Muslimah News, FOKUS —Akhir-akhir ini banyak pernyataan pejabat publik yang menuai kritik. Yang pertama adalah pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang menyebut banyak pemain sepak bola Indonesia yang memiliki performa buruk karena kurangnya kualitas gizi saat kecil. Dadan mengatakan bahwa PSSI sulit menang karena gizinya tidak bagus.
Pernyataan kontroversial lainnya adalah yang disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy bahwa pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih mendesak daripada memberikan lapangan pekerjaan. Ia beralasan bahwa pemberian pekerjaan tidak akan mampu mengatasi masalah kekurangan gizi secara cepat.
Sementara itu, Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi ketika ditanya tentang pengiriman paket berisi kepala babi ke kantor Tempo di Palmerah, Jakarta Barat, pada Kamis (20-3-2025), justru menanggapi dengan bercanda dan menyuruh untuk memasak babi tersebut. Tanggapan ini sungguh membuat masyarakat geram karena peristiwa yang Tempo alami tersebut diduga merupakan teror akibat kekritisan Tempo dalam “menguliti” rezim.
Tidak Peduli
Tiga kasus tersebut menunjukkan bahwa para pejabat publik memiliki gaya komunikasi publik yang buruk. Namun, ini bukan kasus pertama pejabat publik mengeluarkan pernyataan kontroversial. Sebelumnya sudah ada beberapa pejabat yang melakukan hal serupa. Misalnya pernyataan ”Kabur aja, kalau perlu jangan balik lagi” dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan ketika merespons tagar #KaburAjaDulu. Ada juga ucapan ”Kau yang gelap, bukan Indonesia” yang disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan terhadap viralnya tagar #IndonesiaGelap.
Permasalahan buruknya komunikasi publik pejabat mendapatkan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Ia pun memerintahkan Kabinet Merah Putih untuk memperbaiki komunikasi mereka kepada publik. Namun, gaya komunikasi para pejabat ini tidak lepas dari komunikasi publik sang atasan, yaitu Presiden. Ia juga kerap meluncurkan pernyataan-pernyataan yang melukai perasaan publik. Misalnya pernyataannya “Enggak usah takut deforestasi”, memaafkan koruptor yang mau mengembalikan uang hasil korupsi, hingga diksi “ndasmu” yang berkonotasi kasar dan memberikan kesan arogan.
Berbagai pernyataan para pejabat tersebut disampaikan ketika menanggapi kritik dari masyarakat tentang buruknya riayah (pengurusan rakyat) oleh negara. Para pejabat tersebut tampak tidak memiliki empati terhadap penderitaan rakyat, tidak peduli pada urusan rakyat, meremehkan persoalan yang terjadi, bahkan bersikap tidak solutif, arogan, dan antikritik.
Pernyataan yang disampaikan oleh pejabat akan selalu dimaknai sebagai pernyataan institusi (negara), bukan pernyataan pribadi. Dampaknya, komunikasi yang buruk ini membuat jurang antara rakyat dengan penguasa makin lebar. Rakyat merasa tidak dipedulikan oleh negara. Akhirnya, kepercayaan rakyat terhadap negara makin pudar.
Seharusnya, ketika ada kritik dari masyarakat, sikap penguasa adalah responsif, menunjukkan respek, melakukan evaluasi, dan melaksanakan perbaikan untuk mewujudkan solusi. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Ini membuat rakyat merasa sakit hati kepada pemerintah.
Rakyat yang sakit hati terhadap omongan pejabat akan mendoakan keburukan bagi sang pejabat. Hubungan keduanya pun renggang dan legitimasi pejabat makin rendah. Ini seperti yang Rasulullah saw. sabdakan, “Seburuk-buruk pemimpin kalian adalah yang kalian membenci mereka dan mereka pun membenci kalian, juga kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian.” (HR Muslim).
Watak Kapitalisme
Komunikasi adalah perkara penting, terutama komunikasi publik antara pejabat dengan rakyat. Setiap pilihan kata atau kalimat yang digunakan pejabat mencerminkan isi kepala atau pemikiran yang ia emban.
Pejabat merupakan pihak yang memiliki wewenang mengurus rakyat sehingga seharusnya kalimat-kalimat yang mereka sampaikan memberi ketenangan pada rakyat, menyelesaikan persoalan negara, dan menggambarkan tanggung jawabnya sebagai pihak yang memiliki amanah mengurus rakyat. Oleh karenanya, pejabat tidak boleh sekadar omong-omong. Setiap kalimat yang hendak disampaikan kepada rakyat harus dipikirkan betul-betul dampaknya. Jangan sampai omongan pejabat menyakiti hati rakyat.
Sayang, dalam sistem demokrasi kapitalisme yang diterapkan saat ini, penguasa tidak berperan sebagai pengurus rakyat (raa’in). Watak kapitalisme adalah pejabat melayani kepentingan pemodal, bukan kepentingan rakyat. Akibatnya, komunikasi pejabat tidak menggambarkan aspek riayah (pengurusan rakyat).
Lebih-lebih ketika pejabat tidak memenuhi kapabilitas sebagai pengurus rakyat, komunikasi yang dibangun makin tidak solutif layaknya sosok negarawan. Yang ada hanyalah pernyataan-pernyataan yang tidak relevan dengan persoalan yang terjadi. Jangankan menjadi solusi, nyambung saja tidak. Akhirnya persoalan rakyat tidak terselesaikan. Sebaliknya, malah menumpuk hingga menggunung, bahkan tinggal menunggu waktu untuk “meledak” dalam bentuk aksi massa.
Komunikasi Publik Pejabat dalam Islam
Ada perbedaan mendasar antara komunikasi publik pejabat dalam kapitalisme dengan Islam. Hal yang membedakannya adalah persepsi terhadap hubungan penguasa dengan rakyat. Di dalam kapitalisme, penguasa bekerja untuk melayani kepentingan pemodal, bukan kepentingan rakyat sehingga penguasa tidak merasa perlu untuk membangun komunikasi yang positif dengan rakyat, kecuali sekadar untuk memperoleh suara rakyat demi melanggengkan kekuasaan. Kalaupun ada seruan untuk memperbaiki komunikasi publik pejabat terhadap rakyat, sifatnya hanya gimik, bukan tulus untuk kebaikan rakyat.
Sedangkan di dalam Islam, penguasa adalah raa’in (pengurus rakyat) dan junnah (perisai pelindung) yang menerapkan syariat Islam untuk mengatur masyarakat dan menyelesaikan persoalan mereka. Rasulullah saw. bersabda, “Imam adalah raa’in (gembala/pengurus) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.”(HR Bukhari). Rasulullah saw. juga bersabda, “Sesungguhnya imam/khalifah adalah perisai, orang-orang berperang di belakangnya dan menjadikannya pelindung.” (HR Muslim).
Pernyataan penguasa dalam Islam mencerminkan tanggung jawabnya atas persoalan rakyat, tidak asal bunyi atau sekadar omong-omong. Ia sadar bahwa kelak akan mempertanggungjawabkan perkataannya di hadapan Allah Taala pada hari penghisaban.
Allah Taala berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.” (QS Al-Ahzab [33]: 70). Allah Taala juga berfirman, “Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.” (QS Qaf [50]: 16). Rasulullah saw. Juga bersabda, “Sesungguhnya seorang hamba yang mengucapkan suatu perkataan yang tidak dipikirkan dampak-dampaknya akan membuatnya terjerumus ke dalam neraka yang dalamnya lebih jauh dari jarak timur dengan barat.” (HR Bukhari dan Muslim).
Di dalam Islam, penguasa wajib mewujudkan stabilitas masyarakat, termasuk melalui ucapannya. Ucapan penguasa seharusnya membawa suasana keimanan dan ketaatan kepada Allah Taala sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada penguasa. Apalagi penguasa dibaiat untuk menjalankan aturan Allah dan rakyat wajib taat pada penguasa.
Ucapan penguasa dalam Islam tidak boleh menyakiti dan menzalimi rakyat, melainkan harus menunjukkan kasih sayangnya. Rasulullah saw. bersabda, “Sungguh seburuk-buruk pemimpin adalah al-huthamah (yang menzalimi rakyatnya dan tidak menyayangi mereka).” (HR Muslim).
Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam buku Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah (Kepribadian Islam) jilid II halaman 158 menjelaskan bahwa Allah Taala telah menjelaskan sebagian sifat-sifat penguasa. Di antaranya yang paling menonjol adalah kekuatan, ketakwaan, lemah lembut terhadap rakyat, dan tidak menimbulkan antipati. Allah Taala memerintahkan penguasa agar bersikap lembut dan tidak menyusahkan rakyat. Allah Taala juga memerintahkan penguasa agar menjadi pemberi kabar gembira dan agar tidak menimbulkan antipati. Rasulullah saw. bersabda, “Berilah kabar gembira dan janganlah menimbulkan antipati. Mudahkanlah dan jangan mempersulit.” (HR Muslim).
Sedangkan terkait hubungan penguasa dengan rakyat, Asy-Syari’ (Allah dan Rasul-Nya) telah memerintahkan penguasa agar senantiasa memperhatikan rakyatnya dengan memberinya nasihat. Allah telah mengharamkan surga bagi penguasa yang tidak memperhatikan rakyatnya dengan nasihat, tetapi malah menipu mereka.
Rasulullah saw. bersabda, “Tidak seorang hamba pun yang diberi kekuasaan oleh Allah untuk memimpin rakyat, lalu dia tidak memperhatikan mereka dengan nasihat, kecuali dia tidak akan mendapatkan bau surga.” (HR Al-Bukhari).
Ketika rakyat menyampaikan kritik, penguasa harus menerima dengan legawa dan meresponsnya dengan baik. Kritik rakyat merupakan muhasabah yang penting sebagai mekanisme check and balance terhadap penguasa agar tidak terjadi sewenang-wenang.
Muhasabah merupakan hak rakyat yang harus dijamin oleh penguasa. Rasulullah saw. memerintahkan umat Islam untuk melakukan muhasabah. Rasulullah saw. bersabda, “Hendaklah kalian melakukan amar makruf nahi mungkar atau (jika tidak) Allah akan menguasakan atas kalian orang-orang yang paling jahat di antara kalian, lalu orang-orang baik di antara kalian berdoa dan doa mereka tidak dikabulkan.” (HR Al-Bazzar).
Ketika mendapatkan kritik, hendaknya penguasa melakukan evaluasi, koreksi, dan kontrol agar tidak terjadi kezaliman pada rakyat. Ini sebagaimana sikap Khalifah Umar bin Khaththab ra. ketika dikoreksi rakyatnya.
Umar ra. berdiri menyampaikan khotbah. Ia berkata, “Wahai manusia, siapa pun di antara kalian yang melihat kebengkokan dalam diriku maka biarkan ia meluruskan kebengkokan itu.” Seseorang dari majelisnya berteriak, “Demi Allah, seandainya kami melihat kebengkokan itu ada padamu, kami akan meluruskannya dengan pedang kami.” Umar menimpalinya, “Segala puji hanya milik Allah Yang telah menempatkan di negeri ini seseorang yang akan meluruskan kebengkokan Umar dengan pedangnya.”
Penguasa dalam Islam tidak ragu untuk mengakui kesalahannya dan meminta maaf, sekaligus memberi solusi yang efektif. Ini sebagaimana pernyataan Umar ra. setelah dikoreksi masalah mahar. Ia berkata, “Perempuan ini benar, lelaki ini (Umar ra.) salah.”
Jika mekanisme seperti ini berjalan, roda pemerintahan akan berjalan dengan stabil. Selanjutnya stabilitas negara akan berkorelasi positif terhadap terwujudnya kehidupan yang harmonis sesuai hukum syarak. Wallahualam bissawab. [MNews/RR-NA]
