![[Kabar] Paradoks Demokrasi, UIY: Kedaulatan Rakyat Itu Tidak Ada](https://muslimahnews.net/wp-content/uploads/2022/11/photo_2022-11-20_05-53-55.jpg)
Muslimah News, NASIONAL — Menyikapi praktik demokrasi selama ini, cendekiawan muslim Ustaz Ismail Yusanto (UIY) mengatakan, demokrasi itu paradoks, katanya suara rakyat, kenyataannya tidak. “Sesungguhnya tidak ada kedaulatan rakyat. Kalau kita saksikan hari ini yang ada adalah kedaulatan pemilik modal karena ialah yang terus mem-back up untuk jabatan berikutnya,” ucapnya dalam Fokus to the Point: “Paradoks Demokrasi”, Selasa (3-6-2025) di kanal UIY Official.
Ia mengutip pernyataan Prabowo Subianto sebelum menjadi Presiden RI, “Untuk jadi gubernur perlu Rp300 miliar itu paket hemat. Selama 5 tahun, berarti selama 1 tahun Rp60 miliar. Dalam 1 tahun ada 12 bulan, berarti 1 bulan Rp5 miliar.” Ia lantas mengajak untuk menghitung berapa gaji gubernur, kemudian menjelaskan paradoks demokrasi. ” Alih-alih bekerja untuk rakyat, yang ada akan bekerja untuk memikirkan uang Rp5 miliar kembali atau balik modal,” bebernya.
Kemungkinan besar, ungkapnya, mereka akan berpikir untuk memperpanjang masa jabatannya, yakni menang di periode kedua dan harus menyediakan dana sebanyak itu, bahkan dua kali lipat. “Prinsip kedaulatan rakyat itu, ia dipilih rakyat, semestinya bekerja untuk rakyat. Namun, karena mengeluarkan biaya yang demikian besar agar terpilih, apakah ia akan bekerja betul-betul untuk rakyat atau untuk dirinya mengembalikan uang yang sudah banyak dikeluarkan?” tanyanya.
Korporatokrasi
Melihat penerapan demokrasi di negera maju seperti Amerika Serikat (AS), UIY menyampaikan, AS itu menampakkan korporatokrasi karena praktis sebenarnya negara telah dicengkeram atau digenggam oleh korporatokrasi. “Utamanya ada tiga, yakni korporasi industri senjata; industri minyak dan gas; korporasi infrastruktur. Kita tahu industri senjata menjadi pemasok devisa terbesar setelah film,” jelasnya.
Ia menyampaikan pertanyaan retoris, bagaimana senjata itu terus dipakai dan bagaimana senjata itu dipakai? “Jika ada perang, di situlah mereka menggunakan AS untuk menciptakan perang atau mendorong terjadinya perang. Kita punya catatannya, tahun 1960-an perang Korea, tahun 1970-an perang Vietnam, dan perang Iran-Irak tahun 1990-an. Kemudian perang invasi AS ke Irak, Perang Teluk, dan seterusnya,” terangnya.
Menurutnya, AS memanipulasi semuanya, sehingga tidak tampak salah, padahal AS sumber masalahnya. “Bagaimana korporasi itu telah menggunakan negaranya untuk kepentingan bisnisnya, tetapi apa yang salah dengan itu? Seolah-olah tidak salah karena korbannya adalah rakyat negara lain. Kalau kita baca konteks kehidupan, maka ini sebuah kebiadaban luar biasa. Bagaimana Amerika menghancurkan Irak sampai 1,4 juta orang meninggal,” jelasnya.
Ia menyampaikan, berbeda dengan praktik korporatokrasi di Indonesia. “Di Indonesia yang menjadi korban korporasi adalah rakyatnya sendiri. Seperti PSN (proyek strategis nasional) yang menunjukkan hegemoni korporasi dan rakyat yang jadi korbannya. Kalau AS itu korbannya orang luar. Para pemainnya memengaruhi watak korporatokrasi. AS adalah subjek demokrasi dan negara-negara lain seperti Indonesia adalah objek demokrasi karena dikorbankan oleh AS,” pungkasnya. [MNews/IK]
