![[Kabar] Program Deradikalisasi, Pengamat: Alat Politik Barat yang Menyasar Islam](https://muslimahnews.net/wp-content/uploads/2022/08/radikalisme.jpg)
Muslimah News, INTERNASIONAL — Mendagri Australia Anthony Stephen Burke mengatakan, Indonesia merupakan mitra tepercaya yang telah menjalankan program deradikalisasi dengan hasil yang sangat efektif.
Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers pertemuan ke-7 Sub-Regional Meeting on Counter-Terrorism and Transnational Security (SRM) di Jakarta, Jumat (23-10-2026). Forum ini mempertemukan delapan negara untuk membahas keamanan kawasan dan ancaman terorisme lintas negara, yakni Indonesia, Australia, Brunei Darussalam, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, dan Tailan.
Alat Politik Barat
Menanggapi pernyataan tersebut, pengamat kebijakan publik Hesti Rahayu, S.Sn., M.A. menilai, program deradikalisasi sejatinya merupakan alat politik Barat yang menyasar Islam. “Istilah radikalisme, ekstremisme, dan deradikalisasi digunakan Barat untuk menstigmatisasi Islam yang kritis dan ideologis dengan label yang buruk,” ujarnya kepada MNews, Selasa (3-10-2026).
Apalagi, lanjutnya, ketika program deradikalisasi ini dikatakan efektif, maka dalam kacamata pemikiran Islam, ini dipandang sebagai keberhasilan proses “penjinakan” umat Islam agar menjauhi pemikiran Islam yang murni (kamil) dan komprehensif, khususnya yang berkaitan dengan sistem pemerintahan (Khilafah) dan hukum syariat.
“Pujian Menteri Australia ini sesungguhnya tidak layak dilihat sebagai sebuah prestasi, melainkan sebagai konfirmasi bahwa Indonesia telah sukses menjalankan agenda atau pesanan Barat dalam mengontrol dinamika internal umat Islam demi kepentingan geopolitik global Barat,” kecamnya.
Ia pun mengingatkan, Islam sangat mengkritik keras ketergantungan atau kerja sama politik-keamanan negara muslim dengan negara kapitalis Barat, termasuk Australia yang merupakan sekutu dekat AS. “Kerja sama dalam forum seperti Sub-Regional Meeting (SRM) on Counter-Terrorism adalah cermin penundukan politik luar negeri,” ucapnya.
Di sisi lain, ia memandang, adanya pembahasan tentang radikalisasi anak berusia 10 tahun atau mantan narapidana dinilai sebagai upaya pengalihan isu(political distraction). “Narasi ini membuat opini publik sibuk menyalahkan diri sendiri (internal umat) dan mengabaikan eksploitasi ekonomi serta intervensi politik luar negeri yang dilakukan oleh negara-negara besar terhadap dunia Islam,” jelasnya.
Padahal, tuturnya, ancaman dan “teror” terbesar yang sesungguhnya di dunia adalah hegemoni ideologi kapitalisme global yang menjajah kekayaan alam negara-negara muslim.
Oleh karenanya, ia menegaskan, perang opini ini bukanlah perkara sepele sehingga masyarakat harus terus diedukasi tentang sistem politik Islam dalam bingkai Khilafah sebagai sistem alternatif yang solutif, serta menjauhkannya dari upaya monsterisasi ideologi. [MNews/Ruruh]
