[Kabar] Perubahan Sistem Kelas BPJS Kesehatan, Pemerhati: Bentuk Kezaliman Negara!

[Kabar] Perubahan Sistem Kelas BPJS Kesehatan, Pemerhati: Bentuk Kezaliman Negara!

Muslimah News, NASIONAL — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan mengubah layanan sepenuhnya menjadi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Dengan demikian jenjang kelas rawat inap satu, dua, tiga, tidak akan ada lagi. Semua pasien akan mendapatkan kelas perawatan inap yang sama.

Keputusan penghapusan kelas BPJS ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Sistem KRIS akan diterapkan secara bertahap.

Menurut Menkes, skema KRIS akan lebih mencerminkan prinsip gotong royong dalam sistem jaminan kesehatan nasional. Ia beralasan antara yang miskin dengan kaya sama-sama mendapatkan layanan dengan ruang rawat inap setara meski skema tarif iurannya berbeda. Namun, menurutnya, besaran tarif belum dapat ditentukan perubahannya.

Selain dengan sistem KRIS, BPJS Kesehatan juga akan dikombinasikan dengan asuransi swasta. Bagi mereka yang kaya akan ditetapkan limit plafon layanan kesehatannya di BPJS Kesehatan. Dengan begitu, ketika ia ingin mendapatkan layanan yang lebih seperti ruang rawat inap VIP harus menggunakan skema campuran asuransi dengan swasta yang telah terintegrasi dengan layanan asuransi BPJS Kesehatan.

Kezaliman Negara

Pemerhati kebijakan publik dr. Arum Harjanti menilai, penerapan KRIS seolah merupakan bentuk pelayanan yang adil dan merata dalam bidang kesehatan oleh negara kepada rakyatnya. ”Namun, adanya perbedaan iuran untuk kelas yang sama, sejatinya menunjukkan adanya kezaliman negara terhadap rakyat. Bahkan sebenarnya, penarikan iuran itu sendiri, berapa pun besarnya, menjadi bukti bahwa rakyat harus berjuang membiayai dirinya sendiri agar sehat,” tuturnya kepada MNews, Kamis (11-9-2025)

Pengaturan layanan seperti ini, menurutnya, membuktikan bahwa negara hanya berperan sebagai regulator, dan bukan pelayan rakyat. ”Bahkan secara nyata, negara menjadikan layanan kesehatan sebagai komoditas. Rakyat mendapat layanan sesuai dengan nominal yang dibayarkan,” kritiknya.

Layanan seperti ini, kata Arum, adalah model layanan kesehatan dari negara yang menerapkan sistem kapitalisme. ”Layanan kesehatan dijadikan objek bisnis, bukan dianggap sebagai kebutuhan dasar rakyat. Bahkan bagi yang berpunya, harus membayar asuransi swasta jika ingin layanan yang lebih dari yang disediakan negara,” kritiknya.

Ia menambahkan, layanan kesehatan paripurna tidak ada bedanya dengan barang dagangan karena hanya dapat dinikmati oleh yang mampu membelinya.

Sistem Islam

Arum meyakini, sulitnya mendapatkan layanan kesehatan tidak akan dirasakan dalam sistem Islam. ”Islam menjadikan sehat adalah kondisi yang harus terwujud pada setiap rakyat karena sehat adalah salah satu nikmat yang sangat besar,” ujarnya.

Ia mengutip sabda Rasulullah saw. Riwayat Tirmidzi, ”Barang siapa bangun di pagi hari dengan badan sehat dan jiwa sehat pula, dan rezekinya dijamin, maka ia seperti orang yang memiliki dunia seluruhnya.”

Juga, tambahnya, sabda Rasulullah saw. riwayat Ibnu Majah, “Tidak diberikan kepada manusia sesuatu yang lebih bernilai daripada keyakinan. Yaitu kesehatan.”

Oleh karena itu, ucapnya, Khilafah, yaitu negara yang menerapkan syariat Islam secara kafah, menjadikan layanan kesehatan sebagai hak dasar yang wajib dipenuhi oleh negara.

”Paradigma negara sebagai raa’in (pengurus rakyat) akan mendorong negara menyediakan layanan kesehatan berkualitas terbaik, gratis, dan dapat diakses dengan mudah oleh setiap individu rakyat. Semua rakyat, kaya atau miskin, muda maupun tua, laki-laki maupun perempuan, di desa maupun di kota, semua mendapatkan layanan kesehatan paripurna tanpa harus mengeluarkan biaya,” tuturnya.

Rasulullah saw., sambungnya, telah mencontohkan praktik yang menunjukkan bahwa kesehatan adalah tanggung jawab negara. ”Di antaranya, Rasul memanggilkan tabib untuk sahabat Ubay bin Ka‘ab dan Sa‘ad bin Abi Waqqash yang sedang sakit,” ucapnya mencontohkan.

Arum menerangkan, tanggung jawab negara atas layanan kesehatan juga diterapkan pada masa selanjutnya dengan pendirian Bimaristan. ”Bimaristan merupakan rumah sakit yang melayani seluruh rakyat secara gratis, berdiri pada masa kekhalifahan Umayah dan Abbasiyah,” imbuhnya.

Hal ini, menurutnya, terus berjalan sepanjang masa kekhalifahan yang panjang. ”Sejarah telah mencatat dengan gemilang tanggung jawab Khilafah menyediakan layanan kesehatan gratis, sebagai realisasi sabda Rasulullah saw. riwayat Bukhari, ‘Imam adalah raa’in dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.’,” jelasnya.

Terakhir, ia menegaskan, hanya dalam sistem Islam, rakyat akan mendapatkan layanan kesehatan secara gratis berkualitas terbaik. ”Oleh karena itu, menjadi kebutuhan umat untuk segera mewujudlkan negara yang menjadi pengurus rakyat dalam naungan syariat Islam secara kafah,” pungkasnya. [MNews/IA]

Share

One thought on “[Kabar] Perubahan Sistem Kelas BPJS Kesehatan, Pemerhati: Bentuk Kezaliman Negara!”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *