Penulis: Arini Retnaningsih
Muslimah News, FOKUS — Wali Kota Solo Respati Ardi sempat menutup Warung Ayam Goreng Widuran usai terungkap menggunakan bahan nonhalal (haram). Namun, setelah memastikan bahan makanan yang digunakan layak konsumsi, Respati mempersilakan rumah makan tersebut untuk buka kembali, dengan catatan memberikan keterangan jika produknya nonhalal.
Diketahui, Warung Ayam Goreng Widuran memang menjadi buah bibir belakangan ini. Salah satu rumah makan terkenal di Solo yang sudah buka sejak 1973 tersebut ternyata menggunakan bahan haram, yakni minyak babi. Selama setengah abad lebih berdiri, bertempat di Jalan Sultan Syahrir, Kelurahan Kepatihan Kulon, Kecamatan Jebres, mereka memang tidak pernah mencantumkan label nonhalal, bahkan mereka pernah memasang tulisan “halal” di banner mereka.
Seorang warga Solo kemudian mengadukan Warung Ayam Goreng Widuran ke kepolisian. Namun, proses aduan kasus ini dihentikan Polresta Solo. Kasatreskrim Polresta Solo AKP Prastiyo Triwibowo menjelaskan bahwa kasus ini tidak dapat diproses melalui jalur pidana, melainkan masuk ranah administrasi Pemerintah Kota Solo.
Wali Kota Solo sendiri ketika ditanya mengenai sanksi, menyebut bahwa pihaknya tidak berwenang memberikan. Pihaknya juga mengaku tidak berhak mengatakan makanan tersebut halal atau tidak. (Detik Jateng, 5-6-2025).
Terkait hal itu, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas menegaskan bahwa penggunaan label halal, padahal produknya mengandung bahan haram, merupakan bentuk pembohongan publik dan pelanggaran serius terhadap UU 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal.
Tidak jelasnya perkembangan kasus ini menunjukkan betapa lemahnya perlindungan negara terhadap jaminan produk halal bagi konsumen muslim. Peraturan memang sudah dibuat, tetapi nyatanya tetap tidak mampu menuntaskan masalah.
Peraturan untuk Produk Nonhalal
Peraturan untuk produk nonhalal terdapat dalam ayat-ayat Pasal 26 UU JPH sebagai berikut.
(1) Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal.
(2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk.
Adapun produk-produk yang wajib mencantumkan label nonhalal di antaranya produk yang berasal dari bahan bangkai, darah, babi, dan/atau hewan yang disembelih tidak sesuai syariat. Juga produk yang memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya. Hanya saja, patut disayangkan bahwa UU ini tidak dibarengi dengan aturan sanksi yang tegas bagi yang tidak menunjukkan tanda nonhalal.
Dalam UU Cipta Kerja No. 11/2020 disebutkan bahwa bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban mencantumkan keterangan nonhalal pada produknya yang dibuat dari bahan yang haram, akan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, tetapi tidak ada sanksi pidana. Yang bisa dikenai sanksi pidana hanya produsen yang mencantumkan sertifikat halal pada produk, tetapi terbukti memasukkan kandungan yang haram.
Kondisi ini jelas sangat riskan bagi umat dalam memastikan kehalalan suatu restoran atau rumah makan. Apalagi ada metode self declare, yakni produsen bisa membuat pernyataan sendiri bahwa usahanya halal. Sering kali pemilik usaha tidak memahami persoalan halal. Ada yang hanya tahu bahwa daging babi memang haram, tetapi tidak mengerti bahwa babi bisa menjelma menjadi berbagai bentuk bahan tambahan dan bahan penolong, seperti gelatin, flavor, emulsifier, dan sebagainya.
Pencantuman label nonhalal pada suatu produk nyatanya tidak bisa menjamin umat Islam untuk tidak mengonsumsinya. Selalu saja ada orang-orang yang lemah iman di antara umat yang tidak peduli halal-haram. Alhasil, sekadar label nonhalal tidaklah dapat memastikan umat mampu menghindar dari yang haram.
