![[Kabar] Layanan Klinik Swasta Melalui KDMP, Pemerhati: Menguatkan Kesehatan sebagai Komoditas!](https://muslimahnews.net/wp-content/uploads/2022/10/photo_2022-10-26_06-30-02.jpg)
Muslimah News, NASIONAL— Rencana pemerintah membuka layanan klinik pratama melalui KDMP (Koperasi Desa Merah Putih) yang setara dengan swasta mendapat respons pemerhati kebijakan kesehatan dr. Arum Harjanti. ”Status klinik KDMP sebagai klinik swasta makin menguatkan kesehatan sebagai komoditas,” ungkapnya kepada MNews, Ahad (8-11-2026).
Sebelumnya diberitakan, KDMP akan membuka layanan klinik pratama dengan model bisnis seperti klinik swasta yang bisa diakses menggunakan BPJS Kesehatan.
Menurut Arum, meskipun dapat bekerja sama dengan BPJS, sejatinya mayoritas tetap harus membayar iuran. ”Artinya, layanan kesehatan tidak dapat dijangkau oleh rakyat miskin, apalagi dalam kondisi kuota peserta penerima bantuan iuran (PBI) dibatasi. Semua ini merupakan buah dari tata kelola kesehatan kapitalistik. Negara hanya regulator, bukan pengurus rakyat, dan membiarkan pemenuhan kebutuhan dasar ini berdasar mekanisme pasar. Kesehatan tetap menjadi bisnis,” kritiknya.
Terdengar Memberi Harapan
Ia menjelaskan, rencana pengembangan klinik ini terdengar memberikan harapan besar di tengah belum meratanya layanan kesehatan di seluruh Indonesia. ”Apalagi target KDMP yang akan dibangun adalah 80.000 unit. Jika setiap koperasi memiliki klinik, maka rakyat akan mudah mengakses layanan kesehatan karena jarak klinik menjadi makin dekat dengan rumah mereka. Namun faktanya, sampai pertengan Oktober 2026 baru 10.070 (12,6%) yang beroperasi,” bebernya.
Selain itu, lanjutnya, klinik tidak cukup hanya memilki bangunan semata. ”Ada banyak hal yang harus dipenuhi, mulai dari SDM kesehatan hingga sarana dan prasarana. Ini tentu membutuhkan biaya sangat besar. Dari sisi ini, rencana tersebut utopis mengingat kemampuan anggaran negeri ini,” kritiknya.
Selain itu, ucapnya, realita layanan kesehatan hari ini juga belum ideal. ”Pada Mei 2025, Kementerian Kesehatan mencatat, masih terdapat 424 dari 10.212 puskesmas yang belum memiliki dokter. Ada 2.743 puskesmas yang belum memiliki dokter gigi, dan masih banyak kekurangan SDM kesehatan jenis lainnya yang sangat dibutuhkan agar puskesmas dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Seandainya negara memiliki dana, tentu lebih baik melengkapi kebutuhan puskesmas yang sudah ada saat ini,” ulasnya.
Ia juga mengkritisi lokasi KDMP tidak dirancang secara terpadu dengan keberadaan puskesmas yang sudah ada. ”Dengan demikian, ada potensi ketidaktepatan lokasinya sebagai tempat layanan kesehatan. Akibatnya, keberadaanya tidak akan menjadi solusi pemerataan sarana kesehatan,” jelasnya.
Tanggung Jawab Negara
Arum mengatakan, model tata kelola kapitalistik ini sangat bertolak belakang dengan tata kelola kesehatan Islam. ”Islam menjadikan kesehatan sebagai tanggung jawab negara. Ini adalah perwujudan paradigma Islam bahwa penguasa adalah raa’in (pengurus rakyat),” terangnya.
Ini, ucapnya, sebagaimana sabda Rasulullah saw., ”Imam/pemimpin adalah penanggung jawab/pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya.”
Islam, sambungnya, memerintahkan penguasa untuk berlaku baik pada rakyatnya. ”Rasulullah saw. pernah berdoa, “Ya Allah, siapa saja yang mengurus urusan umatku lalu mempersulit mereka, maka persulitlah ia. Dan siapa saja yang mengurus urusan umatku lalu berlemah lembut terhadap mereka, maka berlemah lembutlah terhadapnya.”
”Salah satu bentuk sikap baik penguasa adalah menyediakan layanan kesehatan lengkap secara gratis untuk semua rakyat di seluruh pelosok negeri. Layanan juga disediakan berkualitas terbaik, baik sumber daya manusianya yang mencakup jumlah dan kompetensinya, maupun kelengkapan sarana dan prasarananya, juga prosedur mendapatkannya,” jelasnya.
Semua ini, menurutnya, wajib disediakan negara mengikuti kaidah syarak bahwa segala sesuatu yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya menjadi wajib juga.
”Tata kelola kesehatan Islam ini hanya mungkin terwujud ketika negara juga menerapkan sistem politik Islam, yaitu negara Khilafah. Khilafah meniscayakan adanya alokasi dana untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat melalui tersedianya layanan kesehatan yang merata, mudah dijangkau, tanpa biaya, dengan kualitas terbaik dan komprehensif,” bebernya.
Ia menerangkan, pendanaan diambil dari baitulmal yang memiliki sumber dana yang berlimpah sebagai hasil penerapan sistem ekonomi Islam. ” Dengan sistem sentralisasi yang diterapkan, Khilafah mampu memetakan kebutuhan sarana kesehatan dan segala hal terkait lainnya demi mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi,” tegasnya.
Konsep ini, jelasnya, telah diterapkan sepanjang sejarah kekhalifahan Islam yang mulia. ”Ada banyak bukti tertulis yang tersimpan dalam literatur. Bahkan bukti nyata masih bisa disaksikan berupa peninggalan bangunan rumah sakit yang masih kokoh hingga kini. Bimaristan al-Nuri di Damaskus yang didirikan pada 1154 M hingga kini masih utuh dan sangat terawat. Saat ini difungsikan sebagai Museum of Medicine and Science in the Arab World dan menjadi salah satu saksi bisu penerapan tata kelola kesehatan Islam. Demikian pula Darüşşifa Sultan Bayezid II di Edirne, Turki, didirikan 1488 M, hari ini dikelola sebagai Complex of Sultan Bayezid II Health Museum,” paparnya.
Semua itu, sambungnya, harus menjadi inspirasi untuk mewujudkan kembali tata kelola kesehatan Islam hari ini. ”Namun, ini hanya mungkin terwujud ketika Khilafah tegak kembali,” pungkasnya. [MNews/Irianti]
