Kentalnya Aroma Bisnis dalam Kebijakan ONH

Kentalnya Aroma Bisnis dalam Kebijakan ONH

Muslimah News, FOKUS — Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar ongkos naik haji (ONH) terus diturunkan. Meski biaya haji 2025 sudah turun dibandingkan tahun lalu, Prabowo minta pada Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Muhammad Irfan Yusuf agar ONH ditekan lagi hingga lebih murah dari Malaysia (4-5-2025).

Biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun ini rata-rata sebesar Rp89.410.258,79, turun Rp4.000.027,21 dibandingkan BPIH tahun lalu yang mencapai Rp93.410.286,00. Sedangkan biaya yang ditanggung langsung jemaah alias biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) sebesar Rp55.431.750,78 (setara 62%). Sisanya disubsidi melalui nilai manfaat yang bersumber dari hasil pengelolaan setoran awal oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Pemerintah menempuh beberapa langkah untuk menurunkan ONH, salah satunya adalah pembangunan perkampungan Indonesia. Presiden Prabowo menjelaskan, dengan adanya perkampungan Indonesia di dekat Masjidilharam akan meningkatkan efisiensi anggaran perjalanan haji sehingga biaya haji yang ditanggung jemaah akan menjadi lebih murah (Setkab, 4-5-2025). Prabowo sudah melobi Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Muhammad bin Salman terkait rencana tersebut. Selain sektor penginapan, Prabowo juga memerintahkan adanya efisiensi pada biaya penerbangan dan semua hal yang tidak perlu.

Kapitalisasi Haji

Demi mewujudkan penyelenggaraan haji yang efisien, mulai 2026 penyelenggaraan ibadah haji tidak ditangani oleh Kementerian Agama (Kemenag), tetapi oleh Badan Penyelenggara Haji (BP Haji). Sedangkan keuangan haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

BPKH memiliki peran strategis, yaitu penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran keuangan haji. BPKH menerima setoran awal calon jemaah haji lalu mengembangkannya. Selama ini pengembangan dilakukan melalui investasi di Bank Muamalat dan di BPKH Limited, serta penempatan di surat berharga dan sukuk.

Tujuan investasi oleh BPKH ini jelas keuntungan. Pada 2025, BPKH menargetkan dana kelolaan sebesar Rp188,86 triliun dan nilai manfaat sebesar Rp12,89 triliun. Dari sini sudah tercium aroma bisnis dalam pengelolaan dana haji.

Kuatnya aroma bisnis dalam penyelenggaraan haji tidak dapat kita mungkiri. Secara filosofis, latar belakang pembentukan BP Haji memang karena aspek keuntungan (profit). Akademisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Mustolih Siradj menjelaskan, pembentukan BP Haji oleh Prabowo adalah untuk merespons perubahan kebijakan yang dilakukan Arab Saudi melalui Visi Putra Mahkota Muhammad bin Salman (MBS) 2030, yaitu pemasukan negara dari sektor nonminyak.

Pemerintah Arab Saudi sangat menggenjot sektor pariwisata, termasuk haji dan umrah. Hal ini berpengaruh pada pengelolaan haji di Arab Saudi yang tidak lagi dilakukan oleh pemerintah, tetapi oleh swasta sehingga berdampak pada praktik komersialisasi haji dan umrah dengan orientasi keuntungan uang semata. Dampaknya, peran muassasah (BUMN) di proses Armuzna digantikan oleh syarikah (perusahaan) tunggal pada 2023 dan diganti lagi dengan multi syarikah pada tahun ini.

Pengelolaan haji oleh Kemenag (sebagai pihak pemerintah/negara) tidak selaras dengan kebijakan komersialisasi haji oleh Arab Saudi. Oleh karena itulah, dibentuk BP Haji yang tidak berbentuk kementerian, melainkan badan, sehingga tidak merepresentasikan negara. Penyelenggaraan haji tidak lagi Government to Government (G-to-G), tetapi Business to Business (B-to-B) yang didominasi motif ekonomi (keuntungan).

Alasan inilah yang mendorong BP Haji bersemangat mewujudkan efisiensi dana haji. Sekretaris Utama BP Haji Teguh Dwi Nugroho menegaskan komitmen BP Haji untuk mengoptimalkan potensi ekonomi haji untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan ibadah haji.

BP Haji menerapkan beberapa langkah strategis untuk mewujudkan efisiensi dana haji, yaitu maksimalisasi pemanfaatan asrama haji, optimalisasi fasilitas klinik kesehatan di asrama haji untuk layanan umum, pembukaan toko haji sebagai pusat penjualan perlengkapan haji, peningkatan ekspor barang kebutuhan jemaah ke Arab Saudi, pembangunan perkampungan Indonesia, dan penyembelihan hewan dam dan kurban di Indonesia. Semua itu demi memperoleh keuntungan besar yang diharapkan bisa menurunkan biaya haji yang harus dibayar jemaah. Namun, solusi-solusi teknis ini tidak menyentuh persoalan mendasar, yaitu penyebab ONH mahal.

Sementara itu, nilai manfaat kapitalisasi ibadah haji melalui investasi dana haji  faktanya tidak menyelesaikan masalah, baik terkait mahalnya biaya haji maupun masalah-masalah lainnya. Tidak dimungkiri, penyelenggaraan ibadah haji saat ini memang sudah menjadi lahan proyek bagi pihak-pihak tertentu. Akibatnya, penyelenggaraan haji dilakukan secara tidak profesional dan biayanya menjadi membengkak.

Negara Lepas Tangan

Sejatinya, mahalnya ONH adalah akibat dari pengaturan ibadah haji yang tidak profesional dan teknis administrasi yang rumit. Pada pelaksanaan haji 2024, ketakprofesionalan itu berdampak pada terjadinya masalah-masalah yang merugikan jemaah. Contohnya adalah over kapasitas tenda, jumlah kasur tidak memadai dan penempatan tenda yang tidak sesuai dengan maktab yang ditentukan, adanya jemaah yang tidur di lorong tenda, banyak AC yang mati, dan lamanya antrean toilet di Mina hingga dua jam. Kondisi demikian sungguh tidak ramah bagi jemaah lansia.

Pada 2024 juga terjadi ketakprofesionalan dalam penyediaan makanan. Menu makanan yang 85% karbohidrat tentu tidak baik bagi kesehatan jemaah. Apalagi terdapat makanan yang basi hingga menyebabkan 100 orang jemaah mengalami gejala keracunan seperti diare, pusing, dll.

Teknis administrasi yang rumit tampak pada adanya sistem setoran awal yang disetor jemaah. Negara harus menyimpan dana tersebut dan mengembangkannya sehingga butuh lembaga tersendiri dan SDM yang tidak sedikit. Sistem ini juga membuat antrean berangkat haji menjadi sangat panjang hingga puluhan tahun.

Teknis administrasi yang rumit juga tampak pada penunjukan delapan syarikah pada haji 2025 yang berdampak pada banyaknya jemaah yang terpisah dari rombongan. Bahkan, suami istri atau keluarga bisa berbeda syarikah, padahal banyak di antara mereka yang sudah lansia sehingga butuh pelayanan dari keluarganya.

Dengan kualitas layanan yang rendah tersebut, publik akhirnya mempertanyakan transparansi penggunaan dana haji. Begitu besar dana yang sudah dikeluarkan, mengapa kualitas layanannya selalu bermasalah? Jika dilakukan efisiensi untuk musim haji berikutnya, dikhawatirkan kualitas layanan makin memprihatinkan. Tampak bahwa kapitalisasi pengelolaan dana haji merugikan jemaah.

Kapitalisasi ibadah haji merupakan sebuah keniscayaan dalam sistem kapitalisme. Ibadah dianggap sebagai kegiatan duniawi yang diarahkan untuk mencapai nilai materi (qimah madiyah). Sejatinya, ibadah mahdhah (ritual) seperti haji ditujukan untuk meraih nilai ibadah (qimah ruhiyah), tidak boleh ditujukan untuk meraih materi. Melayani rakyat dalam urusan ibadah seharusnya merupakan tugas negara sebagai pengurus rakyat (raa’in), bukan malah dikapitalisasi.

Kapitalisasi pengelolaan dana haji menunjukkan bahwa negara makin lepas tangan dalam urusan haji. Kapitalisme mengubah fungsi negara yang seharusnya mengurus kebutuhan rakyat menjadi berbisnis dengan rakyat. Negara hanya memosisikan diri sebagai regulator, sedangkan pelaksana sebenarnya adalah swasta, yaitu perusahaan yang mendapatkan tender (kontrak kerja) dari pemerintah. Karena diselenggarakan oleh swasta, aroma bisnis terasa kental dalam ibadah haji. Negara memandang rakyat hanya sebagai konsumen, bukan sebagai pihak yang harus diurus sebaik mungkin.

