[Editorial] PBI Nonaktif, Orang Miskin Dilarang Sakit?

Muslimah News, EDITORIAL — Buntut rilis Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada Mei 2025, sebanyak 7,397 juta orang dari 96,8 juta peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) dinonaktifkan. Akibatnya mereka terancam tidak bisa lagi mendapatkan layanan kesehatan, padahal faktanya mereka masih termasuk kelompok rentan.

Kemensos merinci bahwa dari total 7,397 juta peserta yang dihentikan keanggotaannya tersebut, sebanyak 5,090 juta orang tidak ditemukan dalam data DTSEN. Sementara berdasarkan hasil verifikasi lapangan, 2,306 juta orang sisanya, dipandang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan karena masuk dalam desil 6 hingga 10 alias dianggap sudah sejahtera.

Keputusan kontroversial tersebut menyusul keluarnya Inpres No. 4 Tahun 2025 dan Surat Keputusan Menteri Sosial No. 80 Tahun 2025 tentang pemberlakuan DTSEN sejak Mei 2025. Sebelumnya, penentuan peserta PBI didasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Kementerian Sosial RI. DTKS tersebut memuat informasi mengenai individu dan keluarga yang tergolong miskin atau rentan miskin di seluruh Indonesia. 

Berbasis DTKS inilah sebelumnya pemerintah menetapkan penyaluran berbagai bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun dengan ketentuan baru, basis penetapan bansos ini digantikan dengan DTSEN yang disebut-sebut lebih akurat dan andal untuk menjadi acuan tunggal dalam berbagai program bantuan sosial. Konsekuensinya, pasien yang tidak terdata dalam DTSEN otomatis tidak lagi terdaftar sebagai peserta PBI JKN. Seolah-olah, orang miskin dilarang sakit!

Reaktivasi, Sekadar Cuci Tangan

Tentu saja, banyak yang merasa kaget dengan keputusan pemerintah soal penonaktifan kepesertaan PBI ini. Terlebih penonaktifan dilakukan tanpa notifikasi. Saat mereka datang ke faskes, tiba-tiba saja mereka tidak bisa dilayani karena tidak tercatat sebagai peserta PBI lagi. Mereka tidak terdata di DTSEN lantaran dianggap tidak memenuhi kriteria, padahal faktanya tidak sedikit dari mereka yang masih tergolong dalam kelompok masyarakat miskin dan diketahui menderita penyakit kronis.

Menanggapi keresahan dan kritik masyarakat, pihak pemerintah menyatakan, eks-peserta PBI dengan penyakit kronis, seperti gagal ginjal, kanker, dan penyakit katastropik lainnya, serta mereka yang berada dalam kondisi darurat medis dapat segera mengajukan reaktivasi dengan melapor terlebih dahulu ke Dinas Sosial setempat.

Namun masalahnya, reaktivasi ini harus melalui proses yang cukup panjang, sementara penyakit kronis butuh penanganan segera. Misalnya, peserta harus lapor ke Dinsos dengan membawa Surat Keterangan Membutuhkan Layanan Kesehatan dari fasilitas kesehatan yang menyatakan kondisi medis peserta. Lalu berdasarkan data yang diterima Dinsos, Kementerian Sosial akan memastikan apakah mereka memenuhi kriteria penerima PBI JK atau tidak. Jika disetujui, BPJS Kesehatan akan segera mengaktifkan kembali status kepesertaan mereka.

Hanya saja, kebijakan ini tetap saja dirasa sangat menyulitkan. Ini mengingat sebelum laporannya masuk ke Dinsos harus ada verifikasi di tingkat pemerintahan desa untuk memastikan bahwa kondisi pengaju benar-benar tidak mampu dan terdaftar dalam DTKS desil 1 sampai 5. Padahal, tidak semua kelompok masyarakat rentan yang realitasnya sedang membutuhkan layanan kesehatan segera, paham dan punya kesempatan untuk menempuh prosedur panjang yang disyaratkan. Apalagi, kuota yang disediakan untuk reaktivasi tenyata jumlahnya terbatas.

