Antrean BBM di Sulawesi kerap terjadi dan terulang lagi. Penyebabnya adalah masalah yang jauh lebih mendalam daripada sekadar kendala distribusi teknis. Krisis berulang ini adalah bukti nyata dari kebijakan negara yang “menyusahkan rakyat” akibat pergeseran fungsi pelayanan menjadi paradigma bisnis.
Tag: BBM
![[Kabar] Pertalite Tidak Naik, tetapi Pertamax Naik, Pemerhati: Memperlihatkan Watak Tata Kelola Kapitalisme](https://muslimahnews.net/wp-content/uploads/2022/08/photo_2022-08-24_13-09-41.jpg)
[Kabar] Pertalite Tidak Naik, tetapi Pertamax Naik, Pemerhati: Memperlihatkan Watak Tata Kelola Kapitalisme
Menyikapi harga Pertalite yang tidak naik, tetapi BBM nonsubsidi mengalami kenaikan, pemerhati kebijakan publik Maiyesni Kusiar, M.Si. menyampaikan, ini sangat problematis dan menunjukkan watak tata kelola sistem kapitalisme.
Desil sebagai Acuan Subsidi BBM, Negara Makin Lepas Tangan
Pemerintah bersiap memperketat akses terhadap BBM bersubsidi jenis Pertalite berdasarkan desil dengan alasan agar subsidi lebih tepat sasaran. Padahal, pembatasan berdasarkan desil tidak benar-benar menjamin subsidi tepat sasaran dan mencegah pembengkakan APBN. Sebaliknya, justru menunjukkan negara makin lepas tangan dalam memenuhi kebutuhan energi rakyat.
Antrean BBM Mengular, Cermin Gagalnya Negara
Antrean panjang BBM mengular di berbagai wilayah Indonesia akibat lonjakan konsumsi BBM bersubsidi. Semua ini terjadi karena tata kelola migas menggunakan paradigma kapitalistik. Negara sekadar menjadi regulator, bahkan tunduk pada mekanisme pasar. Sumber daya energi yang seharusnya menjadi milik rakyat berubah menjadi komoditas pasar.
Pertamax Naik, Rakyat Tercekik
Pemerintah resmi menaikkan harga BBM nonsubsidi, padahal kenaikan BBM jelas memukul ekonomi rakyat. Jika dihitung, subsidi BBM 2025 hanya 10% dari anggaran MBG 2026. Artinya, negara sebenarnya punya cukup dana untuk menyubsidi BBM, tetapi hal itu tidak dilakukan karena subsidi dianggap beban. Inilah watak negara kapitalis.
BBM Nonsubsidi dan Elpiji Naik, Kapitalisme Menjadikan Layanan Dasar sebagai Komoditas
Saat ini migas yang sejatinya milik rakyat dikapitalisasi, sedangkan negara hanya berperan sebagai regulator yang mengikuti kepentingan kapitalisme global. Paradigma ini menjadikan BBM dan elpiji sekadar komoditas pasar, bukan layanan dasar yang dijamin negara.
Gonjang-ganjing Harga BBM, Imbas Gejolak Global
Gonjang-ganjing BBM terjadi di sejumlah daerah. Sepanjang periode Februari hingga Maret 2026, sejumlah BBM nonsubsidi mengalami penyesuaian harga alias kenaikan sebagai konsekuensi dari meningkatnya tensi geopolitik global. Sejauh mana upaya pemerintah menahan imbas gejolak global ini?
![[Kabar] Kenaikan Harga BBM di Mesir Bukan Sekadar Mengatasi Defisit Keuangan](https://muslimahnews.net/wp-content/uploads/2022/05/BBM.jpg)
[Kabar] Kenaikan Harga BBM di Mesir Bukan Sekadar Mengatasi Defisit Keuangan
jubir) jemaah dakwah ideologis internasional wilayah Mesir menilai, kenaikan harga bensin di Mesir bukan sekadar keputusan ekonomi sementara atau langkah keuangan untuk mengatasi defisit anggaran
Dugaan BBM Oplosan, Negara Lemah dalam Pengawasan
Dugaan BBM oplosan mengemuka bersama kejadian motor brebet massal di Jawa Timur. Inilah dampak pengawasan yang lemah. BBM dikorupsi dengan cara oplosan, rakyat kembali dirugikan.
Pembatasan Pembelian Pertalite, Sinyal Kuat Liberalisasi Migas
Pertamina akan memberlakukan uji coba khusus untuk buat mobil di beberapa daerah, yakni kuota pembelian Pertalite akan dibatasi maksimal 20 liter per hari. Apakah ini sinyal menguatnya liberalisasi migas?
Liberalisasi Migas Sektor Hilir, Asing dapat Cuan, Rakyat Dikorbankan?
Pemerintah berencana menghapus bahan bakar minyak (BBM) beroktan rendah jenis Premium dan Pertalite secara bertahap mulai 2022. Hal ini bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dan menuju energi hijau yang ramah lingkungan. Namun, apakah tujuan tersebut menjadi satu-satunya alasan?
