[Kabar] Pemerhati Isu Politik Ungkap Faktor Pemicu Terjadinya TPPO

[Kabar] Pemerhati Isu Politik Ungkap Faktor Pemicu Terjadinya TPPO

Muslimah News, NASIONAL— Pemerhati isu politik dan perempuan Fatma Sunardi mengungkapkan, ada beberapa faktor pemicu terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

“Perdagangan orang bukan kejahatan yang berdiri sendiri, tetapi dia muncul dari berbagai sebab yang saling berkelindan, dari kemiskinan, keamanan perbatasan, kedaulatan, hingga masalah diplomasi,” jelasnya kepada MNews, Ahad (22-11-2026).

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya TPPO, terangnya, meliputi faktor kemiskinan, keamanan, kedaulatan, dan diplomasi.

Faktor Kemiskinan

Fatma menilai, sejak awal, kasus perdagangan orang di Indonesia lebih banyak dipicu oleh dorongan ekonomi, yakni kemiskinan dan pengangguran yang meningkat. “Kemiskinan ditambah pengangguran yang meningkat menjadi pendorong untuk melintasi perbatasan, mencari kerja demi keluarga,” jelasnya.

Menurutnya, pihak kepolisian menyebutkan bahwa pelaku memanfaatkan kerentanan ekonomi korban dengan menawarkan iming-iming gaji fantastis.

“Realitas ini sangat miris dan menjadi paradoks. Saat pemerintah membanggakan pertumbuhan ekonomi, nyatanya gagal mengurangi angka kemiskinan,” ujarnya.

Ia berpandangan, kebijakan ekonomi rezim belum mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat sehingga sebagian masyarakat terpaksa mempertaruhkan nyawa dengan mencari pekerjaan ke luar negeri.

“Negara telah gagal menerapkan politik ekonomi kapitalisme, dan harus mencari wacana politik ekonomi baru yang menjamin kebutuhan dasar rakyat,” tegasnya.

Ia menyatakan, dalam kitab Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam, negara wajib menjamin pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu rakyat, meliputi pangan, sandang, dan papan, baik secara langsung maupun melalui penyediaan lapangan kerja.

“Negara tidak boleh menyerahkan nasib warga kepada mekanisme pasar bebas kapitalistik yang membuat rakyat terpaksa mencari nafkah dengan cara yang membahayakan nyawa,” ucapnya.

Ia menekankan, tawaran politik ekonomi islam harus menjadi perhatian serius saat negara ingin menyelesaikan masalah perdagangan orang.

Faktor Keamanan, Kedaulatan, dan Diplomasi

Menurut Fatma, faktor lainnya yang memicu terjadinya TPPO adalah keamanan, kedaulatan, dan diplomasi. “Jaringan sindikat perdagangan orang ibarat tidak tersentuh hukum karena memanfaatkan celah kelemahan keamanan. Kalaulah ada pelaku yang ditangkap, itu tidak menumpas sindikat kejahatan secara keseluruhan,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, pelaku yang tertangkap merupakan pihak yang bertugas merekrut dan memindahkan korban, yang warga negara Indonesia (WNI), sedangkan otak sindikat masih bebas dari jerat hukum Indonesia.

“Celah hokum, yakni perbedaan UU tentang perdagangan orang antara Indonesia dan negara lain membuat pelaku tidak bisa di jerat. Otoritas polisi di Indonesia tercegah untuk memainkan kewenangannya karena pelaku yang berada di negara lain,” paparnya.

Konsep kedaulatan yang berpijak pada nation state, jelasnya, telah mencegah kekuasaan melampaui teritorial Indonesia. “Perlu langkah diplomasi panjang dan lama jika ingin menangkap pelaku. Hak WNI, yakni hak untuk dilindungi oleh negara lenyap di hadapan kedaulatan negera lain,” sebutnya.

Fakta tersebut, nilainya, menjadi sebab perlindungan lintas batas sangat rentan bagi WNI karena ketika mereka melintasi perbatasan tanpa dokumen, maka akan dianggap orang yang diselundupkan dan layak ditangkap petugas, dan dalam kondisi lain akan mudah menjadi korban kejahatan.

Perlindungan Menyeluruh dalam Islam

Dalam perspektif Islam, Fatma menekankan, pemimpin memiliki fungsi sebagai raa’in (pengurus urusan rakyat) dan junnah (perisai atau pelindung) yang harus diwujudkan melalui perlindungan secara preventif dan menyeluruh.

“Kedaulatan dan perlindungan warga di luar negeri adalah tanggung jawab pemimpin. Negara wajib memiliki posisi tawar politik dan diplomasi yang kuat untuk mencegah warganya dieksploitasi oleh jaringan asing, seperti keterlibatan WNA Rusia dan Ukraina dalam kasus ini,” tandasnya.

Ia mengkritisi, jika sistem perlindungan hanya mengandalkan imbauan agar masyarakat “lebih waspada”, beban tanggung jawab negara telah dialihkan kepada individu rakyat. “Akhirnya, meskipun sudah banyak yang meninggal tetap saja yang akan berangkat menjadi pekerja migran tetap tinggi,” terangnya.

Ia memperingatkan, kasus serupa akan terus berulang selama negara tidak memberikan jaminan perlindungan yang memadai kepada rakyat. “Pemimpin dengan fungsi raa’in dan junnah hanya akan bisa diwujudkan dalam sistem politik Islam, di mana kewenangan kekuasaan khalifah tidak dibatasi teritorial,” tuturnya.

Ia menjelaskan, seorang khalifah tetap harus melindungi warganya meskipun mereka ada di luar teritorial Khilafah. Penuntutan hak atas pelanggaran pihak lain terhadap warga negara Daulah akan dilakukan demi terjaminnya hak keamanan warga negara.

Ia menegaskan, seorang khalifah tetap berkewajiban melindungi warga negara meskipun berada di luar teritorial Khilafah serta menuntut pertanggungjawaban pihak yang melanggar hak mereka demi menjamin keamanan warga negara. “Jika Daulah tidak bisa memberikan jaminan keamanan karena tidak memiliki daya tekan di suatu tempat di luar teritorial Daulah, maka khalifah tidak akan mengizinkan warga negaranya melintasi perbatasan. Inilah wujud fungsi junnah seorang pemimpin Negara Islam,” pungkasnya. [MNews/Aisyah]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *