[Kabar] Pengamat: Sistem Islam Menjamin Keselamatan Seluruh Penghuni Bumi

[Kabar] Pengamat: Sistem Islam Menjamin Keselamatan Seluruh Penghuni Bumi

Muslimah News, NASIONAL— Pengamat politik Qisthi Yetty Handayani memastikan bahwa negara dalam sistem Islam memberikan jaminan keselamatan bagi seluruh penghuni bumi. “Negara dalam sistem Khilafah menjamin keselamatan, kesehatan, dan keadilan bagi seluruh penghuni bumi-Nya,” ungkapnya dalam sebuah acara bincang Islam, Sabtu (14-11-2026).

Acara yang dihadiri tokoh lintas profesi itu merupakan bentuk kepedulian dan mencari solusi sahih terhadap persoalan karhutla yang masih terus membara dan memunculkan krisis kesehatan akibat paparan asap. Bertajuk “Rakyat Sesak Napas, Lost Generation di depan Mata, Mengapa Elite Malah Sibuk Saling Sikut?”, para tokoh menyampaikan pandangannya.

Qisthi meyakini, ancaman lost generation akibat gagalnya negara dalam mengurusi rakyat tidak akan terjadi dalam sistem politik Islam. Ia beralasan, paradigma kepemimpinan Islam memang untuk melindungi dan melayani rakyat. “Pemimpin itu melayani rakyat, bukan sekadar berkuasa, tetapi melindungi seperti perisai dan mengurus seperti penggembala yang semuanya akan dihisab,” jelasnya.

Ia mengutip sabda Rasulullah saw., “Sesungguhnya imam itu (laksana) perisai. Orang-orang akan berperang di belakangnya dan berlindung dengannya. Jika ia memerintahkan ketakwaan kepada Allah ‘Azza wa Jalla dan berlaku adil, maka ia mendapatkan pahala karena itu. Dan jika ia memerintahkan selain itu, maka dosanya ditanggung olehnya.” (HR Bukhari dan Muslim).

Empat Pilar

Ia menyampaikan empat pilar yang akan menjamin akuntabilitas negara Khilafah. “Pertama, kedaulatan di tangan syariat, bukan di tangan rakyat. Hukum dan peraturan negara sepenuhnya berdasar pada hukum syarak, yaitu Al-Quran, Sunah, ijmak sahabat, dan kias, bukan produk legislasi ataupun suara mayoritas manusia,” terangnya.

Kedua, lanjutnya, kekuasaan berada di tangan umat. “Umat memiliki wewenang untuk memilih dan membaiat seorang khalifah, tetapi penerapan hukumnya tetap merujuk pada syariat. Kewajiban umat  melalukan muhasabah kepada pemimpin,”paparnya.

Ketiga, sebutnya, wajib hanya mengangkat satu orang khalifah sebagai pemimpin umum bagi seluruh kaum muslim di dunia. “Keempat, hanya khalifah yang berwenang mengadopsi dan menetapkan hukum-hukum syariat tertentu untuk dijadikan undang-undang yang mengikat negara,” imbuhnya.

Keselamatan Nyawa Rakyat

Terkait pengelolaan hutan, Qisthi menyampaikan, prioritas utama Khilafah adalah keselamatan nyawa rakyat dan ekosistem. “Hutan dan lahan gambut bukan hanya soal keuntungan ekonomi. Ada hak masyarakat, kehidupan, dan generasi mendatang yang harus dilindungi,” tandasnya.

Jika Khilafah tegak nanti, ucapnya, negara akan memberikan solusi komprehensif. “Pertama, rekonstruksi tata kelola. Hutan dikembalikan statusnyasebagai milik umum yang haram diserahkan kepada swasta untuk dieksploitasi. Akan dilakukan penghapusan total mekanisme konsesi korporasi,” bebernya.

Kedua, ia menjelaskan, negara akan memberikan sanksi yang menimbulkan efek jera. “Sanksi itu bisa berupa denda raksasa untuk biaya pemulihan total. Penjara bagi eksekutor hingga pemilik perusahaan (korporasi) dan menghapuskan joki karhutla. Hukuman matijika perusakannya berskala besar dan mengancam masyarakat secara massal,” urainya.

Ketiga, ucapnya, negara akan melakukan rekayasa ekologi dan peringatan dini. “Sistem peringatan dini, rekayasa hidrologi untuk memastikan kondisi air di lahan gambut agar tidak mengering, fasilitas pemadaman yang cepat, dan pemeliharaan vegetasi,” paparnya.

Keempat, sambungnya, birokrasi bencana dilakukan dengan profesional, cepat, dan sederhana. “Politik Islam mengedepankan keselamatan nyawa di atas segalanya. Rantai komando penanganan bencana mengharamkan birokrasi berbelit dalam urusan keselamatan nyawa,” imbuhnya.

Kelima, ia mengatakan, negara akan memberikan bantuan selama masa pemulihan dan rehabilitasi korban karhutla. “Menyediakan kebutuhan pokok dan atau memberikan bantuan dana selama pemulihan sehingga upaya mencari nafkah tidak mengganggu proses pemulihan,” jelasnya.

Keenam, ia menerangkan, negara akan melakukan edukasi.  “Amar makruf nahi mungkar sebagai mitigasi. Masyarakat diedukasi untuk tidak merusak lingkungan. Rakyat berkewajiban mengawasi dan mencegah setiap tindakan yang merusak alam,” bebernya.

Bagi yang terdampak kesehatannya, kata Qisthi, negara wajib melayani seluruh warga negaranya, baik muslim, nonmuslim, laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa, maupun lansia untuk berobat secara gratis. “Layanan kesehatan ada pada seluruh tingkatan mulai pemeliharaan primer, sekunder, dan tersier. Korban ISPA, jantung, dan lainnya ditangani  di rumah sakit tersier,” imbuhnya.

Menurutnya, Khilafah juga akan melakukan mitigasi bencana dan kedaruratan. “Mitigasi itu meliputi bencana besar yang harus ditangani baik sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana, maupun setelah terjadi bencana,” ungkapnya.

Selain itu, ia menambahkan, negara juga akan menyediakan pusat penanganan bencana dan kecelakaan di seluruh pusat gawat darurat di seluruh pusat kesehatan primer.

Terakhir, ia menegaskan bahwa seluruh komponen umat punya tanggung jawab melakukan perubahan. “Tanggung jawab setiap muslim untuk melakukan perubahan sistemis menuju politik Islam dengan mengopinikan secara masif agar menjadi opini umum bahwa kerusakan ekonomi dan ekologi yang mengancam generasi disebabkan penerapan sistem kapitalisme demokrasi,” pungkasnya. [MNews/Irianti]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *