Muslimah News, FOKUS — Indonesia masih tergantung pada impor bahan bakar minyak (BBM). Terkait hal ini, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia sesungguhnya tidak perlu mengimpor BBM karena memiliki sumber bahan bakar nabati (BBN) dari kelapa sawit.
Prabowo menuturkan, selama ini impor BBM mencapai hampir US$40 miliar (sekitar Rp659 triliun dengan kurs Rp16.472 per US$) per tahun. Ia menargetkan dalam lima tahun ke depan Indonesia harus bisa swasembada BBM dan energi (06-05-2025). Ia juga menyampaikan bahwa kemandirian energi bukan hanya soal ekonomi, tetapi bagian dari strategi pertahanan nasional.
Salah Kelola Minyak Akibat Kapitalisme
Ironi, Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam (SDA), khususnya minyak bumi. Namun, kekayaan SDA ini tidak mampu mewujudkan swasembada, bahkan Indonesia tergantung kepada impor minyak. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan, impor minyak Indonesia kini mencapai 1 juta barel per hari (bph). Ini karena konsumsi minyak di Indonesia 1,6 juta bph, sedangkan lifting minyak nasional sekitar 600 ribu bph. Sekitar Rp500 triliun devisa Indonesia hilang per tahun untuk membeli minyak.
Penyebab defisit minyak ini adalah salah kelola minyak karena menggunakan paradigma kapitalisme, yaitu menyerahkan pengelolaan SDA kepada swasta, bahkan asing. Kalaupun ada perusahaan negara (Pertamina) yang terjun dalam pengelolaan minyak, nyatanya tetap menggunakan paradigma bisnis. Pertamina adalah badan usaha milik negara (BUMN) ditargetkan untuk memperoleh untung, bukan melayani masyarakat.
Negara dalam kapitalisme hanya memosisikan dirinya sebagai regulator. Negara tidak bertanggung jawab untuk mewujudkan swasembada minyak dan menjamin tiap individu rakyat tercukupi kebutuhannya. Negara justru memberi porsi yang besar pada swasta untuk mengelola tambang minyak. Hal ini tampak pada UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) yang membuka keran selebar-lebarnya bagi swasta, baik lokal maupun asing, untuk terlibat dalam pengelolaan migas, baik sektor hulu maupun hilir.
Selain itu, negara dalam kapitalisme tidak memosisikan dirinya sebagai pengurus rakyat yang memprioritaskan kepentingan rakyat, tetapi justru sebagai pebisnis yang mengejar keuntungan. Pemerintah membuat kebijakan yang menguntungkan, yaitu menghasilkan devisa, bukan kebijakan yang memenuhi kebutuhan rakyat.
Pada aspek hulu, belum semua tambang minyak dikelola negara (Pertamina). Masih ada tambang minyak yang dikuasai swasta asing, yaitu ExxonMobil, Medco E&P, Chevron, Petrochina, Hess, dll. Jika dimaksimalkan dengan mengelola 100% tambang minyak yang ada, Pertamina akan mampu memproduksi lebih banyak minyak mentah.
Selain itu, masih banyak tambang minyak yang belum dikelola. Siaran pers Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan, data pada 2024 menunjukkan bahwa dari total 128 cekungan minyak dan gas (migas) yang ada di Indonesia, ada 68 cekungan (53%) yang belum pernah dieksplorasi sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa perut bumi Indonesia masih memiliki potensi besar yang dapat dieksploitasi. Cekungan-cekungan ini menyimpan potensi cadangan minyak sebesar 2,41 miliar barel dengan masa produksi diperkirakan mencapai 11 tahun.
Indonesia juga masih memiliki lapangan yang tidak aktif. Berdasarkan data SKK Migas jumlahnya mencapai 203 lapangan dengan potensi produksi 122 juta barel minyak. Jika diaktifkan kembali, akan bisa menambah produksi minyak dalam negeri. Namun sayang, sumur tua justru ditawarkan ke swasta oleh pemerintah.
Sebagian tambang minyak Indonesia memang dikelola BUMN, yaitu Pertamina, tetapi hasilnya justru dijual ke luar negeri (diekspor), tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pada tahun ini pemerintah memperkirakan ekspor minyak mentah Indonesia mencapai 28 juta barel. Minyak mentah tersebut diekspor ke Jepang, Singapura, Korea Selatan, dll. Jika semua minyak mentah tersebut diolah sendiri untuk kebutuhan dalam negeri, Indonesia bisa mengurangi impor BBM.
Namun, pemerintah lebih memilih untuk mengekspor minyak mentah Indonesia, kemudian mengimpor BBM dan minyak mentah untuk kebutuhan dalam negeri dari Singapura, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, dll. Langkah ini ditempuh pemerintah demi memperoleh keuntungan (devisa) karena minyak mentah Indonesia merupakan jenis minyak berkualitas tinggi sehingga harganya mahal dan lebih menguntungkan jika diekspor.
Selain itu, kilang minyak Pertamina sejak awal didesain untuk mengolah minyak dengan kualitas rendah sehingga belum fleksibel mengolah seluruh jenis minyak mentah. Miris, problem yang sudah terjadi selama puluhan tahun sejak masa Orde Baru ini tidak kunjung diselesaikan. Ini menunjukkan rendahnya komitmen pemerintah untuk mewujudkan swasembada BBM.
Paradigma kapitalistik turut membuat sejumlah pejabat mengondisikan agar Indonesia selalu defisit. Produksi minyak dibuat rendah sehingga butuh impor. Penyelidikan Kejaksaan Agung (Kejagung) pada periode 2018—2023 menunjukkan bahwa produksi kilang Pertamina sengaja diturunkan sehingga harus impor minyak mentah. Akibatnya, negara rugi Rp193,7 triliun per tahun. Korupsi di tubuh Pertamina sudah sistemis dan terjadi sejak era Orde Baru. Sudah berkali-kali pimpinan Pertamina terbukti melakukan korupsi sehingga mengakibatkan kerugian besar bagi negara.
Walhasil tidak terwujudnya swasembada minyak disebabkan oleh tata kelola minyak yang kapitalistik. Selama masih menerapkan sistem kapitalisme, swasembada minyak tidak akan terwujud. Indonesia akan terus jadi net importer minyak. Tata kelola minyak ala kapitalisme memang tidak memungkinkan untuk bisa membuat Indonesia memiliki kemandirian energi.
Bahan Bakar Nabati dari Sawit Bukan Solusi
Kalaupun pemerintah mencoba meningkatkan suplai minyak dengan sejumlah langkah, misalnya dengan memasifkan produksi bahan bakar nabati dari sawit, tetap saja tidak menjadi solusi, bahkan menimbulkan kerusakan yang besar.
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan penggunaan bahan baku sawit secara besar berpotensi menimbulkan dua krisis baru, yaitu deforestasi dan krisis minyak goreng. Terkait ancaman deforestasi, penelitian Traction Energy Asia menyebut bahwa pada 2024 Indonesia sudah mengalami defisit produksi minyak sawit mentah (CPO). Total permintaan CPO untuk pangan, biodiesel, oleokimia, dan ekspor melebihi produksi CPO. Untuk memenuhi pasokan CPO, diprediksi akan ada pembukaan lahan baru (deforestasi) sawit sebesar 1,74% per tahun.
Deforestasi akan berefek domino pada perubahan iklim global, kerusakan ekosistem seperti matinya sumber air, bencana alam seperti banjir dan longsor, hilangnya keanekaragaman hayati karena kerusakan habitat alami, dan dampak sosial ekonomi, termasuk konflik dengan masyarakat di sekitar hutan.
Dampak lain peningkatan produksi biodiesel adalah kenaikan harga minyak goreng karena besarnya permintaan terhadap CPO untuk biodiesel. Hal ini akan berdampak pada kelangkaan minyak goreng di pasaran sebagaimana yang terjadi pada 2022. Kenaikan harga minyak goreng akan menyulitkan masyarakat karena minyak goreng termasuk bahan makanan pokok yang dibutuhkan rumah tangga maupun UMKM kuliner.