Kapitalisasi ibadah haji menjadikan negara tidak mengurus (riayah) penyelenggaraan haji dengan baik demi terselenggaranya kewajiban dari Allah, tetapi malah memanfaatkan setiap momen penyelenggaraan ibadah haji untuk mendapatkan keuntungan. Mulai dari tiket pesawat, konsumsi, penginapan, tenda, akomodasi, dll. semuanya diserahkan pada swasta. Fokus pemerintah adalah memperoleh keuntungan, bukan memberikan pelayanan terbaik. Walhasil pelaksanaan haji akan selalu tidak profesional dan bermotif bisnis. Hal ini tentu merugikan umat Islam.

Pengelolaan Haji dalam Sistem Islam

Ibadah haji merupakan urusan penting dalam sistem Islam karena merupakan rukun Islam dan kewajiban bagi muslim yang mampu. Dalam Islam, penguasa berposisi sebagai raa’in (pengurus rakyat) sehingga akan berusaha untuk memudahkan urusan rakyat, terlebih dalam penunaian ibadah haji. Negara akan memudahkan jemaah haji dalam meraih nilai ibadah (qimah ruhiyah). Ini sebagaimana sabda Rasulullah saw., “Imam adalah raa’in (pengurus) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR Bukhari).

Khilafah akan mengatur penyelenggaraan ibadah haji dengan serius sebagai wujud sikap amanah dalam riayah (pengurusan rakyat). Negara akan turun tangan langsung dalam penyelenggaraan ibadah haji dan tidak menyerahkannya pada swasta.

Khilafah akan menyatukan negeri-negeri muslim, baik wilayah Indonesia, Arab, maupun yang lainnya sehingga tempat pelaksanaan ibadah haji adalah wilayah kaum muslim. Oleh karenanya, kebijakan Khilafah terkait penyelenggaraan haji dirancang sesuai dengan aturan (syariat) Islam di bawah keputusan khalifah/kepala negara. Wilayah Makkah tidak berdiri sendiri dengan kebijakan mandiri yang tidak sesuai syariat Islam sebagaimana kondisi di bawah sistem kapitalisme saat ini.

Orientasi kebijakan Khilafah dalam penyelenggaraan haji adalah kemaslahatan jemaah sebagai bagian dari umat Islam. Khilafah tidak menargetkan keuntungan dari penyelenggaraan haji dan tidak ada motif bisnis sama sekali.

Negara Khilafah akan membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan jemaah haji seperti jalan, penginapan, penerangan, alat transportasi, dll. demi kenyamanan jemaah. Tidak masalah jika negara harus merogoh kocek baitulmal untuk menyediakan sarana prasarana tersebut, negara akan memenuhinya. Ini karena baitulmal memiliki banyak sumber pemasukan, baik dari pos fai dan kharaj maupun kepemilikan umum (tambang dll.). Hal ini akan meringankan biaya haji yang harus ditanggung oleh jemaah.

Selain pendanaan dari baitulmal, negara mempersilakan warga yang kaya untuk memberikan wakaf dan sedekah untuk fasilitas haji. Salah satu wakaf untuk haji pada masa Khilafah diberikan oleh Zubaidah, istri Khalifah Harun ar-Rasyid dari Bani Abbasiyah.

Zubaidah mewakafkan hartanya sebesar 1.500.000 dinar untuk membangun saluran air dari Wadi Nu’man ke lokasi ibadah haji seperti Mina, Arafah, Muzdalifah, dan Masy’aril Haram. Zubaidah juga berwakaf untuk pembangunan jalan Kufah—Makkah sepanjang 1.500 km, lengkap dengan 27 tempat istirahat dan pengisian air minum jemaah haji.

Pelayanan administrasi haji dalam Khilafah akan memudahkan jemaah. Syekh Abdul Qadim Zallum rahimahullah menjelaskan dalam buku Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi) hlm. 221,  prinsip pelayanan terhadap rakyat adalah:

(1) Kesederhanaan aturan. Kesederhanaan aturan akan memberikan kemudahan dan kepraktisan, sedangkan aturan yang rumit akan menyebabkan kesulitan.