Wajar jika adanya kebijakan reaktivasi setelah penonaktifan jutaan anggota PBI-JK ini justru menimbulkan tanda tanya besar, jangan-jangan pemutakhiran data di DTSEN tidak dilakukan dengan objektif, cermat dan akurat? Jangan-jangan adanya kebijakan reaktivasi ini sekadar upaya cuci tangan untuk menutup-nutupi kesalahan dan ketaksiapan mengantisipasi persoalan di lapang?

Namun, tentu saja pemerintah membantah kecurigaan masyarakat ini. Pemerintah memastikan bahwa pemutakhiran data di DTSEN ini akurat karena diklaim telah mengintegrasikan berbagai data sosial ekonomi dari berbagai kementerian dan lembaga, seperti DTKS, Regsosek, dan P3KE. Data ini diklaim terus diperbarui secara berkala dengan dilakukan verifikasi dan validasi data secara ketat, termasuk melalui survei lapangan (ground check) sehingga kebenaran data penerima manfaat diklaim bisa benar-benar dipastikan. 

Namun, merujuk kepada fakta di lapangan, kebijakan ini terbukti telah memunculkan kegaduhan. Bahkan, muncul berbagai tuntutan agar kebijakan ini segera dibatalkan karena nyata-nyata telah menambah penderitaan pada kelompok masyarakat rentan yang tidak mampu mengakses layanan kesehatan karena super mahal.

Problem Paradigma

Mudah dipahami, bahwa keputusan Kemensos ini erat kaitannya dengan kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan pemerintahan Prabowo Subianto guna mengatasi memburuknya kondisi keuangan negara. Pemerintah dalam hal ini sedang berupaya mengoptimalkan penggunaan dana negara, salah satunya dengan cara mengurangi belanja kementerian/lembaga, termasuk di sektor layanan kesehatan. Dengan cara ini, pemerintah berharap bisa mengurangi pemborosan dan mengurangi beban utang.

Untuk diketahui, tahun ini saja, pemerintah harus mengalokasikan anggaran sebesar Rp48,78 triliun untuk JKN PBI yang jumlahnya sebanyak 96,8 juta orang dengan subsidi sebesar Rp42.000 per orang per bulan. Padahal, hingga Mei 2025 defisit APBN terus membengkak hingga mencapai Rp197 trilyun, sementara jumlah utang pemerintah Indonesia juga terus merangkak hingga mencapai Rp8.500 triliun, atau 38,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Melalui penonaktifan lebih dari 7,397 juta peserta PBI JK ini, pemerintah sudah menghitung bisa menghemat anggaran untuk pembayaran JKN sekira Rp310,685 miliar lebih per bulan.

Cara yang dilakukan adalah memperketat kriteria penetapan masyarakat miskin dan kurang mampu untuk mengurangi beban bantuan sosial, salah satunya pembayaran PBI. Jika dalam DTKS ditetapkan ada 9 variabel yang digunakan untuk mengukur seseorang atau keluarga sehingga dinyatakan sebagai keluarga miskin, sangat miskin atau rentan, maka di DTSEN pemerintah memverifikasi data melalui 39 variabel. Penggunaan variabel yang berkali lipat lebih banyak ini tentu akan menyebabkan data peserta PBI mengalami pengurangan yang signifikan.

Ironisnya, kebijakan penonaktifan PBI ini ternyata menjadi simalakama bagi pemerintah sendiri. Pihak BPJS sebagai salah satu perusahaan plat merah yang keuntungannya diandalkan pemerintah juga ketar ketir dengan dampaknya. Setidaknya, kebijakan ini akan mengurangi pendapatan dari iuran PBI JKN sebesar Rp31, 685 miliar per bulan. Jika kondisi ini terus berlanjut, dipastikan defisit JKN akan makin tidak terkendali dan akan memengaruhi kinerja PT BPJS karena ujung-ujungnya pembayaran klaim Indonesian case-based groups (INA-CBGs) juga akan bermasalah.

