Muslimah News, NASIONAL— Terjadinya praktik transfer pricing dan under invoicing dalam transaksi perdagangan direspons pengamat ekonomi Nida Saadah, S.E., Ak., M.E.I.. Ia menyampaikan bahwa praktik-praktik tersebut menimbulkan kerugian bagi umat. “Sudahlah berbagai aset sumber daya alam milik umat itu diambil oleh perusahaan privat, perusahaan-perusahaan ini masih ingin mendapatkan lebih banyak keuntungan dengan memanfaatkan mekanisme yang ada dalam transaksi konvensional, yaitu memanfaatkan transfer pricing dan melakukan under invoicing” ungkapnya dalam Economic Understanding: “Transfer Pricing dan Under Invoicing Perusahaan Sawit dan Tambang” di sebuah podcast, Senin (16-11-2026)
Ia menerangkan, transfer pricing merupakan kegiatan legal dalam sistem ekonomi saat ini. “Kegiatan ini sering dimanfaatkan perusahaan-perusahaan yang ingin mendapat keuntungan sangat banyak, tetapi kadang ditemukan ada harga tidak wajar saat bertransaksi. Sedangkan under invoicing adalah praktik menyembunyikan keuntungan atau tidak mencantumkannya dalam pembukuan,” paparnya.
Persoalan Mendasar
Dalam Islam, jelas Nida, yang menjadi persoalan mendasar bukan sekadar metode memberantasnya, tetapi konsep kepemilikan sumber daya alam yang berbeda sekali dengan sistem kapitalisme. “Allah Swt. menetapkan sumber daya alam sebagai milik umum, bukan milik swasta, privat, atau negara dan seharusnya dikelola untuk kemaslahatan masyarakat. Ini sesuai pesan Rasulullah saw. bahwa kaum muslim itu berserikat dalam tiga perkara, yaitu air, padang rumput, dan api,” urainya.
Ia memandang, dari sinilah akan tertutup celah untuk melakukan praktik manipulatif, termasuk kecurangan dalam transaksi karena pengambilan harta secara batil dan penyembunyian keuntungan jelas bertentangan dengan sistem ekonomi Islam. “Jadi, persoalannya bukan sekadar perusahaan yang melakukan pelanggaran, tetapi yang lebih mendasar adalah sistem yang diterapkan,” ucapnya.
Untuk itu, menurutnya, perlu solusi syariat Islam yang diterapkan dalam sistem kenegaraan sebagaimana dicontohkan Rasulullah saw. dan dilanjutkan para khalifah setelahnya. Penyelesaian persoalan tersebut, lanjutnya, tidak sekadar memperbaiki pengawasan pajak seperti dilakukan dalam sistem saat ini, tetapi ada beberapa cara.
Pertama, ujarnya, mengembalikan kepemilikan umum kepada yang bertanggung jawab, yaitu negara. “Negara harus menjalankan tanggung jawab dengan menggunakan seluruh potensi sumber daya alam yang dimiliki,” tuturnya.
Kedua, sebutnya, pengawasan terhadap sistem perdagangan internasional. “Hubungan antar negara dijalankan dengan politik luar negeri yang mengacu pada syariat, yaitu kepada siapa boleh dilakukan, kepada siapa tidak boleh dilakukan, dan bagaimana cara melakukannya,” bebernya.
Ketiga, jelasnya, hasil pengelolaan kekayaan alam milik umum dimasukkan ke dalam baitulmal, kemudian akan dilakukan audit atau pengawasan sesuai prinsip syariat.
“Keempat, menerapkan sistem ekonomi Islam secara menyeluruh. Ketika penerapan syariat hanya parsial, maka tidak akan pernah berhasil mewujudkan rahmatan lil ‘alamin,” pungkasnya. [MNews/Ruruh]
