Muslimah News, FOKUS — Pemerintah telah melakukan penarikan utang negara hingga mencapai Rp349,3 triliun hanya dalam lima bulan pertama 2025. Jumlah ini meningkat hingga 164% dibandingkan periode yang sama pada 2024 yang jumlahnya hanya mencapai Rp132,2 triliun. Sementara itu, Wamenkeu Thomas Djiwandono memaparkan jumlah pembiayaan anggaran yang telah terealisasi sampai akhir Mei 2025 mencapai Rp324,8 triliun atau setara 52,7% dari target APBN 2025 yang besarnya Rp616,2 triliun.
Berkebalikan dengan pembiayaan utang yang besarnya Rp349,3 triliun, pembiayaan non-utang justru minus Rp24,5 triliun. Thomas menegaskan pembiayaan non-utang dimaksudkan bahwa pemerintah mengalokasikan dananya untuk investasi khusus, bukan untuk menambah utang.
Pemerintah mengeklaim bahwa strategi pembiayaan utang pada 2025 ini telah dijalankan secara hati-hati, fleksibel, serta mempertimbangkan berbagai aspek, seperti waktu, instrumen, dan komposisi mata uang. Juga didukung oleh pelaksanaan prefunding, penguatan cash buffer, serta manajemen kas dan utang yang sustainable (berkelanjutan). Namun, sejauh mana semua langkah itu cukup tangguh untuk meredam gejolak keuangan negara?
Gejolak Keuangan Negara
Jika kita mencermati, dalih pemerintah untuk terus menambah utang diiringi langkah yang terkesan menutupi kondisi keropos pada keuangan negara. Bagaimanapun, jumlah utang negara yang meningkat lebih dari 100% semestinya menjadi alarm keras bagi stabilitas ekonomi nasional dan kas negara secara umum. Terlebih, pemerintah juga mengeklaim tengah menggenjot efisiensi anggaran belanja.
Peningkatan utang tentu saja berselisih jalan dengan jargon efisiensi anggaran. Presiden Prabowo melalui Inpres 1/2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD Tahun 2025 menetapkan efisiensi anggaran sekitar Rp306,6 triliun melalui penghematan belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,5 triliun.
Masalahnya, efisiensi anggaran itu justru terjadi pada sektor-sektor yang vital untuk publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan industri. Diketahui, anggaran Kemendikdasmen dipangkas sebesar Rp8 triliun dan Kementerian PU dipangkas lebih dari 70%. Sedangkan kondisi Kemenperin tidak kalah miris karena anggarannya dipangkas sebesar 43,3%, dari Rp2,5 triliun menjadi Rp1,1 triliun.
Apalagi Kemenkes yang begitu ngenes. Pemangkasan anggaran Kemenkes mencapai Rp19,6 triliun dari total belanja Rp105,6 triliun yang dialokasikan pada 2025. Sedangkan menurut rekomendasi WHO, belanja ideal sektor kesehatan bagi masyarakat adalah sebesar 5% dari produk domestik bruto (PDB) dan Indonesia masih belum mencapai proporsi tersebut untuk belanja kesehatan.
Pada saat yang sama, harga BBM sangat fluktuatif mengikuti kenaikan dan penurunan harga minyak dunia. Sedangkan kenaikan harga BBM berefek domino pada seluruh biaya kehidupan di negeri ini, yang paling vital di antaranya kenaikan harga bahan pangan maupun biaya produksi pada suatu industri padat karya.
Semua ini sedikit gambaran bahwa efisiensi anggaran cenderung salah sasaran. Namun, penambahan jumlah utang juga tidak lantas mampu menambal gejolak keuangan negara. Sebabnya, utang negara justru berkonsekuensi pada banyak aspek, khususnya terkait pihak yang akan paling terdampak sekaligus sumber dana yang harus pemerintah gunakan untuk membayarnya. Terlebih menilik APBN selama ini, pajak dari rakyat adalah sumber utamanya. Tidak pelak, peningkatan utang adalah indikasi bahwa pemerintah akan menggenjot pajak dengan berbagai variannya.
Negara Salah Kelola
Kita semestinya menyadari bahwa jumlah utang Indonesia yang makin besar dan tidak masuk akal ini adalah salah satu kriteria kegagalan pemerintah mengelola negara. Utang juga indikator bahwa resesi siap melanda. Ekonomi negara sejatinya terancam mangkrak.
Namun demikian, Menkeu Sri Mulyani masih saja menarasikan optimisme bahwa perekonomian Indonesia pada 2025 mampu tumbuh hingga 5%. Sri Mulyani optimistis meski IMF baru saja memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7%. Sejujurnya, pertumbuhan ekonomi hanyalah angka-angka fantasi yang sangat jauh dari realitas masyarakat akar rumput.
Jumlah orang kaya hanya segelintir di tengah puluhan juta orang miskin. Apalagi dengan maraknya gelombang PHK dan turunnya kelas menengah menjadi miskin, jumlah orang miskin jelas makin banyak. Masyarakat miskin menjadi korban langsung bagi kenaikan harga barang-barang, terutama bahan pangan dan energi.
Kondisi ini sungguh ironis. Utang Indonesia yang makin membengkak dari tahun ke tahun sangat tidak relevan dengan kekayaan alam Indonesia yang sangat melimpah. Sayang, penikmat SDA itu ternyata para penguasa kapitalis beserta kroninya di lingkaran oligarki, bukan warga lokal, alih-alih masyarakat luas. Keserakahan mereka terpampang kian nyata dengan mengeruk pulau-pulau kecil yang kaya tambang. Tidak heran rakyat tetap saja miskin, bahkan jumlahnya terus meningkat.
Debt Trap
Problematik keuangan negara tidak sebatas pada kesalahan pengelolaan keuangan negara. Juga bukan sebatas ekonomi rumah tangga masyarakat kecil yang terus dipaksa hidup hemat. Lebih buruk lagi, utang dalam kacamata kapitalistik adalah bisnis ekonomi antarnegara atau lembaga keuangan (seperti IMF, World Bank, dsb.) tanpa melihat aspek dosa dan bahayanya bagi kondisi negara debitur.
Utang luar negeri yang diambil oleh Indonesia jelas mengandung riba. Ini tampak ketika awal 2025 pemerintah membayar bunga utang sebesar Rp79,3 triliun. Sedangkan riba adalah sumber labilitas ekonomi. Ini sangat kontras dengan aspek penting yang semestinya diwujudkan dalam kehidupan ekonomi, yakni kestabilan, pertumbuhan, keadilan, dan keberkahan.
Namun yang pasti, utang adalah jebakan (debt trap) sekaligus alat politik, apalagi dalam sistem kapitalisme yang begitu memuja uang. Utang adalah senjata untuk menikam negara-negara yang lemah secara politik sehingga bisa terus-menerus dijajah secara ekonomi oleh negara-negara kapitalis global maupun lingkaran oligarki di sekitar penguasa.
Yang jelas, utang negara adalah jebakan yang bisa membuat kedaulatan negara debitur tergadaikan. Buktinya, akan ada kebijakan-kebijakan pesanan, khususnya kepada menteri yang terkait dengan ekonomi dan industri. Dengan kata lain, utang luar negeri adalah alat penjajahan negara-negara asing kepada negeri-negeri yang lemah, tidak terkecuali negeri-negeri muslim.
Kondisi akan makin parah jika negara debitur tidak mampu membayar cicilan utang. Ini bisa kita nilai dari APBN Indonesia yang pada 2025 ini hampir 40%-nya digunakan untuk membayar utang berikut bunganya. Sungguh miris, negara melakukan gali lubang tutup lubang, yakni membayar utang dengan cara berutang lagi.
