[Kabar] Rusaknya Stok Pangan Akibat Serangan Siber, Pakar: Ada Persoalan Lebih Serius!

Muslimah News, INTERNASIONAL — Pakar ekonomi Islam Nida Saadah, S.E., Ak., M.E.I. angkat bicara menanggapi serangan siber di beberapa negara Eropa yang menyebabkan rusaknya stok pangan. “Ini bukan hanya persoalan teknologi informasi, tetapi ada persoalan yang jauh lebih serius, yakni berkaitan dengan ketahanan pangan,” ungkapnya kepada MNews, Sabtu (14-11-2026).

Sebelumnya diberitakan, pada 2 November 2026, sejumlah supermarket di Eropa dilaporkan mengalami serangan siber yang menyasar sistem pendingin yang terhubung secara digital sehingga suhu freezer naik hingga 50⁰ Celcius. Serangan itu menyebabkan sejumlah jaringan supermarket di Swedia, Belgia, Irlandia, Estonia, terdampak dan akibatnya produk makanan menjadi terpaksa ditarik atau dibuang.

Hal ini, menurutnya, mengakibatkan rakyat menjadi pihak yang paling menderita. Ia menilai, ketahanan pangan dunia di bawah peradaban sekuler kapitalisme memang sangat rentan, mudah terguncang saat ada pemicu eksternal.

“Bank Dunia dalam Commodity Markets Outlook Oktober 2026 memperkirakan harga komoditas pangan naik sekitar 10% pada 2026 dan berpotensi naik lagi menjadi 7% sampai 8% pada 2027, hingga kenaikan kumulatif harga pangan itu mencapai 17–18%,” jelasnya.

Dalam Outlook itu, ia melanjutkan, dikatakan setidaknya ada tiga pemicu, yaitu konflik geopolitik yang mengganggu jalur perdagangan pangan, kenaikan harga energi yang berdampak pada kenaikan harga pupuk dan produk pertanian, dan fenomena El Nino yang mengancam produktivitas pertanian di berbagai kawasan.

“Persoalan pangan tidak sebatas stok pangan, tetapi bagaimana menjamin produksi berkelanjutan, memastikan distribusi berjalan secara lancar, serta menjamin keterjangkauan pangan oleh semua lapisan masyarakat secara berkelanjutan di tengah risiko yang terjadi bersamaan,” terangnya.

Penyebab Masalah Pangan

Nida menyebut, ada empat penyebab masalah sistem pangan dunia, pertama, pangan dalam sistem sekuler kapitalisme ditempatkan sebagai komoditas bisnis, bukan sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi semua lapisan masyarakat.

Kedua, ujarnya, sistem pangan sangat bergantung pada rantai pasok global sehingga ketika terjadi peperangan, jalur perdagangan terganggu, harga energi naik, biaya produksi naik, maka harga pangan tiba-tiba bisa melesat jauh dan tidak terjangkau oleh banyak orang.

Ketiga, ungkapnya, adanya pasar finansial, ekonomi ribawi, dan spekulasi komoditas sehingga memperbesar fluktuasi harga pangan.

Keempat, lanjutnya, dari aspek infrastruktur, siapa yang memegang kendali atas teknologi, semua strategi dibolehkan untuk menguasai pasar tanpa peduli halal haram.

Mekanisme Islam

Nida lalu membandingkannya dengan sistem Islam. “Islam menetapkan setidaknya ada lima mekanisme dalam memastikan ketahanan pangan,” jelasnya.

Pertama, sebutnya, negara akan mengelola semua sumber daya alam strategis berdasarkan konsep kepemilikan di dalam Islam. ”Tidak boleh sumber daya alam yang itu milik umum diserahkan penguasaannya kepada sekelompok kecil korporasi oligarki, termasuk negara juga tidak boleh memilikinya,” terangnya.

Kedua, ia menjelaskan, negara membangun kemandirian produksi pangan karena pertanian adalah sektor strategis yang harus dipastikan keberlanjutannya melalui sistem pengelolaan lahan yang ditetapkan Islam. ”Ada konsep menghidupkan tanah mati, intensifikasi dan ekstensifikasi, pemenuhan benih, dan memastikan pada saat terjadi bencana, produksi pertanian bisa berjalan dengan berbagai dukungan dari negara,” urainya.

Ketiga, lanjutnya, Islam memiliki sistem penyimpanan dan distribusi yang kuat sehingga bisa mengantisipasi situasi pada saat terjadi bencana berkepanjangan, perang, gangguan perdagangan, atau gagal panen. ”Ada sistem penyimpanan dan distribusi yang sudah didesain dalam regulasi politik ketahanan pangan di dalam negara Islam,” tegasnya.

Islam, ucapnya, akan melakukan perencanaan produksi, pengelolaan stok, dan antisipasi krisis, jauh sebelum terjadi bencana. ”Apalagi dalam Islam, perang itu bukan extra ordinary, tetapi sejalan dengan perintah Allah untuk melakukan jihad. Artinya, negara memang sudah melakukan antisipasi karena sejalan dengan politik luar negerinya, yaitu jihad,” imbuhnya.

Keempat, ia menerangkan, negara akan mengawasi pasar, menjaga praktik penimbunan yang merugikan masyarakat luas dan mencari keuntungan di tengah kelangkaan barang.

”Kelima, negara akan memastikan distribusi pangan tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya saja atau orang-orang yang punya modal saja. Ini sejalan dengan perintah Allah agar harta tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya,” paparnya.

Ia meyakini, dengan regulasi Islam, bagaimana pun situasi dan kondisi yang dihadapi, negara akan memastikan semua orang tetap bisa mengakses pangan dengan mudah.

Meski demikian, ia mengingatkan, regulasi Islam tidak bisa diterapkan secara parsial, melainkan harus mengikuti prinsip bernegara yang diajarkan Islam, dicontohkan oleh Rasulullah saw., dan dilanjutkan oleh para khalifah pengganti Rasulullah saw. ”Dalam sistem negara Khilafah Islam inilah semua mekanisme hukum diterapkan secara komprehensif,” imbuhnya.

Regulasi Islam ini, kata Nida, pernah dipraktikkan dan pernah menghadapi situasi bencana, peperangan, gagal panen, tetapi tidak pernah terjadi kelaparan secara massal di mana jutaan orang tidak bisa mengakses makanan. ”Dibutuhkan sistem yang sempurna yang bisa menjamin semua potensi kekayaan alam dikelola untuk kemaslahatan semua umat manusia. Jawabannya hanya ada pada sistem Islam,” pungkasnya. [MNews/Irianti]