(Bagian 3/4)
Penulis: Noval Tawang, Rezki Amalia, dan Aulia Teaku
Muslimah News, FOKUS — Internet mengalami perkembangan eksponensial yang sangat pesat. Perkembangan ini juga mengubah cara manusia menyimpan dan mencari pengetahuan. Perdebatan mulai mencuat setelah kehadiran AI generatif, yakni AI yang mampu menjawab persoalan manusia, memanfaatkan jutaan karya intelektual manusia untuk melatih model AI. Perdebatan muncul perihal bagaimana AI tidak bisa menghargai dan memberikan keuntungan kepada para pemilik karya intelektual dan perusahaan penerbit, pada saat perusahaan AI menggunakannya untuk melatih AI komersial. Pertanyaannya, apakah perkembangan AI ini merupakan sebuah kebaikan untuk manusia atau justru kerugian? Bagaimana Islam memandang persoalan AI yang mengabaikan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)?
Evolusi Penyimpanan dan Penyebaran Karya Intelektual
Sebelum ada Google, ilmu pengetahuan dikumpulkan dan dicari dalam bentuk buku, ensiklopedia tebal, dan transkrip-transkrip tua. Salah satu contohnya adalah perpustakaan Alexandria (Bibliotheca Alexandria) yang menjadi pusat pengumpulan berbagai pengetahuan pada masa kuno. Berabad-abad kemudian, pengetahuan dikumpulkan dalam satu tempat yang bernama Encyclopaedia Britannica, sebuah ensiklopedia klasik berbahasa inggris yang dikenal luas sebagai sumber referensi yang sangat akurat, tepercaya, dan ditulis oleh para kontributor ahli di berbagai bidang ilmu. Pada masa itu, jika seseorang ingin mendapatkan informasi atau ilmu, ia harus mencari buku atau dokumen yang dibutuhkan, kemudian membacanya secara langsung.
Namun, seiring perkembangan zaman, cara manusia menyimpan dan mencari pengetahuan mulai berubah. Pada 1991, World Wide Web mulai tersedia untuk publik. Teknologi ini memungkinkan berbagai dokumen dan informasi yang sebelumnya tersebar di banyak sistem komputer saling terhubung melalui jaringan internet. Tim Berners-Lee menjelaskan konsep tersebut sebagai sebuah ruang informasi global yang memungkinkan pengguna menjelajahi dokumen melalui tautan dan melakukan pencarian informasi (Berners-Lee, 1992). Buku dan dokumen mulai didigitalisasi. Jurnal ilmiah, artikel, berita, hingga berbagai karya tulis dapat disimpan dalam perpustakaan digital dan diakses melalui komputer yang terhubung dengan internet.
Penelitian Michael Lesk (2012) tentang perkembangan perpustakaan digital menjelaskan bagaimana kemajuan komputer, jaringan, dan algoritma mengubah perpustakaan dari tempat penyimpanan fisik menjadi layanan pencarian dan pembacaan informasi secara daring. Artinya, jurnal-jurnal penelitian dapat diakses dengan mudah dari rumah melalui jaringan internet.
Digitalisasi makin berkembang dengan masuknya mesin pencari (search engine) ke dalam dunia internet. Yahoo, AltaVista, dan kemudian Google mulai mengenalkan kecanggihan masing-masing mesin pencari mereka. Penelitian Sergey Brin dan Lawrence Page (1998) dalam makalah The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine menjelaskan bagaimana Google mampu menjelajahi, mengindeks, dan mengurutkan halaman-halaman web agar pengguna lebih mudah menemukan informasi yang relevan. Google memanfaatkan struktur tautan antarhalaman web untuk menghasilkan pencarian yang lebih baik. Pengguna tinggal mengetik kata kunci kemudian memilih informasi yang ditampilkan.
Pada 2010-an, asisten suara seperti Siri, Alexa, dan Google Assistant mulai dikenal luas. Pengguna tidak hanya mengetik perintah, tetapi juga dapat berbicara langsung dengan perangkatnya dan mendapat feedback sesuai perintah manusia. Kemudian pada 30 November 2022 ChatGPT diperkenalkan kepada publik. Kita bisa mengajukan pertanyaan menggunakan bahasa sehari-hari, meminta penjelasan, merangkum dokumen, menerjemahkan tulisan, bahkan berdiskusi tentang berbagai persoalan. Perubahan ini cukup besar sebab jika sebelumnya internet membantu kita menemukan informasi, kini AI juga dapat membantu kita mengolah, menjelaskan, dan menghasilkan informasi baru berdasarkan instruksi yang diberikan. Berbeda dengan AI tradisional yang hanya berfungsi menganalisis, mengklasifikasikan, atau memproses data yang sudah ada, AI generatif bersifat kreatif dan dapat menghasilkan output baru merespons perintah (prompt) dari pengguna.
AI dapat “menyerap” atau membaca karya ilmiah melalui teknologi pengolahan bahasa alami (Natural Language Processing) dan Large Language Models (LLM) yang memungkinkan sistem memindai, merangkum, serta menganalisis teks dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Kemampuan AI generatif dalam menghasilkan jawaban tidak terlepas dari data yang digunakan untuk melatihnya. Data tersebut dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk buku, artikel, jurnal ilmiah, dan tulisan yang tersedia secara digital di internet.
Di sinilah muncul persoalan mengenai penggunaan karya intelektual manusia dalam pengembangan AI. Karya yang dihasilkan melalui proses penelitian dan pemikiran manusia berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan pelatihan teknologi komersial. Persoalan ini kemudian memunculkan perdebatan mengenai izin penggunaan karya, hak pencipta, dan keuntungan yang diperoleh perusahaan teknologi. Kekhawatiran mengenai penggunaan karya tanpa izin itu mulai dibawa ke pengadilan oleh para pemilik karya, termasuk penerbit-penerbit besar dunia.
Penerbit Besar dan Penulis Menggugat Perusahaan AI
Pada 5 Mei 2026, lima penerbit besar, yakni Elsevier, Cengage Learning, Hachette Book Group, Macmillan Publishers, dan McGraw Hill, bersama penulis Scott Turow, mengajukan gugatan perwakilan kelompok terhadap Meta Platforms Inc. dan CEO-nya, Mark Zuckerberg, di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York.
Dalam gugatannya, para penerbit dan penulis tersebut menuduh Meta menggunakan jutaan karya berhak cipta, termasuk buku sastra, buku pendidikan, dan artikel ilmiah, tanpa izin untuk melatih model kecerdasan buatan Llama. Mereka juga menuduh adanya penggunaan materi yang diperoleh dari sumber-sumber bajakan.
Persoalan serupa kembali muncul pada Juli 2026. Hachette Book Group, Cengage Learning, Elsevier, dan Scott Turow mengajukan gugatan terhadap Google. Mereka menuduh Google menggunakan jutaan karya berhak cipta untuk mengembangkan model AI Gemini tanpa izin dan kompensasi yang semestinya bagi pemilik karya.
Perusahaan teknologi dapat mengolah kumpulan karya manusia menjadi model AI yang memiliki nilai komersial sangat besar. Sementara itu, para pencipta belum tentu mengetahui bahwa karyanya digunakan, memberikan persetujuan, memperoleh pengakuan, atau menerima kompensasi atas pemanfaatannya. Banyak ilmuwan, akademisi, dan kreator konten merasa bahwa sistem AI saat ini melakukan “eksploitasi” karena model AI dilatih menggunakan jutaan karya ilmiah dan tulisan manusia tanpa izin, tanpa kompensasi finansial, dan sering kali tanpa mencantumkan kredit kepada penulis aslinya. Selain itu, penulis dan penerbit juga merasa dirugikan dengan hilangnya sitasi langsung. Ketika seseorang bertanya kepada AI tentang suatu teori, AI akan langsung memberikan jawabannya. Pengguna tidak perlu lagi mengeklik situs jurnal asli atau membaca paper aslinya. Akibatnya, jumlah sitasi (sitasi akademik) dan lalu lintas (traffic) ke karya asli penulis menurun drastis, padahal sitasi adalah bentuk “mata uang” penghargaan tertinggi bagi seorang peneliti.
Jika sebuah perusahaan dapat memperoleh keuntungan dari jutaan karya manusia tanpa mekanisme izin, pengakuan, dan kompensasi yang adil, maka tercipta ketimpangan antara pihak yang menghasilkan pengetahuan dan pihak yang menguasai teknologi untuk mengolahnya.
Dengan demikian, perkembangan AI menghadirkan persoalan penting. Teknologi yang dibangun dari akumulasi pengetahuan manusia berpotensi mengabaikan hak dan kontribusi manusia yang menghasilkan pengetahuan tersebut. Proses meneliti, bereksperimen, dan menulis karya ilmiah membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Ketika AI bisa merangkum atau meniru gaya tulisan tersebut dalam hitungan detik, ada kesan bahwa nilai dari proses kerja keras manusia tersebut menjadi tereduksi. Lantas, apakah kehadiran AI merugikan manusia?
Eksploitasi Karya dalam Kapitalisme
Kapitalisme memandang segala sesuatu, termasuk akal, ide, dan kreativitas manusia, hanya dari tolok ukur nilai ekonomi. Dalam sistem kapitalisme, sebuah karya ilmiah maupun inovasi teknologi tidak dinilai dari kemanfaatannya bagi manusia atau kontribusinya terhadap peradaban, melainkan dari sejauh mana karya tersebut dapat diubah menjadi komoditas pasar yang menghasilkan profit bagi para pemilik modal.
Secara teoretis, kapitalisme melahirkan konsep Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dengan dalih melindungi hak para inovator dan penulis karya intelektual. Namun dalam praktiknya, HAKI justru menjadi instrumen hukum yang melegalkan pemerasan dan monopoli oleh para pemilik modal. Para ilmuwan, peneliti, dan pencipta karya yang sering kali berada pada posisi tawar lebih lemah, terpaksa menjual atau mengalihkan hak cipta mereka kepada korporasi besar demi mendapatkan pendanaan operasional atau sekadar bertahan hidup. Akibatnya, alih-alih memberdayakan para peneliti, penulis, atau pemilik asli dari karya intelektual, sistem HAKI bertransformasi menjadi mekanisme formal untuk mentransfer kepemilikan intelektual dari individu kreatif ke tangan segelintir pengusaha. Hak monopoli komersial atas karya tersebut tidak lagi berada di tangan penciptanya, melainkan dikuasai penuh oleh korporasi.
Ketimpangan dalam sistem kapitalisme ini makin tampak nyata pada era perkembangan AI generatif. Ketika perusahaan-perusahaan raksasa teknologi membutuhkan data dalam jumlah sangat besar untuk melatih model AI mereka, standar proteksi HAKI yang selama ini didengungkan tiba-tiba dikesampingkan. Melalui praktik data scraping dan pemanfaatan regulasi HAKI dalam paradigma kapitalisme, jutaan karya intelektual, tulisan akademik, buku, hingga penelitian-penelitian dicuri secara massal tanpa izin, tanpa retribusi, dan tanpa penghargaan mendasar kepada para pemilik karya. Karya-karya tersebut diserap oleh mesin algoritma untuk membangun sistem pintar yang kemudian dijual kembali oleh korporasi AI demi meraup keuntungan berlipat ganda.
