[Kabar] Pengamat: Pendidikan Gratis Sulit Terwujud dalam Sistem Kapitalisme

Muslimah News, NASIONAL — Pengamat pendidikan dan generasi Yusriana menilai, pendidikan gratis bagi seluruh rakyat hingga perguruan tinggi sulit terwujud dalam sistem kapitalisme.

“Pendidikan gratis saat ini sulit terwujud karena terbentur kemauan politik penguasa, dan keterbatasan fiskal negara akibat diterapkannya sistem kapitalisme,” jelasnya kepada MNews, Jumat (6-11-2026).

Ia berpandangan, wacana pendidikan gratis menjadi sorotan karena rencana pemerintah masih terbatas pada sekolah negeri sehingga belum mencakup seluruh satuan pendidikan.

“Pendidikan gratis kerap dipandang sebagai solusi untuk memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan. Berkaitan dengan hal ini, faktanya tidak semua masyarakat bisa menyekolahkan anak di sekolah negeri karena berbagai faktor,” tuturnya.

Padahal, sebutnya, pembatasan bantuan pembiayaan hanya di sekolah negeri, berpotensi menimbulkan ketimpangan baru.

“Peserta didik yang bersekolah di sekolah negeri bisa memperoleh keringanan biaya sedangkan mereka yang bersekolah di sekolah swasta, tetap harus menangung beban biaya pendidikan,” paparnya.

Ia menjelaskan, pilihan di sekolah swasta juga dipengaruhi keterbatasan daya tampung sekolah negeri dan kondisi geografis, bukan semata kemampuan ekonomi atau preferensi keluarga.

“Selain itu, pendidikan adalah hak seluruh masyarakat, baik yang kaya maupun yang miskin. Maka di sinilah urgensi pendidkan gratis juga harus menyentuh sekolah swasta. Persoalan ketimpangan pembiayaan pendidikan ini pun bisa berimplikasi pada ketimpangan akses dan kualitas layanan pendidikan,” bebernya.

Ia menambahkan, sekolah swasta, terutama yang melayani masyarakat berpenghasilan rendah membutuhkan dukungan dana untuk membayar tenaga pendidik, menyediakan sarana pembelajaran, dan memenuhi kebutuhan operasional.

“Apabila tanggung jawab pembiayaan lebih banyak dibebankan kepada orang tua dan penyelanggara sekolah, maka akan muncul risiko meningkatnya beban ekonomi keluarga atau menurunnya kemampuan sekolah dalam mempertahankan mutu pembelajaran. Dengan demikian, kebijakan pendidikan gratis perlu mempertimbangkan dan menjamin kualitas mutu pendidikan,” paparnya.

Persoalan pendidikan gratis, ungkapnya, bukan sekadar menghapus pungutan, melainkan memastikan pihak yang bertanggung jawab membiayai seluruh kebutuhan pendidikan agar dapat diakses secara adil, berkelanjutan, dan bermutu.

“Pembebasan biaya tanpa perhitungan kebutuhan operasional yang memadai bisa menimbulkan kesenjangan antara janji kebijakan dan kemampuan sekolah dalam memberikan layanan apalagi bila negara menghadapi masalah fiskal,” bebernya.

Ia mengingatkan bahwa pendidikan gratis tanpa dukungan pendanaan dan kapasitas fiskal (keuangan negara) yang memadai dapat menjadi bom waktu bagi penuruna kualitas layanan pendidikan.

“Oleh karena itu, pemerataan pendidikan membutuhkan kebijakan pembiayaan yang tidak hanya berorientasi pada label gratis, tetapi juga menjamin keberlangsungan dan kualitas layanan pendidkan,” paparnya.

Ia menekankan pentingnya pemerintah mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, kemampuan ekonomi keluarga, daya tampung sekolah negeri, serta kondisi sekolah swasta yang turut melayani masyarakat.

“Dukungan pembiayaan harus dirancang secara transparan, tepat sasaran, dan disertai pengawasan agar benar-benar digunakan untuk kepentingan pendidikan,” ujarnya.

Ia menguraikan, keberhasilan pendidikan gratis tidak hanya diukur dari banyaknya biaya yang dihapuskan, tetapi juga dari terjaminnya kesempatan belajar yang adil bagi setiap anak tanpa terhambat kondisi ekonomi serta tetap memperoleh layanan pendidikan yang bermutu.

“Pendidikan merupan sektor strategis yang membutuhkan pembiayaan besar, mulai dari penyediaan sarana dan prasarana, pengadaan fasilitas pembelajaran, peningkatan kompetensi gurunya hingga pemenuhan kebutuhan operasional sekolah,” bebernya.

Dengan besarnya kebutuhan tersebut, tambahnya, tidak mungkin pembiayaannya dibebankan sepenuhnya kepada individu, keluarga, apalagi pihak swasta profit oriented (berorientasi pada keuntungan) sehingga biaya tersebut pada akhirnya tetap dibebankan kepada orang tua.

“Oleh karena itu, pembiayaan pendidikan membutuhkan peran negara yang kuat terancana, dan berkelanjutan. Negara harus hadir sebagai penanggung jawab utama dalam menjamin tersediannya dana pendidikan yang memadai melalui pengelolaan keuangan publik yang amanah dan berorientasi pada kepentingan rakyat,” urainya.

Solusi Islam

Yusriana menuturkan, dalam perspektif Islam, negara wajib memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pendidikan, sehingga pemenuhan hak belajar tidak bergantung pada kemampuan individu untuk membayar.

“Pendidkan adalah investasi peradaban yang manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat sehingga pembiayaannya tidak layak dibebankan hanya kepada individu dan swasta, melainkan harus dijamin secara penuh oleh negara,” tandasnya.

Dalam Islam, sambungnya, terdapat aturan yang jelas mengenai kepemilikan harta, termasuk kepemilikan umum. “Harta milik umum itu akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pelayanan kesehatan gratis, sarana dan fasilitas umum yang nyaman, juga pendidikan gratis dan air gratis, listrik gratis, dan lain-lain,” ujarnya.

Negara dalam Islam, jelasnya, berfungsi menerapkan aturan Allah Swt., mengurus rakyat, serta mengelola harta milik rakyat untuk menjamin terselenggaranya pendidikan gratis dan bermutu, baik di sekolah negeri maupun swasta.

“Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan pendidikan itu tidak cukup diukur dari banyaknya sekolah yang menggratiskan biaya atau besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi dari sejauh mana seluruh anak benar-benar memperoleh pendidikan yang merata, berkualitas dan berkelanjutan,” terangnya.

Ia menekankan perlunya negara membangun sistem pembiayaan pendidikan yang menyeluruh, adil, dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan rakyat, serta memastikan setiap dana yang dikeluarkan memberikan manfaat nyata.

“Hanya dengan paradigma ekonomi Islam dan sistem pendidikan Islam sajalah wacana pendidikan gratis, baik swasta maupun negeri, bahkan pendidikan hingga ke perguruan tinggi, insyaallah dapat terwujud dengan sempurna, sebagaimana dahulu sistem Islam ini benar-benar berhasil mewujudkannya selama 13 abad di bawah naungan sistem Islam yang kafah,” pungkasnya. [MNews/Aisyah]