Selama ini biodiesel diopinikan ramah lingkungan karena rendah emisi ketika digunakan pada kendaraan. Namun, proses produksi di pabrik kelapa sawit juga menghasilkan emisi berupa gas metana yang lebih berbahaya dari karbondioksida.
Selain memiliki dampak negatif yang jelas-jelas merugikan rakyat, pengembangan biodiesel lebih menguntungkan para pengusaha besar. Pemerintah menunjuk swasta sebagai produsen biodiesel dan memberi suntikan dana amat besar. Kementerian ESDM melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memberikan 79% dana subsidi kepada perusahaan produsen biodiesel. Total dana subsidi sepanjang 2015—2023 mencapai Rp179 triliun.
Dana subsidi tersebut dinikmati oleh korporasi kapitalis, di antaranya adalah lima grup produsen terbesar, yaitu Wilmar (Rp56,6 triliun), Musim Mas (Rp26,5 triliun), Royal Golden Eagle (Rp21,3 triliun), Permata Hijau (Rp14,9 triliun), dan Sinar Mas (Rp14 triliun). Sedangkan petani sawit hanya mendapat dana subsidi untuk peremajaan tanaman sebesar 1,6%.
Para politisi oligarki turut bernaung di bawah rimbunnya bisnis biodiesel demi mendapatkan keuntungan. Koalisi Transisi Bersih menyatakan, pada bisnis biodiesel ada 17 politically exposed person (PEP), yaitu orang yang berpengaruh di pemerintahan. Tampak bahwa kebijakan bahan bakar nabati hanya menguntungkan segelintir oligarki dan mengorbankan kepentingan rakyat banyak. Ini menegaskan posisi penguasa dalam kapitalisme yang tunduk dan menjadi pelayan korporasi demi keuntungan mereka, sedangkan rakyat dibiarkan menanggung kerusakan (fasad) yang mereka akibatkan. Inilah akibat penerapan sistem kapitalisme dalam tata kelola minyak.
Tata Kelola Minyak dalam Islam
Berbanding terbalik dengan tata kelola minyak ala kapitalisme yang gagal mewujudkan swasembada dan justru mengakibatkan kerusakan, tata kelola minyak dalam Islam akan mewujudkan kemandirian dan menyejahterakan rakyat. Islam mewajibkan penguasa mengurusi rakyat sehingga posisi penguasa di hadapan rakyat adalah sebagai pengurus (raa’in), bukan sekadar regulator. Hal ini berdasarkan sabda Nabi saw., “Imam/khalifah itu adalah raa’in (pengurus) dan hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya.” (HR Bukhari dan Muslim).
Khalifah mengelola minyak berdasarkan asas riayah, yaitu untuk mengurusi (memenuhi) kebutuhan rakyat. Negara Khilafah akan bekerja secara optimal untuk memenuhi kebutuhan minyak rakyat dan tidak akan menyerahkan tanggung jawab tersebut pada swasta, apalagi asing.
Khilafah wajib mewujudkan swasembada minyak karena merupakan sektor strategis yang sangat dibutuhkan rakyat. Minyak bisa menjadi jalan penjajahan negara kafir terhadap negeri-negeri muslim sehingga mengancam pertahanan negara. Umat Islam haram berada dalam posisi terjajah (dikuasai) asing. Hal ini sebagaimana firman Allah Taala, “Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin.” (QS An-Nisâ’ [4]: 141).
Umat Islam wajib independen dalam suplai minyak karena ketersediaan minyak (sebagai bagian dari energi) yang mencukupi merupakan aspek penting dalam jihad. Ini adalah bagian dari upaya menyiapkan kekuatan yang mencukupi untuk menghadapi musuh-musuh Islam sebagaimana Allah Taala perintahkan dalam QS Al-Anfal ayat 60, “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedangkan Allah mengetahuinya.”
Dengan demikian, pengelolaan minyak dalam sistem Islam tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga untuk mewujudkan pertahanan negara dan penyebaran ideologi Islam. Hal ini menjadikan kebijakan minyak tidak berorientasi keuntungan, tetapi kemaslahatan Islam dan kaum muslim.
Tidak masalah jika keputusan swasembada minyak menjadikan negara kehilangan keuntungan ekspor, devisa, dan berpengaruh pada neraca perdagangan. Asalkan kebutuhan rakyat terpenuhi, negara aman dari campur tangan asing, dan Khilafah bisa maksimal dalam melaksanakan jihad. Keuntungan ekonomi tidak menjadi hal yang diprioritaskan karena kedaulatan negara lebih penting daripada keuntungan ekonomi. Toh, keuntungan ekonomi yang lebih besar bisa diraih dari sumber lain yang dihalalkan oleh syariat.
Khilafah akan mampu mewujudkan swasembada minyak dengan menerapkan syariat Islam kafah. Minyak terkategori harta milik umum. Syekh Taqiyuddin an-Nabhani rahimahullah menjelaskan terkait kepemilikan umum dalam buku Sistem Keuangan Negara Khilafah (Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah) hlm. 83—96, harta milik umum adalah harta yang telah ditetapkan kepemilikannya oleh Asy-Syari’ (Allah dan Rasul-Nya) bagi kaum muslim dan menjadikan harta tersebut sebagai milik bersama kaum muslim. Individu-individu dibolehkan mengambil manfaat dari harta tersebut, tetapi mereka dilarang untuk memilikinya secara pribadi.
Harta milik umum beserta cabang-cabangnya dan hasil pendapatannya merupakan milik bersama kaum muslim dan mereka berserikat dalam harta tersebut. Harta ini merupakan salah satu sumber pendapatan baitulmal kaum muslim. Khalifah sesuai dengan ijtihadnya berdasarkan hukum syarak mendistribusikan harta tersebut kepada rakyat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan Islam dan kaum muslim.
Minyak bumi termasuk harta milik umum, yaitu tambang. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abyadh bin Hamal al-Muzniy, “Sesungguhnya seseorang bermaksud meminta (tambang) garam kepada Rasulullah maka beliau memberikannya. Tatkala beliau memberikannya, salah seorang laki-laki yang ada di dalam majelis berkata, ‘Apakah Anda mengetahui apa yang telah Anda berikan kepadanya? Sesungguhnya yang telah Anda berikan itu laksana (memberikan) air yang mengalir.’ Akhimya beliau bersabda, ‘(Kalau begitu) tarik kembali darinya.'” (HR Tirmidzi).
Tindakan Rasulullah saw. yang meminta kembali (tambang) garam yang telah diberikan kepada Abyadh bin Hamal dilakukan setelah mengetahui bahwa tambang garam tersebut depositnya sangat banyak dan tidak terbatas. Ini merupakan dalil larangan atas individu untuk memilikinya karena hal itu merupakan milik seluruh kaum muslim.
Larangan tersebut tidak terbatas pada (tambang) garam saja, cakupannya umum, yaitu meliputi setiap barang tambang apa pun, asalkan memenuhi syarat bahwa barang tambang tersebut depositnya laksana air yang mengalir, yakni tidak terbatas. Karena barang tambang yang jumlahnya tidak terbatas merupakan milik umum seluruh rakyat, negara tidak boleh memberikan izin kepada perorangan atau perusahaan untuk memilikinya. Demikian pula negara tidak boleh mengizinkan perorangan atau perusahaan untuk mengeksploitasinya.
Negara wajib melakukan eksploitasi barang tambang tersebut mewakili kaum muslim kemudian hasilnya digunakan untuk memelihara urusan-urusan mereka. Jadi apa pun yang dikeluarkan dari barang tambang ditetapkan sebagai milik umum seluruh kaum muslim.
Karena harta milik umum dan pendapatannya menjadi milik seluruh kaum muslim dan mereka berserikat di dalamnya, setiap individu rakyat memiliki hak untuk memperoleh manfaat dari harta milik umum dan sekaligus pendapatannya. Tidak ada perbedaan baik individu rakyat tersebut laki-laki atau perempuan, anak-anak atau dewasa, orang saleh ataupun orang jahat.
Pemanfaatan harta milik umum ini tidak sama. Ada yang sangat mudah dimanfaatkan oleh manusia secara langsung maupun dengan menggunakan alat. Namun, ada pula yang tidak mudah dimanfaatkan secara langsung.
Harta milik umum yang tidak mudah memanfaatkannya secara langsung dan memerlukan usaha keras dan biaya untuk mengeluarkannya, seperti minyak bumi, gas, dan barang-barang tambang, negaralah yang mengambil alih penguasaan eksploitasinya mewakili kaum muslim. Kemudian negara menyimpan pendapatannya di baitulmal kaum muslim. Khalifah adalah pihak yang memiliki wewenang dalam hal pendistribusian hasil dan pendapatannya sesuai dengan ijtihadnya berdasarkan hukum-hukum syarak dalam rangka mewujudkan kemaslahatan kaum muslim.
Hasil tambang minyak dan pendapatannya dikelola untuk hal-hal berikut ini.
Pertama, dibelanjakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan kepemilikan umum, misalnya menggaji pegawainya, membangun pabriknya, membeli alat transportasi untuk distribusi BBM, dll.
Kedua, dibagikan kepada individu-individu rakyat yang memang merupakan pemilik harta milik umum beserta pendapatannya. Khalifah tidak terikat oleh aturan tertentu dalam pendistribusian ini. Khalifah berhak membagikan harta milik umum seperti minyak bumi dan gas kepada seluruh warga yang memerlukannya untuk digunakan secara khusus di rumah-rumah dan pasar-pasar mereka secara gratis. Boleh saja Khalifah menjual harta milik umum ini kepada rakyat dengan harga yang semurah mungkin atau dengan harga pasar. Khalifah juga boleh membagikan uang hasil keuntungan harta milik umum kepada mereka. Semua tindakan tadi dipilih khalifah dalam rangka mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan bagi seluruh rakyat. Dengan demikian, rakyat bisa menikmati BBM dengan harga murah atau bahkan gratis.
Negara akan meningkatkan produksi minyak dengan melakukan up grade industri minyak sehingga kilang minyak yang ada bisa fleksibel untuk mengolah berbagai jenis minyak mentah yang dihasilkan di dalam negeri. Lapangan yang tidak aktif akan diaktifkan dengan sentuhan teknologi terkini sehingga bisa termanfaatkan dengan baik. Cekungan yang belum terjamah juga akan dikelola sehingga bisa meningkatkan produksi minyak.
Minyak bumi merupakan SDA yang tidak bisa diperbarui sehingga produksinya akan menurun dan lambat laun akan habis. Jika produksi minyak dari tambang tidak mencukupi kebutuhan rakyat, Khilafah akan melakukan hal-hal berikut ini untuk menjaga terwujudnya swasembada energi.
1. Negara akan memproduksi minyak dari sumber yang bisa diperbarui, misalnya dari nabati, yaitu sawit, jarak, dll. Namun, industri bahan bakar nabati harus dijalankan dengan cermat dan diatur agar tidak mengakibatkan deforestasi, kerusakan lingkungan, krisis minyak goreng, dan dampak negatif lainnya.
2. Negara akan mengembangkan sumber energi selain minyak. Jenis sumber energi yang digunakan disesuaikan dengan kondisi alam setempat, misalnya panas matahari, panas bumi, bayu (angin), air, nuklir, dll. Namun, semuanya harus diperhitungkan dengan cermat agar tidak merusak lingkungan dan menyebabkan dampak negatif bagi masyarakat.
Dengan tata kelola minyak berdasarkan syariat Islam, swasembada minyak akan terwujud dan tidak lagi sekadar mimpi. Wallahualam bissawab. [MNews/RR-NA]