Dalam kapitalisme, ketika pemilik modal butuh mengonsumsi karya masyarakat untuk akumulasi kapital, hukum kepemilikan menjadi longgar dan mudah dilanggar. Namun, setelah produk AI tersebut selesai dilatih, korporasi membatasi akses terhadap hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan itu dengan tarif langganan yang mahal dan hak paten yang ketat. Dalam industri AI, karya manusia direduksi sekadar menjadi “bahan bakar mentah” yang gratis atau murah. Para ahli, ilmuwan, pelajar, profesor, dan pengembang diperas tenaganya untuk menghasilkan karya yang tidak bisa dirasakan manfaatnya oleh umat manusia.
Perusahaan-perusahaan AI meraup keuntungan berlipat-lipat dari pengembangan karya yang dihasilkan, sedangkan para akademisi dan ilmwuan justru mengalami marginalisasi, kehilangan sumber penghidupan, dan karya mereka didaur ulang tanpa pengakuan. Sebuah keniscayaan dalam kapitalisme, yang mana pemilik modal bebas menggunakan karya tersebut demi tujuan ekspansi bisnis dan keuntungan perusahaan. Sementara itu, peneliti/ilmuwannya hanya mendapat remah-remah atau bahkan disingkirkan dari karya mereka sendiri.
Minimnya Penghargaan Negara dan Komersialisasi Akses
Di bawah dominasi sistem sekularisme-kapitalisme, peran negara dialihfungsikan sekadar sebagai fasilitator pasar (regulator), bukan penjamin pengembangan ilmu pengetahuan. Negara meminimalkan anggaran untuk riset dasar dan apresiasi langsung kepada para ilmuwan. Para peneliti dan akademisi dituntut untuk bersikap pragmatis. Mereka mencari dana hibah (grant) dari entitas bisnis private atau mengarahkan hasil karyanya agar sesuai dengan kebutuhan komersial industri.
Dampaknya sangat fatal bagi masyarakat luas. Hasil ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi yang berhasil dikembangkan diambil alih oleh jurnal-jurnal ilmiah berbayar (paywall), korporasi pemegang lisensi, serta perusahaan AI. Ilmu pengetahuan yang seharusnya menjadi milik bersama untuk menyelesaikan persoalan kehidupan, justru dikunci di balik pagar tarif yang sangat mahal.
Siapa yang memiliki uang dan modal, merekalah yang memegang kendali atas akses informasi dan teknologi. Sementara itu, masyarakat luas yang tidak memiliki kemampuan finansial terisolasi dari perkembangan ilmu pengetahuan. Kapitalisme sukses mengubah pengetahuan dari sarana pembebasan manusia menjadi alat kontrol sosial dan sumber pengerukan keuntungan tanpa batas. Sementara itu, keberadaan AI yang dibangun di bawah sistem kapitalisme tidak menolong manusia, melainkan malah memperkuat kendali para pemilik modal. Karya manusia diisap, tetapi setelah itu penciptanya ditinggal dan harus bayar mahal jika mereka ingin menggunakan hasilnya.
Perlindungan Karya Intelektual dalam Khilafah
Perlu diingat bahwa dalam Khilafah, kesejahteraan dijamin individu per individu. Bahkan, jika seandainya ada seorang pemuda yang memiliki kewajiban menafkahi dalam posisi tidak bekerja, saat itu “alarm” Khilafah akan langsung “berbunyi”. Tidak sekadar “berbunyi”, “alarm” itu akan sampai kepada khalifah dan jajarannya dan memaksa mereka untuk mencari tahu, apa penyebab seorang pemuda sehat dan wajib menafkahi ternyata tidak memiliki pekerjaan. Akan diperiksa apakah ia malas bekerja atau di tempat tersebut tidak tersedia pekerjaan untuknya. Jika karena malas, Khilafah akan melakukan penyadaran terkait kewajiban laki-laki balig adalah menjadi penanggung nafkah. Namun, jika penganggurannya karena tidak ada pekerjaan baginya, khalifah akan memproses wali di wilayah tersebut dan meminta pertanggungjawaban, kenapa sampai ada rakyat Khilafah yang menganggur. Jika itu adalah kesalahan pejabat, kesalahan itu akan diproses dan bisa sampai pada pencopotan wali akibat kelalaiannya. Lalai dalam menjadikan rakyat Khilafah menjalankan kewajiban syariat Islam, yaitu menjadi penanggung nafkah bagi keluarganya.