Paradigma Kapitalistik
Persoalan halal-haram di tengah umat ini memang terkait erat dengan paradigma sistem kehidupan yang diterapkan. Sebagai negara sekuler yang tidak berdasarkan sistem Islam, Indonesia tidak mampu menghindarkan diri dari berbagai kepentingan yang terkait umat beragama lainnya. Alhasil, bukan hal aneh jika di negeri mayoritas muslim ini, justru produsen dan pengusaha makanan yang besar, mayoritasnya bukanlah muslim. Ini bisa terjadi karena memang merekalah yang memiliki modal besar untuk membuka usaha.
Tersebab kondisi demikian, pelabelan halal/nonhalal di Indonesia sekarang menjadi sarat kepentingan. Bukan lagi persoalan ketaatan pada aturan Allah, melainkan sudah dimuati unsur bisnis. Sertifikasi halal akhirnya menjadi salah satu sarana untuk menjual produk karena pasarnya memang mayoritas muslim.
Paradigma kapitalistik yang hanya mengejar keuntungan dan tidak berorientasi pada kepentingan umat Islam inilah yang acapkali mengantarkan pada tindak penipuan dan manipulasi. Yang haram dikatakan halal, atau yang sudah halal kemudian disiasati dengan perubahan atau penggantian bahan haram.
Dengan demikian, selama Islam tidak dijadikan sebagai landasan dalam pengaturan urusan umat dan negara, umat Islam tidak akan sempurna memperoleh jaminan hak-haknya, termasuk hak mendapatkan jaminan halal. Lantas, bagaimana Islam mengatur persoalan ini?
Jaminan Halal Negara dalam Islam
Islam telah menggariskan bahwa masalah halal-haram merupakan perkara syariat yang mendasar karena berkaitan langsung dengan perintah Allah. Allah Swt. berfirman, “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.” (QS Al Baqarah: 168).
Islam juga menetapkan bahwa urusan umat, seperti kepastian halal pada produk-produk yang beredar, merupakan tanggung jawab negara sebagai bagian dari perlindungan negara terhadap agama.
Rasulullah ﷺ bersabda terkait dengan tanggung jawab pemimpin negara, “Sesungguhnya imam itu laksana perisai, tempat orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya.” (HR Muslim). “Imam adalah pengurus dan ia akan diminta pertanggungjawaban terhadap rakyat yang diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad).
Hadis di atas menjelaskan bahwa dalam Islam, pemimpin harus mampu menjadi perisai untuk melindungi umat Islam dari segala bahaya, baik atas jiwanya, agama, harta, maupun kehormatannya, termasuk persoalan makanan yang akan berpengaruh pada agamanya. Sabdanya, “Setiap daging dan darah yang tumbuh dari perkara haram, maka neraka lebih utama terhadap keduanya.” (HR Ath-Thabrani).
Tersebab itulah, Umar bin Khaththab ketika menjabat sebagai khalifah, melakukan berbagai langkah agar umat terlindungi dari praktik-praktik haram dan kecurangan. Untuk mengontrol pasar, beliau mengangkat hakim khusus yang disebut muhtasib (kadi hisbah). Tugasnya memastikan tidak adanya pelanggaran atas aturan-aturan negara yang terkait kemaslahatan umum, termasuk soal halal-haram produk yang beredar di masyarakat.
Diriwayatkan oleh Laits bin Abi Sulaim bahwa Khalifah Umar bin Khaththab pernah menulis surat kepada para wali yang memimpin daerah, memerintahkan agar mereka membunuh babi dan membayar harganya dengan mengurangi pembayaran jizyah dari nonmuslim. (Al-Amwaal, Abu Ubaid, hlm. 265). Ini dalam rangka melindungi umat dari mengonsumsi dan memperjualbelikan zat yang telah diharamkan. Sekalipun negara harus merugi dalam menjalankan tanggung jawabnya, hal tersebut tidak menjadi masalah. Sebagaimana Umar, ia mengambil risiko berkurangnya penerimaan negara dari jizyah karena harus membayar harga babi-babi yang dibunuh.
Penerapan syariat Islam ini niscaya akan dibalas dengan keberkahan dari Allah, sebagaimana firman-Nya, “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QS Al-Araf: 96).
Mekanisme Penjaminan Produk Halal
Beredarnya produk halal di tengah masyarakat adalah bagian dari kemaslahatan umum. Oleh karenanya, mekanisme penjaminannya dijalankan oleh muhtasib yang diangkat khalifah untuk menyelesaikan pelanggaran yang bisa membahayakan hak masyarakat (jemaah). Muhtasib bertugas untuk mengkaji semua masalah terkait hak umum, tanpa perlu adanya penuntut, selama tidak meliputi perkara hudud dan jinayah. (Abdul Qadim Zallum, 2025, Sistem Pemerintahan Islam, Pustaka Fikrul Islam).
Abdul Qadim Zallum dalam penjelasan selanjutnya menyebutkan tugas dan fungsi muhtasib ini adalah menegakkan yang makruf dan mencegah yang mungkar. Ia bisa mencegah kemungkaran begitu mengetahui, di mana pun, tanpa membutuhkan majelis. Ia bisa dibekali dengan polisi yang bertugas mengeksekusi keputusan dan perintahnya. Keputusannya bersifat mengikat dan harus dilaksanakan seketika itu juga.
Muhtasib bisa mengangkat beberapa wakil yang memenuhi syarat hisbah. Mereka bisa disebar ke beberapa pelosok atau tempat yang berbeda. Mereka mempunyai kewenangan yang sama untuk melaksanakan tugas dan fungsi hisbah di tempat atau kawasan, tempat di mana mereka diangkat.
Terkait masalah kehalalan produk, muhtasib bertugas memastikan bahwa semua produk yang beredar di tengah masyarakat adalah halal dan tayib. Ia bertugas memantau, mengecek, dan mengawasi industri, rumah makan, pasar, dan semua yang terlibat dalam proses produksi halal.
Produk haram tidak diperbolehkan untuk beredar di ruang publik. Nonmuslim boleh mengonsumsi makanan nonhalal, khusus di ruang-ruang privat mereka, seperti di rumah, kampung khusus mereka, atau jamuan-jamuan makan khusus mereka. Produk haram tidak boleh diproduksi atau dijual di restoran atau toko umum.
Negara maupun individu warga negara juga terikat aturan untuk tidak mengimpor produk-produk yang tidak dipastikan kehalalannya. Hal ini untuk menjamin produk yang beredar hanya produk halal. Tentu muhtasib juga dilengkapi wewenang untuk langsung menjatuhkan hukuman, bisa dengan menutup usaha yang melanggar, menjatuhkan denda, ataupun menjatuhkan hukuman fisik seperti penjara.
Kebijakan ini menjadi kebijakan umum di seluruh wilayah Negara Islam. Tentang teknisnya, entah memerlukan sertifikat halal atau cukup dengan pengawasan yang memastikan kehalalan semua produk yang dijual, kembali pada kebijakan muhtasib. Jika cukup dengan pengawasan dan penegakan sanksi secara langsung, sertifikasi tidak diperlukan sehingga tidak membutuhkan biaya besar dan prosedur yang sulit.
Dari penjelasan di atas, dalam Negara Islam, tidak mungkin restoran semacam Warung Ayam Goreng Widuran bisa buka, apalagi bertahan hingga puluhan tahun menipu umat. Bahkan, kaum muslim yang tidak peduli halal—seandainya ada—pun akan terlindungi dari mengonsumsi produk haram. Wallahualam. [MNews/GZ]
