[Kabar] Skandal Penyadapan Ilegal Berpotensi Mengancam Kedaulatan Negara  

Muslimah News, NASIONAL — Menyikapi skandal penyadapan ilegal yang terjadi beberapa waktu lalu, cendekiawan muslim Ustaz Ismail Yusanto (UIY) mewakili Tokoh Peduli Umat menyatakan keprihatinan mendalam dan kecaman keras.

Ia mengatakan, kasus ini bukan persoalan biasa, bukan pula sekadar pelanggaran prosedur penyadapan, penyalahgunaan teknologi intelijen, ataupun pelanggaran privasi seseorang. “Ini adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang sangat serius, juga berpotensi menjadi ancaman terhadap kedaulatan negara dan keselamatan kehidupan berbangsa dan bernegara,” ucapnya.

Bukan Persoalan Pribadi

Berkaitan dengan itu, ungkap UIY, terdapat beberapa hal yang mesti disikapi. Pertama, ujarnya, penyadapan ilegal, khususnya terhadap Presiden, bukan semata-mata persoalan pribadi Presiden. “Presiden adalah kepala negara sekaligus pemegang mandat pemerintahan. Komunikasi dan informasi yang dimilikinya dapat menyangkut rahasia negara, kebijakan strategis, hubungan internasional, pertahanan, keamanan, serta kepentingan nasional,” jelasnya.

Ia menyampaikan, jika aparat yang diberi kewenangan negara menjaga keamanan, justru diduga menggunakan instrumen negara untuk menyadap kepala negara dan berbagai elemen masyarakat, jelas ini merupakan sebuah kejahatan yang amat serius. “Apalagi, apabila operasi semacam ini dilakukan untuk memetakan, menekan, mengendalikan, mengintimidasi, bahkan mempersiapkan tindakan untuk menjatuhkan kekuasaan pemerintahan secara inkonstitusional, maka persoalannya sudah memasuki wilayah ancaman terhadap negara yang sangat serius,” imbuhnya.

Kedua, ucapnya, salah satu bahaya terbesar kehidupan bernegara adalah ketika institusi yang seharusnya tunduk kepada hukum, justru membangun kekuasaan sendiri di luar kendali konstitusi. “Kewenangan yang diberikan kepada aparat keamanan untuk melindungi rakyat dan negara bukanlah untuk kepentingan kelompok, jaringan kekuasaan, ataupun mempertahankan jabatan,” tegasnya.

Ia menambahkan, jika kewenangan tersebut digunakan untuk memata-matai Presiden, pejabat negara, tokoh politik, pengusaha, awak media, dan masyarakat tanpa prosedur hukum, maka hal itu menunjukan bahaya penyalahgunaan kekuasaan, bahkan bisa berkembang menjadi negara pengawasan atau surveillance state.

“Negara ini tidak boleh dibiarkan berubah menjadi negara yang mana setiap orang dapat diawasi, dipetakan, ditekan, bahkan dikendalikan oleh kekuatan yang tidak terlihat dan tidak bertanggung jawab,” cetusnya.

Ketiga, ia menyampaikan, publik tidak cukup hanya diberi informasi mengenai siapa yang melakukan penyadapan. “Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah siapa yang menjadi dalang, pemesan, pengendali, dan penerima manfaat dari operasi tersebut,” ujarnya.

Oleh karena itu, urainya, pengusutan harus menjawab sekurang-kurangnya siapa yang memerintahkan operasi penyadapan; apa motif dan tujuannya; siapa saja yang menjadi sasaran; kapan dilakukan, ke mana hasil sadapan disimpan, direkam, dan siapa yang mengaksesnya; lalu adakah keterlibatan pihak lain di kepolisian, termasuk dengan jaringan politik, bisnis, dan kekuasaan lain.

“Penyelidikan ini harus dilakukan secara independen, transparan, profesional, dan menyeluruh. Tidak boleh ada perlindungan terhadap siapa pun dengan pangkat, jabatan politik, atau kekuatan finansial,” tegasnya.

Amanah Kekuasaan

Keempat, ia menerangkan, dalam Islam, ini menyangkut amanah kekuasaan. “Terdapat larangan tajassus atau memata-matai sebagaimana terdapat dalam QS Al-Hujurat ayat 12. Kewajiban untuk menegakkan hukum Allah ini adalah tanggung jawab pemimpin karena jabatan adalah amanah yang harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya, bukan justru untuk mengintimidasi, memata-matai, mengancam, atau mengendalikan orang lain,” ungkapnya.

Tindakan memata-matai, sambungnya, merupakan tindakan pelanggaran terhadap amanah dan merupakan kezaliman. “Islam tidak memberikan keistimewaan hukum kepada siapa pun untuk melakukan kezaliman. Mereka harus tunduk kepada hukum Allah dan prinsip keadilan,” imbuhnya.

Pada saat yang sama, jelasnya, Islam juga mengajarkan muhasabah lil hukkam, yaitu mengoreksi dan mengawasi penguasa agar tidak menyimpang dari hukum dan amanah, bahkan menjadi jihad yang paling utama. “Dengan demikian, mengkritik penyalahgunaan kekuasaan adalah tanggung jawab politik menjaga negara dari kezaliman. Ini karena dalam perspektif politik Islam, negara dibentuk untuk menerapkan hukum Allah, melindungi rakyat, menjaga keamanan, mengurus seluruh urusan rakyat,” terangnya.

Ia mengatakan, kekuasaan bukanlah sarana membangun dominasi kelompok dan mempertahankan kepentingan elite melalui ketakutan. “Negara yang kuat adalah negara yang kekuasaannya dijalankan dengan amanah, adil, dan taat dengan hukum Allah Swt.,” ujarnya.

Kelima, ia berharap, Presiden dan seluruh jajaran pemerintah harus mengusut tuntas skandal penyadapan ilegal ini secara serius, transparan, dan menyeluruh. “Juga mengungkap seluruh jaringan yang terlibat, mulai dari pemberi perintah, perencana, pengendali, penerima hasil sadapan, hingga pihak yang mendapat keuntungan dari sadapan tersebut, termasuk mengusut dugaan makar demi menghindarkan negeri dari kejahatan dan kekuatan jahat yang akan memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan politik dan bisnis mereka,” ucapnya.

Untuk itu, ia menandaskan, menjadi hal penting untuk memperjuangkan penegakan syariat Allah Swt. yang akan mengembalikan kekuatan kekuasaan kepada fungsi hakiki negara yang mengemban amanah mengurus rakyat dengan hukum yang pasti adil. [MNews/Ruruh]