Namun, yang sebetulnya lebih parah, kapitasi ke fasilitas kesehatan (faskes) akan makin terkendala. Faskes akan mengalami kesulitan membeli obat, membayar tenaga medis, tenaga kesehatan, pekerja administrasi, dan pekerja operasional lainnya. Sudahlah selama ini faskes dan tenaga medis menderita karena adanya kebijakan BPJS yang berakibat menurunkan standar layanan karena semua pengeluaran benar-benar diperhitungkan, penonaktifan jutaan PBI dipastikan akan menambah kesulitan mereka dalam memberikan layanan terbaik yang sesuai tuntutan profesi.

Di pihak lain, yang paling terdampak tentunya adalah masyarakat banyak. Hak mereka untuk mendapatkan layanan berupa kesehatan, terlebih dengan layanan terbaik, menjadi sulit diwujudkan. Padahal, kesehatan adalah salah satu hak dasar (hajat asasi) seluruh rakyat, kaya atau miskin, pejabat atau rakyat jelata, yang wajib dipenuhi oleh negara dengan sebaik-baiknya, tanpa membeda-bedakan, dan diikhtiarkan tanpa biaya.

Ndilalah-nya, kisruh penonaktifan PBI ini hanya satu dari sederet kasus layanan kesehatan yang tidak pernah tuntas, terutama setelah negara mengadopsi sistem UHC (Universal Health Coverage) yang dalam kertas seperti ideal karena membahas soal sistem jaminan kesehatan yang memastikan seluruh penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang dibutuhkan mulai dari aspek promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif, tanpa kendala finansial. Namun pada praktiknya, sistem UHC hanyalah kedok bagi industrialisasi atau kapitalisasi layanan kesehatan, serta penyerahan tugas pengurusan rakyat dari negara kepada rakyat dan swasta. Layanan gratis dalam BPJS adalah isapan jempol karena faktanya rakyatlah yang membayar sehingga sistem ini berjalan, sementara negara hanya mengambil peran sebagian, itu pun selalu dengan hitung-hitungan karena negara melalui perusahaan plat merahnya tetap mengejar keuntungan.

Semua ini fix menunjukkan tidak berfungsinya negara sebagai pengurus rakyat dan penjaga, serta gagalnya penguasa dalam menjalankan fungsi kepemimpinan akibat penerapan aturan yang berparadigma sekuler kapitalisme liberal. Negara dalam sistem ini memang di-setting hanya sebagai regulator bahkan operator yang melayani kepentingan para pemodal yang diberi ruang besar berbisinis di seluruh bidang kehidupan, termasuk kemaslahatan umat, salah satunya di bidang kesehatan. Wajar jika kesehatan menjadi sulit dijangkau tidak hanya oleh rakyat yang miskin, tetapi juga oleh kelompok yang dikategorikan menengah oleh hitungan pemerintah. Bahkan, bukan hanya sulit dijangkau, tetapi kualitas layanan tergantung berapa bisa membayar.

Khilafah Memberi Layanan Premium

Berbeda jauh dengan sistem kepemimpinan Islam (Khilafah). Dalam Khilafah, seluruh kemaslahatan umat menjadi concern negara untuk dipenuhi secara maksimal, tidak terkecuali di bidang kesehatan. Khalifah, akan memastikan setiap orang mendapat layanan premium, bahkan seluruh warga negara bisa mengaksesnya dengan mudah dan murah, hingga bebas biaya.

Semua ini dikarenakan negara dalam Islam tegak di atas asas yang sahih, yakni keimanan kepada Allah Taala yang berfungsi sebagai penegak hukum-hukum syarak. Dengan basis itulah, penguasa atau khalifah dibebani tugas kepemimpinan sebagai pengurus (raain) dan penjaga (junnah) yang wajib memastikan seluruh rakyatnya sejahtera. Tugas ini tidak hanya berdimensi dunia, tetapi juga akhirat sehingga pertanggungjawabannya di hadapan Allah Taala sangat berat.