(2) Kecepatan dalam pelayanan transaksi. Hal ini akan mempermudah orang yang memiliki keperluan.

(3) Pekerjaan itu ditangani oleh orang yang mampu dan profesional.

Negara akan mewujudkan kemudahan dan kenyamanan bagi jemaah haji sehingga bisa menjalankan ibadah dengan khusyuk. Persoalan teknis akan diperhatikan dengan sangat detail sehingga tidak ada hal yang luput dari riayah dan menyebabkan jemaah kesulitan.

Di dalam Khilafah, penetapan ONH disesuaikan dengan biaya yang dibutuhkan oleh para jemaah berdasarkan jarak wilayahnya dan akomodasinya. Dengan demikian, ONH antara satu wilayah dengan wilayah lainnya bisa berbeda-beda, tergantung jaraknya dari Makkah dan Madinah. Jemaah dimudahkan dengan tidak perlu mengurus visa haji karena seluruh negeri muslim berada dalam satu negara, yaitu Khilafah.

Negara akan melakukan pengaturan kuota haji dengan mengacu pada ketentuan bahwa yang wajib haji adalah yang mampu. Jadi yang boleh mendaftar haji adalah yang mampu membayar 100%. Ini akan mencegah terjadinya antrean yang panjang.

Sedangkan kuota jemaah haji yang berangkat diatur berdasarkan kapasitas tempat, terutama Arafah dan Mina. Tidak boleh ada praktik jual beli kuota sebagaimana terjadi dalam sistem kapitalisme. Adapun dana calon jemaah haji hanya digunakan untuk keperluan pelaksanaan haji dan tidak diinvestasikan ataupun dipinjamkan karena statusnya adalah titipan.

Kita bisa melihat bagusnya penyelenggaraan haji pada masa Khilafah. Saat itu Khalifah memberikan perhatian besar kepada urusan haji. Khalifah menunjuk lajnah khusus untuk memonitor dan memperhatikan semua urusan rombongan haji di wilayah-wilayah Islam serta menginstruksikan kepada wali (gubernur) di wilayah-wilayah itu untuk memenuhi kebutuhan rombongan, memastikan keamanan dan keselamatannya, serta menyiapkan seluruh sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Para wali mempersiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana untuk rombongan haji. Wali juga mengangkat Amir Haji dari orang yang kompeten dan bertakwa. Amir Haji memilih personel, yaitu kadi, panglima detasemen penjaga keamanan, amin shurrah, kepala penulis, rais mirah wa tamwin, penanggung jawab rombongan, penanggung jawab juru masak dan pekerja, penanggung jawab bendera dan genderang, serta pembawa bendera.

Khilafah Utsmaniyah menggaji para petugas haji, termasuk pembuat kiswah, pemberi minuman, penyedia transportasi, pembawa lampu, pengurus tenda, juga para tentara yang menjaga keamanan jemaah haji.

Khilafah Utsmaniyah menyediakan sarana transportasi untuk jemaah haji. Misalnya, pada 1900—1908 Utsmaniyah membangun kereta api Hejaz yang menghubungkan Istanbul ke Madinah, Makkah, dan Yaman melalui Damaskus. Perjalanan Damaskus—Madinah yang biasanya butuh waktu 40 hari dengan unta dipersingkat menjadi hanya tiga hari. Khusus pada saat haji, satu tiket sudah cukup untuk pulang pergi sehingga memudahkan jemaah dan murah.

Kemudahan berhaji didukung dengan penerapan sistem ekonomi Islam yang menyejahterakan. Negara bahkan mampu memberangkatkan sejumlah besar orang untuk berhaji secara gratis. Ini tampak sebagaimana pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid. Beliau ketika menunaikan ibadah haji selalu membawa 100 ulama beserta anak-anak mereka. Saat tidak bisa berangkat haji karena berjihad, beliau mengirim 300 rakyatnya untuk berhaji dan menanggung seluruh biaya, pembelanjaan, barang perbekalan, pakaian, dll.

Demikianlah penerapan syariat Islam kafah di bawah institusi Khilafah mampu mewujudkan penyelenggaraan haji yang terjangkau, aman, dan nyaman. Wallahualam bissawab. [MNews/RR-NA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *