Tidak jelasnya perkembangan kasus ini menunjukkan betapa lemahnya perlindungan negara terhadap jaminan produk halal bagi konsumen muslim.
Kategori: Kebijakan Publik
Program MBG, Layakkah Diteruskan?
Persoalan yang menyelimuti Program MBG—khususnya keracunan makanan—bukan sekadar persoalan teknis yang akan tersolusi seiring berlalunya waktu, penambahan anggaran, dan penguatan kontrol keamanan pangan. Akan tetapi, ini persoalan paradigmatis.
Kentalnya Aroma Bisnis dalam Kebijakan ONH
Kapitalisasi ibadah haji menjadikan negara tidak mengurus (riayah) penyelenggaraan haji dengan baik demi terselenggaranya kewajiban dari Allah, tetapi malah memanfaatkan setiap momen penyelenggaraan ibadah haji untuk mendapatkan keuntungan. Fokus pemerintah adalah memperoleh keuntungan, bukan memberikan pelayanan terbaik sehingga merugikan umat Islam.
Keracunan Massal, Program MBG Disoal
Program MBG tidak steril dari unsur bisnis. Industrialisasi pangan dan gizi dilegalisasi melalui kebijakan negara bernama MBG. Alhasil, kualitas pangan dan gizi anak terabaikan.
Dalam Khilafah, Swasembada Minyak Tidak Lagi Mimpi
Pemerintah lebih memilih untuk mengekspor minyak mentah Indonesia, kemudian mengimpor BBM dan minyak mentah untuk kebutuhan dalam negeri demi memperoleh devisa. Minyak mentah Indonesia adalah minyak berkualitas tinggi, namun sayang kilang minyak Pertamina hanya mampu mengolah minyak berkualitas rendah. Sungguh miris!
MBG Ruwet, Bikin Rakyat Mumet
Tidak hanya ruwet, MBG juga membuat rakyat mumet. Melalui program MBG, penguasa malah abai terhadap hal fundamental yang ada di masyarakat, yaitu kondisi ekonomi dan keuangan negara yang sedang dilingkupi masalah akibat penerapan sistem kapitalisme.
Komunikasi Pejabat Publik, Jangan Sekadar Omongan
Dalam sistem demokrasi kapitalisme, penguasa tidak berperan sebagai pengurus rakyat (raa’in). Watak kapitalisme adalah pejabat melayani kepentingan pemodal, bukan kepentingan rakyat. Akibatnya, komunikasi pejabat tidak menggambarkan aspek riayah (pengurusan rakyat).
Mengawal Perjuangan Mahasiswa
Penulis: Endiyah Puji Tristanti Muslimah News, FOKUS — Suhu panas Aksi Indonesia Gelap oleh mahasiswa yang digawangi BEM SI bersama masyarakat sipil masih terus menghangat,
Tarik Ulur Pengangkatan Calon ASN dan PPPK
Kepedulian negara atas derita rakyat akibat kebijakan penundaan pengangkatan CASN dan PPPK patut dipertanyakan. Pemerintah harusnya memahami bahwa di balik penundaan pengangkatan tersebut, ribuan CASN dan PPPK menggantungkan hidup mereka pada negara.
Mudik Gratis, Jurus Kebijakan Populis
Pemerintah bukan pelaksana langsung maupun penanggung jawab penuh atas pelayanan masyarakat di bidang transportasi. Pemerintah memindahkan tanggung jawab pelayanan transportasi kepada pihak swasta sebagai operator, yang tentu saja orientasinya adalah laba.
Ribut-Ribut Efisiensi Anggaran, Layanan Publik Dikorbankan (?)
Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan Prabowo menuai kritik dan menyebabkan keributan di ruang publik. Pasalnya, efisiensi tersebut diduga turut memangkas layanan publik.
Menyoal Efisiensi Anggaran, Tepat Sasaran atau Salah Pengelolaan?
Pemangkasan anggaran demi membiayai MBG justru menyebabkan terjadinya ketimpangan anggaran. Ini juga sekaligus menegaskan bahwa MBG adalah program populis yang seolah-olah menunjukkan keberpihakan penguasa kepada rakyat, padahal di sisi lain membuahkan kezaliman kepada rakyat.