Selain itu, layanan publik juga sangat dijamin bagi seluruh rakyat Khilafah. Pengelolaan kepemilikan umum, hasilnya 100% dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk layanan publik yang gratis. Pembiayaan pendidikan, dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi akan ditanggung oleh Khilafah dengan kualitas terbaik, baik dari sisi pengajar, bangunan, penelitian, laboratorium, perpustakaan, sarana dan prasarana, pendampingan, maupun yang lainnya. Pembiayaan kesehatan juga akan ditanggung oleh negara. Siapa pun warga Khilafah yang membutuhkan fasilitas kesehatan akan mendapatkannya secara gratis dengan kualitas terbaik. Begitu pula fasilitas publik seperti jalan, transportasi umum, dan sebagainya.
Dalam situasi seperti itu, wajar jika penemuan, tujuan belajar, tujuan menemukan hukum, dan lainnya dilakukan bukan demi uang, tetapi agar kaum muslim lebih mudah dalam menjalankan syariat Islam. Jadi, semua karya intelektual apa pun bertujuan untuk mendapatkan pahala, kebaikan bagi dunia Islam, dan kebanggaan sebagai umat Muhammad. Dalam keadaan ini, tidak ada yang dikejar oleh ulama atau peneliti selain keridaan Allah. Kehidupan mereka sudah terjamin secara keseluruhan.
Panduan Islam terkait perlindungan karya intelektual adalah sebagai berikut:
1. Kedudukan Ilmu dan Ilmuwan dalam Islam
Islam adalah akidah yang dicapai melalui berpikir rasional (akal). Akidah Islam menjadi landasan berpikir dan beramal bagi setiap muslim dalam kehidupannya. Oleh karena itu, setiap perbuatan manusia wajib terikat hukum syariat, dan menuntut ilmu merupakan kewajiban. Rasulullah ﷺ bersabda, “Menuntut ilmu itu fardu (wajib) bagi setiap muslim.” (HR Ibnu Majah).
Imam Fudhail bin Iyadh menjelaskan makna hadis tersebut bahwa setiap perbuatan yang wajib dikerjakan seorang muslim, maka menuntut ilmu tentang perbuatan tersebut menjadi wajib. Begitu pula sebaliknya. Adapun mempelajari pengetahuan-pengetahuan yang sangat dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat, seperti kedokteran, ekonomi, militer, konstruksi, pertambangan, dll. termasuk dalam kategori fardu kifayah. Ini karena ketiadaannya di masyarakat akan menyebabkan mudarat dan terganggunya pelayanan urusan-urusan vital masyarakat dan negara.
Allah juga telah memberikan kedudukan yang tinggi bagi orang-orang yang menuntut ilmu melalui firman-Nya, “Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.” (Al-Mujadilah: 11).
Kewajiban mempelajari ilmu Islam dan saintek ini menuntut negara untuk menjamin terpenuhinya hak setiap warganya atas pendidikan, sehingga setiap Muslim dapat mengaksesnya dengan mudah, bahkan tanpa biaya. Negara juga wajib mendorong pengembangan khazanah ilmu Islam dan saintek, serta mengaturnya sesuai hukum syariat.
Hal ini karena negara dalam Islam berperan sebagai raa’in (pengurus) urusan rakyat, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ, “Imam (penguasa) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya.” (HR Bukhari dan Muslim).