Tidak heran jika dalam praktiknya, sejarah peradaban Islam dipenuhi catatan emas terkait layanan kesehatan yang dikenal sangat maju dan terjamin, bahkan gratis untuk seluruh warga negara, tanpa memandang status sosial atau agama. Hal ini, misalnya, ditunjukkan oleh Khalifah Umar bin Khaththab ra. yang kerap mengirimkan para dokter untuk mengobati rakyat yang sakit, tanpa memungut biaya.

Fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan obat-obatan pun dijamin secara penuh oleh negara. Bahkan rumah sakit-rumah sakit yang dikenal dengan nama Bimaristan, didirikan di berbagai kota, dengan tenaga medis yang memiliki standar kompetensi tinggi, dilengkapi dengan fasilitas healing, pendidikan dan penelitian, serta mampu menampung ribuan pasien. Salah satunya adalah rumah sakit Qalawun di Kairo, yang didirikan pada abad ke-13, dan mampu menampung hingga 8.000 pasien serta juga berfungsi sebagai pusat pendidikan dan penelitian.

Tidak hanya itu, agar layanan ini bisa menjangkau seluruh rakyat, khalifah pun membentuk unit layanan kesehatan keliling yang modern pada masanya, yakni dengan menggunakan unta sebagai media pengangkut para tenaga medis, alat kesehatan dan obat-obatan terbaik. Hal ini seperti yang terjadi pada masa Sultan Mahmud Saljuqi, di mana seluruh fasilitas rumah sakit dibawa dengan menggunakan unta yang berkeliling ke pelosok negeri.

Semua ini niscaya terjadi karena ditopang oleh politik ekonomi dan keuangan Islam yang sangat kuat dan menjamin negara mampu menyejahterakan rakyat. Sistem politik dan keuangan negara Khilafah memungkinkan negara punya pemasukan yang melimpah ruah dari sumber pemasukan yang sangat banyak. Salah satunya adalah dari pengelolaan sumber daya alam di seluruh wilayah negeri Islam yang juga melimpah ruah yang dalam kaca mata syariat merupakan milik rakyat dan hanya boleh dikelola oleh negara untuk kemaslahatan rakyat.

Inilah paradigma kepemimpinan Islam yang sangat bertentangan secara diametral dengan sistem kepemimpinan sekuler kapitalisme liberal. Islam mengharamkan kapitalisasi layanan publik yang jika itu terjadi, penguasanya dicap sebagai pengkhianat dan diancam dengan siksaan berat di akhirat.

Walhasil, penerapan Islam secara kafah dalam bingkai Khilafah menjadi kunci diraihnya kesejahteraan bagi seluruh umat dan kehidupan yang penuh berkah. Kehadiran Khilafah ini bukan hanya urgen, tetapi merupakan kewajiban yang harus diperjuangkan oleh setiap orang yang mengaku mukmin-muslim. Caranya adalah dengan menapaki jalan perjuangan baginda Rasulullah saw., yakni dakwah mengubah pemikiran untuk mewujudkan perubahan politik, tanpa kekerasan. [MNews/SNA]

Share

4 thoughts on “[Editorial] PBI Nonaktif, Orang Miskin Dilarang Sakit?”

  1. Semua ini fix menunjukkan tidak berfungsinya negara sebagai pengurus rakyat dan penjaga, serta gagalnya penguasa dalam menjalankan fungsi kepemimpinan akibat penerapan aturan yang berparadigma sekuler kapitalisme liberal

  2. Astaghfirullah,.miris dengan negeri ini,kaya SDA tapi masyarakat jauh dari kata sejahtera,sudah sakit semakin tambah sakit

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *