[Kabar] Pengamat: Anjloknya Harga Telur Akibat Tata Kelola Peternakan Kapitalistik

Muslimah News, NASIONAL — Pengamat kebijakan publik Emilda Tanjung, M.Si., menyatakan, persoalan kelebihan produksi telur yang berujung pada anjloknya harga merupakan akibat tata kelola peternakan kapitalistik yang menciptakan ketimpangan.

“Jika kita cermati, terjadinya kelebihan produksi yang mengakibatkan harga anjlok karena tata kelola peternakan kapitalistik yang menciptakan ketimpangan,” jelasnya kepada MNews Sabtu (07-11-2026).

Ia memaparkan, korporasi besar memiliki kekuatan modal dan teknologi yang lebih unggul. “Mereka mampu melakukan produksi dalam skala besar, menekan harga jual, dan menguasai pasar hingga jaringan ritel,” ujarnya.

Sementara itu, terangnya, para peternak kecil kondisinya sangat berkebalikan. “Dengan kapasitas produksi yang minim, tekanan harga sapronak (sarana produksi peternakan) yang mahal, serta jaringan pasar terbatas, mereka tidak akan mampu bersaing secara seimbang dengan korporasi. Ketidakberimbangan inilah yang menyebabkan nasib peternak rakyat selalu tertekan,” bebernya.

Ia menegaskan, ketimpangan tersebut jamak ditemukan dalam sistem politik ekonomi kapitalistik, “Para peternak rakyat kerap kali menjadi pihak yang dirugikan, sedangkan korporasi peternakan skala besar selalu diuntungkan dan mendapat ‘karpet merah’ untuk mengembangkan usahanya, baik dari sisi kemudahan regulasi, modal dan izin usaha,” tuturnya.

Bahkan, menurutnya, korporasi besar diberi keleluasaan untuk menguasai rantai usaha dari hulu hingga hilir sehingga terbentuklah model perusahaan integrator (menguasai rantai usaha dari hulu hingga hilir).

“Sementara itu, pemerintah dalam sistem ini hanya berperan sebagai regulator dan fasilitator, minim tanggung jawab dalam mengurusi rakyat. Pemerintah ibaratkan menyiapkan ring tinjunya dan masyarakat disilakan berkompetisi dengan bebas tanpa melihat kapasitas dan kemampuannya,” kritiknya.

Ia menambahkan, kebijakan pemerintah yang dilakukan hanya bersifat sementara untuk meredakan kondisi sesaat dan tidak keluar dari bingkai sistem kapitalisme.

Sistem Islam

Emilda menekankan bahwa kunci perbaikan kondisi peternak rakyat membutuhkan mekanisme yang adil dan penguasa yang bertanggung jawab penuh dalam mengurusi rakyat yang hanya dapat terwujud melalui penerapan sistem Islam.

“Dalam sistem Islam, yakni Khilafah, negara wajib hadir sebagai pengurus/penanggung jawab utama bagi rakyat. Apa pun kebutuhan rakyat harus diselesaikan oleh khalifah sampai tuntas,” tegasnya.

Ia pun mengutip hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang menjelaskan bahwa imam atau khalifah ibarat penggembala yang bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya.

“Oleh karena itu, dalam pengelolaan kebutuhan rakyat harus diatur dengan syariat Islam dan ditangani langsung oleh khalifah,” sebutnya.

Ia berpandangan bahwa penerapan syariat Islam secara kafah akan menjamin terwujudnya sistem yang adil dan berpihak kepada seluruh rakyat.

“Pada aspek produksi, khalifah akan menjamin semua peternak mampu mengakses sapronak yang berkualitas dan harga terjangkau. Bahkan bagi yang peternak yang kurang mampu, dengan mekanisme baitulmal, mereka bisa diberi bantuan secara gratis,” paparnya.

Begitu pula pada aspek distribusi, urainya, Khilafah akan mengawasi rantai tata niaga secara ketat melalui kadihisbah (hakim yang menangani pelanggaran hak-hak publik) sehingga tidak ada pihak yang menimbun dan melakukan prilaku curang lainnya yang bisa merusak harga.

“Selain itu, Khilafah juga akan mendukung usaha rakyat ini dengan menyediakan infrastruktur pendukung yang sangat memadai seperti jalan, kendaraan pengangkut, dan sebagainya, serta dukungan teknologi terbaru dan canggih,” pungkasnya. [MNews/Aisyah]