2. Ilmu Bukan Komoditas: Cara Islam Memuliakan Karya Intelektual Tanpa Monopoli
Perhatian terhadap karya dalam Islam dapat merujuk pada pernyataan Ibnu Khaldun. Ia menyebutkan bahwa perhatian para ahli tertuju pada penyusunan kitab-kitab ilmiah dan pelurusan sejarah yang dinisbatkan kepada penulisnya. Menisbatkan suatu karya kepada penulisnya dinilai lebih penting daripada sekadar menyunting dan memperbaiki kesalahan penulisan. Oleh karena itu, setiap perkataan dan pendapat harus dinisbatkan kepada orang yang mengatakannya. Begitu pula fatwa harus dinisbatkan kepada mufti, metode penggalian hukum (istinbaṭ) kepada mujtahid, serta pendapat kepada mazhab yang bersangkutan.
Sejak dahulu, kaum muslim telah menjunjung tinggi kejujuran ilmiah. Salah satu contohnya terlihat dalam penulisan kitab, khususnya kitab-kitab yang berkaitan dengan hadis. Para ulama sangat ketat dalam menyeleksi riwayat. Penulis yang mengutip atau mereproduksi karya seorang ulama turut memberikan manfaat dan melestarikan karya tersebut. Ketika menyelesaikan kitabnya, seorang penulis tidak selalu mengharapkan imbalan berupa uang. Lebih dari itu, terdapat bentuk penghargaan yang diberikan oleh pemerintahan Khilafah kepada orang-orang yang menghasilkan karya.
Persoalan baru kemudian muncul ketika peradaban Barat bangkit sebagai kekuatan global setelah runtuhnya Khilafah Islam. Karya intelektual diperlakukan secara berbeda di Barat. Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) berkembang di sana seiring penemuan mesin cetak dan menjamurnya penerbit di Eropa. Kapitalisme memandang karya intelektual sebagai komoditas, yakni objek yang boleh dimiliki, dimonopoli, dan diperdagangkan demi keuntungan. Hak atas sebuah ide dapat dijual, dilisensikan, dan diwariskan sehingga akses terhadap ilmu ditentukan oleh kemampuan membayar. Setelah runtuhnya Khilafah, skema ini ikut mengikat negeri-negeri muslim seiring menguatnya dominasi Barat.
Dalam praktiknya, penulis dan peneliti umumnya mengalihkan hak ekonominya kepada penerbit atau perusahaan swasta. Para publikator inilah yang mengendalikan distribusi dan harga sehingga pengetahuan menjadi eksklusif, seperti tampak pada mahalnya jurnal berlangganan dan paten obat-obatan. Negara sendiri hanya berperan sebagai regulator yang berperan sebagai penjamin monopoli ini melalui undang-undang, pendaftaran hak, dan sanksi bagi pelanggar, bahkan dikukuhkan secara global lewat perjanjian Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) di bawah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang mengikat negeri-negeri muslim. Negara pun akhirnya tidak hadir sebagai pengurus kebutuhan rakyat atas ilmu, melainkan penjaga kepentingan pemilik modal.
Islam memandang persoalan ini secara berbeda. Ilmu adalah cahaya yang wajib disebarkan, dan menyembunyikannya adalah tercela. Rasulullah ﷺ bersabda bahwa siapa yang ditanya tentang suatu ilmu lalu menyembunyikannya, Allah akan mengekangnya dengan kekang dari api neraka pada hari kiamat (HR Abu Dawud dan at-Tirmidzi). Oleh karena itu, ide dan pengetahuan tidak dapat dimonopoli sebagaimana benda. Islam berupaya memfasilitasi tersebarnya ilmu pengetahuan. Negara dalam Islam berkewajiban menjamin akses rakyat terhadap ilmu, sebagai raa’in yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan pendidikan mereka, bukan sebagai pelindung monopoli swasta.
3. Negara sebagai Raa’in: Menjamin, Menghargai, dan Menjaga Ilmu
Dalam Islam, ilmu pengetahuan dikembangkan untuk memudahkan manusia beribadah dan meraih kemaslahatan di dunia. Oleh karena itu, para ilmuwan tidak menjadikannya ladang untuk mengumpulkan keuntungan sebesar-besarnya yang pada akhirnya hanya menguntungkan pemilik modal. Mereka berkarya agar manusia lebih mudah menjalankan perannya sebagai hamba Allah, sembari berharap pahala jariah dari ilmu yang terus bermanfaat.
