![[Kabar] Kesenjangan Tindak Lanjut CKG, Pemerhati: Kegagalan Negara Menyediakan Layanan Kesehatan Rakyat](https://muslimahnews.net/wp-content/uploads/2024/01/photo_2024-01-06_05-59-34.jpg)
Muslimah News, NASIONAL — Menyikapi 907 ribu kasus diabetes dan hipertensi yang baru ditangani dari 8,3 juta kasus yang dideteksi pada cek kesehatan gratis (CKG) 2026, pemerhati kebijakan kesehatan dr. Arum Harjanti menyampaikan, besarnya kesenjangan tindak lanjut CKG bukti kegagalan negara menyediakan layanan kesehatan rakyat.
“Kesenjangan besar antara deteksi dini dengan tata laksana pengobatan menunjukkan kegagalan negara dalam memberikan layanan kesehatan untuk rakyat yang memerlukan. Apalagi deteksi dini merupakan langkah preventif sekunder untuk mewujudkan masyarakat sehat. Terlebih di tengah tingginya penyakit tidak menular yang berisiko meningkatkan kematian, bahkan pada usia muda,” ucapnya kepada MNews, Ahad (8-11-2026).
Menurutnya, hal ini menjadi keniscayaan karena layanan kesehatan di Indonesia selama ini memang belum memadai. “Pelaksanaan deteksi dini melalui CKG membuka borok layanan kesehatan di negeri ini. Ketidaksiapan layanan menunjukkan program ini sekedar pencitraan. Inilah wajah buram tata kelola kesehatan kapitalistik yang menetapkan kesehatan sebagai komoditas. Akibatnya, rakyat harus berjuang sendiri agar bisa mendapatkan layanan kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar setiap individu rakyat,” jelasnya.
Kesenjangan akses, ucapnya, tidak bisa dihindarkan karena paradigma sistem ini yang mengharuskan minimnya peran negara telah memperbesar terjadinya kesenjangan. “Oleh karena itu, tidak mengherankan jika layanan kesehatan menjadi barang mewah yang tidak terjangkau oleh rakyat kebanyakan. Apalagi model pembangunan kapitalistik yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi meniscayakan layanan kesehatan tidak merata ke seluruh pelosok negeri. Kalaupun ada, kualitasnya ala kadarnya, sehingga rakyat sehat sulit terwujud,” paparnya.
Ia menyampaikan, persoalan makin runyam karena rakyat minim literasi, birokrasi rumit, dan gaya hidup yang buruk. Kondisi ini membuat risiko penyakit kardiovaskuler makin meningkat. “Deteksi dini tanpa ada tindak lanjut menyeluruh adalah kezaliman negara kapitalistik. Kondisi ini menjadi persoalan besar karena kesehatan adalah hak dasar setiap individu rakyat dan menjadi tanggung jawab negara. Hal ini membutuhkan hadirnya negara secara nyata,” bebernya.
Politik Islam
Menurut Arum, paradigma hadirnya negara yang benar hanya mampu terwujud dalam sistem politik Islam yakni negara menjadi raa’in (pengurus) dan junnah (pelindung). “Sistem ini hanya mungkin terwujud dalam bangunan sistem politik Islam dengan hadirnya negara Khilafah. Sebagai raa’in, negara harus memenuhi berbagai hal yang dibutuhkan rakyat demi terwujud derajat kesehatan yang tinggi. Ini adalah wujud nyata tuntunan Rasulullah saw. atas penguasa,” jelasnya.
Ia mengutip hadis Nabi Muhammad saw. riwayat Bukhari dan Muslim, “Seorang imam (pemimpin negara) adalah pemimpin dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.”
Di sisi lain, lanjutnya, rakyat juga membutuhkan negara yang akan melindungi rakyat dari berbagai kondisi yang berdampak buruk terhadap kesehatan. “Dengan paradigma penguasa sebagai raa’in dan junnah, Khilafah akan menjaga dan mewujudkan kesehatan rakyat dalam derajat tertinggi. Oleh karena itu, deteksi dini menjadi langkah strategis yang menjadi kebijakan negara. Khilafah menyiapkan sistem dan sarana deteksi dini secara optimal dan maksimal. Khilafah juga menyiapkan layanan yang dibutuhkan sebagai tindak lanjut hasil deteksi dini tersebut,” terangnya.
Khilafah, imbuhnya, membangun sarana layanan kesehatan lengkap secara merata, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, tidak terkecuali daerah 3T (Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). “Khilafah akan membangun infrastrukutur wilayah tersebut sebagaimana wilayah lainnya, sehingga tidak ada istilah 3T sebagaimana hari ini. Layanan kesehatan diselenggarakan di gedung permanen maupun RS keliling. Prosedurnya dibuat mudah dan sederhana sehingga layanan segera didapatkan secara gratis. Khilafah juga menyiapkan SDM Kesehatan yang berkualitas terbaik dan terampil,” tambahnya.
Ia menjelaskan, berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan, baik langsung maupun tidak langsung menjadi perhatian Khilafah. “Segala hal yang berpengaruh buruk terhadap kesehatan dilarang karena Rasulullah saw. melarang berbagai hal yang menimbulkan bahaya. Industri makanan dan minuman diwajibkan memenuhi syarat kesehatan termasuk kadar gula, garam, lemak, dan bahan tambahan lainnya. Literasi rakyat tentang kesehatan menjadi salah satu kunci terwujudnya derajat kesehatan rakyat,” ulasnya.
Khilafah, ucapnya, menggunakan berbagai sarana untuk mewujudkan rakyat sadar kesehatan, termasuk memadukannya dalam sistem pendidikan. “Lembaga penerangan dan informasi negara akan gencar melakukan edukasi hidup sehat. Untuk mewujudkan semua itu, Khilafah akan memerintahkan baitulmal untuk mengeluarkan anggaran sesuai dengan kebutuhan. Perhatian dan tanggung jawab Khilafah atas kesehatan rakyat tergambar nyata ketika Wazir Ali bin Isa al-Jarrah pada era Khilafah Abbasiyah, yaitu masa Khalifah Al-Muqtadir dan Al-Qahir sekitar abad ke-10 M,” urainya.
Ia menceritakan, Wazir Ali bin Isa al-Jarrah berinisiatif mendatangkan dokter untuk memeriksa kesehatan para tahanan dan merawat tahanan yang sakit. “Demikian pula adanya RS keliling dengan 40 ekor unta yang membawa berbagai bahan logistik kesehatan disertai para dokter perawat dan petugas lainnya yang dilakukan atas perintah Sultan Mahmud Saljuqi pada abad ke-12. Nyatalah, penerapan tata kelola kesehatan Islam akan menjamin adanya layanan kesehatan yang paripurna bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu, hadirnya negara Khilafah adalah kebutuhan seluruh rakyat,” pungkasnya. [MNews/Ika Mawar]
