Muslimah News, NASIONAL — Menyikapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia yang terus terjadi dan menjadi bencana ekologis tahunan yang mengancam stabilitas lingkungan, kesehatan masyarakat, hingga perekonomian nasional, praktisi lingkungan dan akademisi Elida Novita angkat bicara. “Sumber daya alam adalah amanah. Pemanfaatannya harus menghadirkan kemaslahatan bagi seluruh rakyat, bukan mewariskan kerusakan ekologis dan bencana asap bagi generasi mendatang,” ujarnya dalam acara Bincang Hangat: “Rakyat Sesak Nafas, Lost Generation di Depan Mata, Mengapa Elite Malah Sibuk Saling Sikut?” Sabtu (14-11-2026).
Ia mengungkapkan, berdasarkan akumulasi data periode 2015 hingga November 2026, total luas lahan yang hangus terbakar di seluruh Indonesia telah menembus angka fantastis sebesar 20,98 juta hektare. “Krisis ini tidak hanya dipicu oleh anomali iklim global seperti El-Nino, tetapi juga berkaitan erat dengan alih fungsi lahan, pembukaan kanal drainase di lahan gambut, serta lemahnya tata kelola izin konsesi SDA dan Proyek Strategis Nasional (PSN). Dari berbagai jenis tutupan lahan di Indonesia, ekosistem lahan gambut menjadi korban yang paling parah terdampak,” jelasnya.
Salah satu temuan paling krusial, lanjutnya, adalah tingginya keterkaitan antara titik panas (hotspot) kebakaran dengan kawasan izin usaha korporasi dan lokasi PSN. “Temuan dari analisis WALHI dan Pantau Gambut ini mempertegas indikasi bahwa praktik pembukaan lahan dengan metode pengeringan masif di area konsesi masih menjadi pemicu utama karhutla. Kendati demikian, pemulihan fungsi ekologis ekosistem gambut membutuhkan pemantauan konsisten dan mitigasi jangka panjang,” tegasnya.
Menurutnya, biaya politik yang tinggi dalam sistem demokrasi sering kali mendorong terciptanya “siklus rente” antara pelaku bisnis dan pemegang kekuasaan politik. “Sektor berbasis SDA seperti kehutanan, perkebunan, pertambangan kerap menjadi komoditas tukar-menukar perizinan dan tata ruang yang mengabaikan daya dukung lingkungan, padahal itu merupakan kepemilikan umum. Negara memegang kewenangan pengelolaan semata-mata untuk kemaslahatan publik, dan dilarang menyerahkan penguasaan eksklusif kepada privat jika memicu kerusakan (fasad) dan merugikan masyarakat,” paparnya. Bencana karhutla yang berulang, ucapnya, menuntut perubahan mendasar dalam tata kelola sumber daya alam Indonesia. “Pencegahan berbasis restorasi hidrologi gambut, pengetatan evaluasi izin konsesi di kawasan rawan bencana, penyelesaian tata ruang yang transparan, serta penegakan hukum yang konsisten tanpa tebang pilih menjadi kunci utama agar Indonesia terbebas dari ancaman kabut asap pada masa depan,” tuntasnya. [MNews/Ika Mawar]