Di sinilah peran negara sebagai raa’in (pengurus rakyat) harus berjalan. Negara wajib memfasilitasi warganya mengembangkan riset sains dan teknologi di lembaga-lembaga pendidikan. Hasil riset itu tidak berhenti di jurnal ilmiah, tetapi diadopsi negara untuk kemaslahatan umat dalam urusan dalam negeri, sekaligus menopang dakwah Islam sebagai bagian dari politik luar negeri Khilafah. Pemanfaatan ilmu pun ditentukan oleh hukum syarak, bukan oleh pasar. Arah pengembangannya mencakup tiga hal. Pertama, tsaqafah Islam dan pendidikan yang membentuk kepribadian Islam (asy-syakhshiyyah al-Islamiyyah), yakni pola pikir dan pola sikap yang sesuai dengan Islam. Kedua, sains dan teknologi (kedokteran, pertanian, infrastruktur, dan industri) untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat dan mengelola sumber daya milik umum. Ketiga, industri berat atau militer untuk menopang dakwah dan jihad fisabilillah.
Negara juga memuliakan para ilmuwan dengan kompensasi materi maupun nonmateri. Kerja intelektual adalah sebab kepemilikan atas hasil kerja dan upahnya. Sebaliknya, mengambil karya pihak lain lalu menjualnya atau mengeklaimnya sebagai milik sendiri termasuk memakan harta dengan cara batil (akl al-mal bil bathil), sebagaimana larangan dalam QS An-Nisa [4]: 29. Perlu dicatat bahwa yang dilarang adalah mengeklaim dan memperjualbelikan karya orang lain, bukan memanfaatkan ilmunya.
Oleh sebab itu, negara wajib menjaga kehormatan penemu dengan mempublikasikan nama dan karyanya. Hal ini tidak sulit, sebab hasil riset para ilmuwan akan banyak dipakai negara untuk kemaslahatan rakyat. Sejarah mencatat banyak ilmuwan pada masa Islam yang namanya terus dikenang hingga kini, seperti Abbas Ibnu Firnas, penemu pesawat terbang dan Ar-Razi, dokter dan ilmuwan besar yang karyanya menjadi rujukan dunia kedokteran selama berabad-abad. Penghargaan negara terhadap karya ilmiah bahkan tampak nyata pada masa Khalifah al-Ma’mun dari Abbasiyah (memerintah 813—833 M). Dikisahkan, para penerjemah seperti Hunain bin Ishaq diberi imbalan emas seberat naskah terjemahan yang mereka hasilkan. Penghargaan semacam ini menunjukkan bahwa karya intelektual dimuliakan oleh negara, tanpa harus dimonopoli demi keuntungan.
Di tengah masyarakat, rakyat diedukasi untuk menghargai karya dengan mencantumkan nama penemu atau penulis saat menyitasi. Pada saat yang sama, hasil karya itu bebas dimanfaatkan untuk kebaikan. Inilah yang tampak pada puncak kejayaan pendidikan masa Abbasiyah dengan berdirinya Baitul Hikmah sekitar tahun 830 M. Lembaga ini menjadi pusat intelektual terpadu yang menggerakkan penerjemahan, riset, dan pengembangan ilmu dengan dukungan dana dari baitulmal, sekaligus bukti perhatian besar negara terhadap ilmu.
4. Kedaulatan Data dan Model AI: Melindungi Karya Intelektual Umat dari Eksploitasi
Pada dasarnya, karya intelektual boleh diakses siapa saja, karena ilmu wajib disebarkan dan tidak boleh disembunyikan. Namun, perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) menghadirkan persoalan baru. Pihak pengembang, baik di dalam maupun di luar wilayah Khilafah, dapat menghimpun karya secara massal untuk melatih model AI demi kepentingan komersial. Aksesnya tampak sama dengan membaca, tetapi akibatnya berbeda. Karya ribuan penulis dan peneliti diserap tanpa kerelaan pemiliknya, lalu nilai ekonominya mengalir kepada pemilik modal pengembang.
