Kasus Yurizal layaknya gunung es. Keluhan mengenai waktu tunggu yang lama, fasilitas yang tidak memadai, hingga dugaan diskriminasi terhadap pasien BPJS masih terjadi. Akar persoalannya tidak dapat dilepaskan dari paradigma sekuler kapitalistik yang memandang kesehatan melalui mekanisme ekonomi.
Tag: BPJS
BPJS Kesehatan Defisit Terus, Layanan Kesehatan Salah Urus?
BPJS Kesehatan dikabarkan mengalami defisit sekitar Rp2 triliun setiap bulan karena pengeluaran klaim jauh lebih besar daripada penerimaan iuran. Pertanyaannya, mengapa negara yang kaya akan sumber daya alam seperti Indonesia bisa tekor untuk memenuhi layanan kesehatan rakyatnya? Apa yang salah dalam pengurusan sektor kesehatan di Indonesia?
![[Kabar] Pemerhati: Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan Niscaya dalam Kapitalisme](https://muslimahnews.net/wp-content/uploads/2022/11/BPJS.jpg)
[Kabar] Pemerhati: Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan Niscaya dalam Kapitalisme
Pemerhati kebijakan kesehatan dr. Arum Harjanti menyatakan, wacana kenaikan tarif iuran BPJS niscaya dalam tata kelola kapitalisme yang meminimalisasi, bahkan membatasi peran negara dalam mengurus rakyat.
![[Kabar] Mahalnya Layanan Kesehatan, Pemerhati: Keniscayaan dalam Kapitalisme](https://muslimahnews.net/wp-content/uploads/2022/10/photo_2022-10-26_06-30-02.jpg)
[Kabar] Mahalnya Layanan Kesehatan, Pemerhati: Keniscayaan dalam Kapitalisme
Pernyataan Dirut BPJS bahwa biaya kesehatan itu mahal mendapat respons pemerhati kebijakan kesehatan dr. Arum Harjanti. Ia menuturkan, dalam tata kelola sistem kapitalisme, hal ini adalah keniscayaan. “Pasalnya, kesehatan dianggap sebagai komoditas. Ibarat barang dagangan, hanya bisa didapatkan jika ada uang,” jelasnya.
[Fokus WAG] Penonaktifan PBI BPJS, Jaminan Kesehatan Hanya Retorika
Pemerintah menonaktifkan 11,53 juta peserta PBI BPJS. Ini hanyalah salah satu polemik program JKN/BPJS. Semua persoalan ini berakar pada kapitalisasi kesehatan sehingga tidak ada jaminan negara terhadap kebutuhan kesehatan rakyat. Miris, negara hanya berperan sebagai regulator dan fasilitator, padahal kesehatan adalah kebutuhan mendasar publik.
![[Kabar] Pemerhati: Sistem Kapitalisme Mendiskriminasi Layanan Kesehatan untuk Rakyat](https://muslimahnews.net/wp-content/uploads/2023/02/photo_2023-02-13_20-43-19.jpg)
[Kabar] Pemerhati: Sistem Kapitalisme Mendiskriminasi Layanan Kesehatan untuk Rakyat
Pemerhati kebijakan kesehatan dr. Arum Harjanti menilai, pengurangan jumlah peserta penerima bantuan iuran BPJS meneguhkan kebijakan negara yang menjadikan kesehatan sebagai komoditas. “Ini menunjukkan jaminan negara atas biaya kesehatan bukanlah hak rakyat. Tampak negara melakukan diskriminasi atas rakyatnya,” ungkapnya.
[Kabar] Praktisi Kesehatan: Raya Tidak Bisa Mendapat Layanan BPJS Gratis!
Dalam acara Bincang Hangat Tokoh Muslimah: ”Kasus Raya, Bukti Abainya Negara” pada Jumat (12-9-2025), praktisi Kesehatan Dr. dr. Feni Fitriani Taufik, Sp.P(K)., M.Pd.Ked. menyampaikan, Raya tidak bisa mendapatkan layanan BPJS gratis. Berikut uraiannya.
[Kabar] Perubahan Sistem Kelas BPJS Kesehatan, Pemerhati: Bentuk Kezaliman Negara!
BPJS Kesehatan akan mengubah layanan sepenuhnya menjadi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Pemerhati kebijakan publik dr. Arum Harjanti menilai, ini seolah bentuk pelayanan yang adil dan merata dalam bidang kesehatan, tetapi sejatinya justru menunjukkan kezaliman negara.
[Editorial] PBI Nonaktif, Orang Miskin Dilarang Sakit?
Kebijakan penonaktifan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) terbukti memunculkan kegaduhan. Bahkan, muncul berbagai tuntutan agar kebijakan ini segera dibatalkan karena nyata-nyata telah menambah penderitaan pada kelompok masyarakat rentan yang tidak mampu mengakses layanan kesehatan karena super mahal.
BPJS Membidik Generasi Muda, Pangsa Pasar Industri Asuransi Sosial
BPJS Kesehatan mengajak generasi muda untuk lebih mengenal konsep jaminan kesehatan. Diserukan pula bahwa kaum muda berperan besar mengawal keberlangsungan program JKN di Indonesia. Mengapa begitu gencar menyasar kaum muda?
