolak
Pemerintah telah melakukan penarikan utang negara hingga Rp349,3 triliun hanya dalam lima bulan pertama 2025. Jumlah utang negara yang meningkat lebih dari 100% semestinya menjadi alarm keras bagi stabilitas ekonomi nasional. Sedangkan utang negara adalah jebakan yang bisa membuat kedaulatan negara debitur tergadaikan.
Kisruh Haji, Tanggung Jawab Negara Minim
Kisruh penyelenggaraan haji adalah masalah yang berulang setiap tahun. Semua berpangkal dari kapitalisasi ibadah haji dan lepasnya tanggung jawab negara atas urusan ini. Haji tidak dipandang sebagai ibadah wajib yang pelaksanaannya harus diurusi sebaik-baiknya oleh negara, tetapi justru sebagai komoditas ekonomi. Sejatinya, bagaimana penyelenggaraan haji di dalam sistem Islam?
Manipulasi Data Stok Beras, Aroma Kapitalisme Menguat
Lemahnya pengawasan negara dalam menjamin dan menjaga pasokan produksi serta distribusi pangan membuka peluang munculnya oknum atau pejabat nakal yang berbuat curang dan tidak amanah.
Longsor Tambang Rakyat Kembali Terjadi, Apakah Negara Peduli?
Miris, masyarakat terpaksa melakukan penambangan karena faktor kemiskinan. Meski berisiko, mereka tidak ada pilihan lain demi memiliki pencaharian. Pemerintah membiarkan rakyat berada dalam ancaman bahaya kematian saat bekerja, baik akibat longsor maupun pengaruh debu pertambangan.