Kondisi ini dipandang sebagai bahaya (dharar), sehingga negara wajib melakukan proteksi. Rasulullah ﷺ bersabda, “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.”(HR Ahmad dan Ibnu Majah).
Bahaya ini bukan hanya soal ekonomi. Ketika data dan model AI dikuasai pihak asing, umat bergantung pada teknologi yang dikendalikan pihak asing tersebut. Padahal, Allah subḥānahu wa ta’āla berfirman, “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin.” (QS An-Nisa [4]: 141).
Oleh karena itu, Khilafah wajib membangun kedaulatan data dan model AI sendiri. Negara menyimpan karya dalam repositori nasional (dalam negeri) yang terbuka bagi seluruh rakyat melalui akun terverifikasi dan akad penggunaan, yakni karya dipakai untuk belajar, meneliti, dan menyitasi, bukan untuk pelatihan model komersial. Karya disajikan melalui antarmuka baca, bukan unduhan massal, dengan pembatasan akses, deteksi bot, serta penanda unik dan data umpan (canary) agar pengambilan tanpa izin sulit dilakukan dan mudah dilacak. Peneliti dan lembaga yang sah dapat melatih model di lingkungan komputasi aman milik negara dengan perjanjian yang jelas, sedangkan model AI milik Khilafah dilatih di infrastruktur negara dan menjawab dengan menyebut sumber serta penulisnya sehingga tradisi penisbatan tetap hidup.
Pencipta memperoleh penghargaan dari negara, bukan royalti per akses yang menutup ilmu dari rakyat, dan bobot model diperlakukan sebagai aset strategis yang tidak diekspor secara bebas. Pengawasan oleh kadi hisbah atas platform digital akan dilakukan dan pelanggar akan dikenai sanksi takzir. Dengan demikian, ilmu tetap terbuka bagi umat, sedangkan penguasaan dan manfaat ekonominya tidak jatuh ke tangan pihak yang memanfaatkannya semata-mata untuk keuntungan atau dominasi. [MNews/Ragil].
Daftar Pustaka
- Berners-Lee, T. (1992). The World-Wide Web. Computer Networks and ISDN Systems, 25(4–5), 454—459. https://doi.org/10.1016/0169-7552(92)90039-S
- Lesk, M. (2012). A personal history of digital libraries. Library Hi Tech, 30(4), 592—603.
https://doi.org/10.1108/07378831211285077 - Brin, S., & Page, L. (1998). The anatomy of a large-scale hypertextual web search engine. Computer Networks, 30, 107—117. https://doi.org/10.1016/S0169-7552(98)00110-X
- Rose, M. (1993). Authors and Owners: The Invention of Copyright. Harvard University Press.
- Baack, S. (2024). A critical analysis of the largest source for generative AI training data: Common Crawl. Proceedings of the 2024 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency, 2199—2208. https://doi.org/10.1145/3630106.3659033.
- Hirschfeld, A. (2026, July 15). Authors, publishers sue Google over alleged AI copyright infringement. Al Jazeera. https://www.aljazeera.com/economy/2026/7/15/authors-publishers-sue-google-over-alleged-ai-copyright-infringement
- Crowe, K. (2019, March 9). Why does it cost millions to access publicly funded research papers? Blame the paywall. CBC News. https://www.cbc.ca/news/health/research-public-funding-academic-journal-subscriptions-elsevier-librarians-university-of-california-1.5049597
- HT. 2026. Departemen Teknologi Informasi dan Komunikasi Negara Khilafah Rasyidah.
- An-Nabhani, T (2009). Sistem Ekonomi Islam (cetakan ke-5). Jakarta: Al-Azhar Press