Kita tentu tidak ingin bernasib seperti Zimbabwe, Sri Lanka, dan Maladewa yang terjerat jebakan utang dari Cina. Utang tidak membuat ekonomi negara-negara tersebut terbantu. Sebaliknya, makin terperosok jauh ke dalam krisis. Mereka tidak mampu membayar utang kepada negara kreditur. Negara lain juga ragu ketika hendak membantu karena negara tersebut memang dipastikan tidak mampu membayar utang. Akibatnya, krisis ekonomi di sana sampai harus menumbalkan rakyatnya. Aset-aset BUMN dikuasai pihak kreditur akibat gagal bayar utang.
Sistem Ekonomi Islam, Stabil dan Menyejahterakan
Islam adalah sistem terbaik bagi umat terbaik. Aturan Islam sangat berbeda dengan aturan sistem kapitalisme yang menjerumuskan suatu negara dalam jebakan bernama utang luar negeri. Utang luar negeri sejatinya merupakan cara kapitalisasi yang paling berbahaya oleh negara kafir penjajah Barat kepada negeri-negeri muslim.
Syekh Abdurrahman al-Maliki di dalam kitab As-Siyasah al-Iqtishadiyah al-Mutsla (Politik Ekonomi Islam) menyatakan bahwa pola “pemberian” utang oleh negara-negara Barat sebelum Perang Dunia I adalah dengan memberikan utang tersebut kepada negeri-negeri muslim. Dengan utang itu, mereka selanjutnya menekan dan melakukan intervensi, bahkan menduduki wilayah negeri-negeri muslim tersebut. Pola tersebut masih dilakukan hingga saat ini. Lebih dari itu, utang luar negeri tidaklah diberikan oleh negara-negara kapitalis Barat, kecuali dengan riba. Sedangkan riba itu haram bagi umat Islam sehingga utang luar negeri adalah haram.
Islam menggariskan bahwa utang itu tidak boleh membawa mudarat bagi umat dan negara, serta tidak menjadi alat penjajahan. Negara hanya boleh berutang untuk perkara-perkara urgen dan jika ditangguhkan khawatir akan terjadi kerusakan dan kebinasaan. Untuk hal-hal yang bisa ditangguhkan, semua itu menunggu hingga negara memiliki harta. Upaya lain untuk mengatasi krisis ekonomi, bisa dengan penarikan pajak yang hanya dilakukan pada orang-orang kaya.
Sistem Islam akan lebih fokus untuk menyejahterakan rakyatnya. Ada satu warga yang tidak bisa makan dalam sehari saja sudah harus menjadi alarm keras akan buruknya distribusi harta. Kondisi ini harus segera menjadi perhatian oleh penguasa dalam sistem Islam. Oleh karenanya, tidak heran, indikator kesejahteraan ekonomi rakyat di negara Islam (Khilafah) adalah terpenuhinya kebutuhan pokok (sandang, pangan, dan papan) setiap individu dalam jumlah cukup.
Islam juga memiliki sejumlah sumber APBN yang masing-masing memiliki nominal yang banyak sehingga APBN aman dan bisa meminimalkan terjadinya utang luar negeri. Perihal ini, Syekh Abdul Qadim Zallum memerinci di dalam kitab Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah (Sistem Keuangan Negara Khilafah) bahwa pendapatan negara di baitulmal memiliki tiga pos besar, yakni pos fai dan kharaj, pos kepemilikan umum, dan pos sedekah.
Jenis-jenis harta yang termasuk di dalam pos fai dan kharaj meliputi ganimah, kharaj, tanah, jizyah, usyur, rikaz, dan pajak (dharibah). Selanjutnya pos kepemilikan umum mencakup seluruh harta milik umum, seperti minyak dan gas, listrik, pertambangan, laut, sungai, perairan, mata air, hutan, padang rumput penggembalaan, dan tempat khusus berupa hima. Sedangkan pos sedekah ini menjadi tempat penyimpanan harta zakat beserta catatan-catatannya. Alokasi harta zakat hanya boleh untuk delapan golongan sebagaimana ketentuan di dalam Al-Qur’an.
Dari postur baitulmal tersebut, tampak bahwa pajak bukanlah sumber pemasukan utama Khilafah, alih-alih utang luar negeri. Syekh Taqiyuddin an-Nabhani menyebutkan di dalam kitab Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam (Sistem Ekonomi Islam) bahwa sumber-sumber yang telah syarak tetapkan untuk baitulmal sebenarnya sudah cukup untuk mengatur dan melayani kepentingan rakyat. Dengan begitu negara tidak perlu mewajibkan pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
Dalam kitab yang sama, beliau melanjutkan, pajak sebenarnya adalah harta yang difardukan oleh Allah Taala atas kaum muslim dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Selain harta yang telah difardukan oleh Allah sebagai pajak, secara mutlak tidak boleh diambil dari kaum muslim. Ini karena tidak boleh sedikit pun mengambil harta seorang muslim selain dengan cara yang hak menurut syarak dan telah ditunjukkan oleh dalil-dalil syarak secara terperinci.
Untuk itu, jelas bahwa utang dan pajak dalam Islam hanya akan diambil dalam kondisi tertentu yang mendesak serta sesuai aturan syarak. Itu pun bukan berupa utang ribawi—sebagaimana konsep utang luar negeri dalam sistem kapitalisme. Demikian halnya pajak, dipungut semata berdasarkan standar kecukupan harta di baitulmal untuk memenuhi seluruh kebutuhan belanja negara. Pajak baru diwajibkan saat di baitulmal tidak ada harta.
Jika pajak terpaksa harus diambil/dipungut dari harta kaum muslim, pengambilannya adalah dari sisa nafkah (kebutuhan hidup) mereka, serta dari harta orang kaya, menurut ketentuan syarak. Kebutuhan hidup yang dimaksud adalah kebutuhan primer dan sekunder yang semua pemenuhannya menurut standar makruf. Jika harta yang dimiliki melebihi kebutuhan-kebutuhan tersebut, ia akan dipungut pajak. Sedangkan jika tidak melebihi kebutuhan-kebutuhan tersebut, ia tidak akan dipungut pajak (tidak wajib pajak). Syarak juga menetapkan bahwa orang nonmuslim tidak boleh dipungut pajak. Bagi kaum muslim, pajak hanya diambil dari warga laki-laki yang kaya.
Di antara kondisi/keperluan yang mengharuskan negara Islam memungut pajak, adalah sebagai berikut.
1. Pembiayaan jihad dan segala hal yang terkait dengan jihad.
2. Pembiayaan industri militer serta industri dan pabrik-pabrik penunjang yang memungkinkan negara memiliki industri senjata.
3. Pembiayaan orang-orang fakir, miskin, dan ibnu sabil karena pembiayaan terhadap mereka tetap harus dilakukan, baik di baitulmal ada harta maupun tidak.
4. Pembiayaan untuk gaji tentara, pegawai, hakim, guru, dan lainnya yang melaksanakan pekerjaan berupa pelayanan masyarakat dan kemaslahatan kaum muslim.
5. Pembiayaan yang harus dikeluarkan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan umat yang keberadaannya sangat dibutuhkan dan jika tidak dibiayai akan menyebabkan bahaya (dharar) bagi umat.
6. Pembiayaan untuk keadaan darurat/bencana, seperti tanah longsor, gempa bumi, dan angin topan, juga untuk mengusir musuh.
Pada saat yang sama, Khilafah akan mengelola SDA yang dimiliki secara mandiri dan tidak menyerahkan sepenuhnya kepada swasta, baik lokal maupun asing. Khilafah juga tidak akan terlibat dalam pasar uang yang sangat rentan menimbulkan ketakstabilan ekonomi.
Selain itu, kebutuhan-kebutuhan publik, seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, dan transportasi bisa gratis karena merupakan wujud pelayanan negara kepada rakyatnya. Dengan demikian, menjadi suatu keniscayaan bahwa Khilafah adalah negara yang mandiri dan kuat secara ekonomi, serta tidak bergantung pada negara lain. Wallahualam bissawab. [MNews/NA-RR]

Sepakat…
Maa syaa Alloh, Islam luar biasa mengelola ekonomi tanpa Riba