Muslimah News, FOKUS — “Setelah diisi Pertalite, motor brebet, mogok, apa BBM-nya dicampur air atau etanol?” Keluh salah seorang pelanggan BBM Pertamina. Dugaan bahan bakar minyak (BBM) oplosan pun mengemuka bersama kejadian motor brebet massal di sejumlah wilayah di Jawa Timur.
Meningkatnya keluhan masyarakat terkait kualitas BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jawa Timur kini tengah diselidiki aparat kepolisian. Penyelidikan tersebut dilakukan untuk menelusuri dugaan penurunan mutu BBM yang menyebabkan kerusakan pada mesin kendaraan serta ketaktepatan volume penjualan.
Data dari Pertamina Patra Niaga hingga Rabu (29-10-2025) mencatat, laporan terkait kualitas BBM, khususnya jenis Pertalite, datang dari 13 kabupaten dan kota di Jawa Timur. Daerah yang melaporkan keluhan meliputi Bojonegoro, Tuban, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Kota dan Kabupaten Kediri, Gresik, Malang, Kabupaten dan Kota Pasuruan, Jombang, serta Nganjuk. Total terdapat 162 laporan dengan rincian 155 kendaraan roda dua dan 7 mobil yang terdampak.
Pihak kepolisian mulai melakukan penyelidikan lapangan, salah satunya Unit Tindak Pidana Tertentu Satuan Reserse Kriminal Polresta Sidoarjo bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) setempat melakukan pemeriksaan di sejumlah SPBU. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memastikan apakah ada pelanggaran terhadap standar mutu BBM atau praktik pengoplosan. Hasil awal pengujian menunjukkan bahwa kualitas BBM yang beredar di SPBU masih sesuai standar yang berlaku.
Merespons dugaan BBM oplosan, PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) melakukan investigasi menyeluruh terhadap distribusi bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU Pertamina di wilayah Jawa Timur. Pertamina menegaskan bahwa proses penyaluran BBM ke seluruh SPBU selama ini telah mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku, termasuk melalui tahapan pengujian mutu sebelum produk diedarkan ke masyarakat.
Runtuhnya Kepercayaan Publik
Dugaan BBM oplosan yang menyebabkan motor mogok massal seperti dejavu bagi masyarakat. Ini karena kepercayaan masyarakat kepada Pertamina menurun drastis sejak kasus megakorupsi yang membelit perusahaan negara tersebut, yakni Pertamax oplosan yang menimbulkan kerugian besar bagi negara.
Modus korupsi Pertamina yang mengoplos Ron 90 (Pertalite) menjadi Ron 92 (Pertamax) terungkap oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), negara merugi Rp193,7 triliun. Bahkan, kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina subholding periode 2018—2023 bisa lebih besar dari Rp193,7 triliun, karena angka tersebut hanya untuk kerugian pada 2023. Jika jumlah itu dikalikan lima, sesuai dengan rentang waktu terjadinya kasus, total kerugian diperkirakan mencapai sekitar Rp968,5 triliun atau mendekati satu kuadriliun rupiah.
Di Indonesia, korupsi telah melampaui level perilaku individu dan menjelma sebagai tanda kemerosotan moral serta lemahnya fungsi pengawasan dalam lembaga-lembaga negara. Krisis kepercayaan ini pun kini merambah berbagai institusi—mulai dari parlemen, aparat penegak hukum, hingga badan usaha milik negara (BUMN). Salah satunya ialah Pertamina, perusahaan negara yang dipandang sebagai lambang kedaulatan energi, kini berubah menjadi lembaga dengan integritas rapuh. BUMN menjadi salah satu tempat paling rawan korupsi.
Krisis kepercayaan publik ini bukanlah fenomena yang muncul secara terpisah. Ia berakar dari pola yang serupa, yakni kebijakan kapitalistik yang tidak mengutamakan kepentingan rakyat, sistem pengawasan lembaga yang lemah, dan komunikasi publik yang lebih fokus menjaga citra daripada menyampaikan fakta. Pertamina hanyalah satu dari sekian lembaga yang memperlihatkan bagaimana praktik korupsi perlahan meruntuhkan kepercayaan rakyat kepada negara.
Tata Kelola Salah
BBM merupakan kebutuhan esensial bagi masyarakat. Dalam pandangan Islam, BBM tergolong sebagai milik umum yang pengelolaannya seharusnya berada di bawah tanggung jawab negara.
Namun, dalam sistem ekonomi kapitalistik, pengelolaan BBM berorientasi pada keuntungan, bukan pelayanan publik. Akibatnya, harga BBM yang berkualitas tinggi (seperti Pertamax atau Pertamax Turbo) menjadi mahal karena mengikuti mekanisme pasar dan biaya produksi. Sementara itu, masyarakat berpenghasilan rendah tidak mampu membeli jenis BBM tersebut. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menggunakan BBM dengan kualitas lebih rendah (seperti Pertalite atau jenis BBM bersubsidi lainnya).
Dengan kata lain, sistem kapitalisme menciptakan ketimpangan akses energi serta melahirkan bibit korupsi karena negara lemah dalam mengawasi. BBM berkualitas baik hanya dinikmati oleh kelompok mampu, sedangkan rakyat kecil hanya mampu menggunakan bahan bakar yang lebih murah, meski berdampak kurang baik bagi mesin maupun lingkungan.
Hal ini diperparah dengan adanya kasus dugaan BBM oplosan. BBM dioplos demi meraup keuntungan lebih besar. Inilah dampak pengawasan lemah. BBM dikorupsi dengan cara oplosan, rakyat kembali dirugikan.
Dalam sistem kapitalisme, peran negara lebih banyak sebagai pengatur atau pembuat aturan (regulator), bukan sebagai pihak yang langsung mengurus atau mengelola kebutuhan rakyat. Akibatnya, negara kerap tidak terlibat secara langsung dalam memastikan kesejahteraan masyarakat, semisal dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, energi, pendidikan, dan kesehatan.
Negara dalam paradigma kapitalisme hanya mengawasi berjalannya ekonomi, sedangkan urusan pelayanan publik banyak diserahkan kepada pihak swasta. Selain itu, kesalahan dalam tata kelola—negara lemah dan swasta justru memegang kendali—membuka peluang terjadinya kecurangan yang akhirnya merugikan rakyat, semisal BBM oplosan dengan harga yang tidak sebanding dengan kualitasnya.
Meski pada sektor hilir Pertamina terlihat masih mendominasi, tetapi pada sektor hulu telah mengalami liberalisasi. Indikasinya ialah kebijakan restrukturisasi Pertamina dengan melakukan IPO (Initial Public Offering), yaitu penawaran saham ke publik pada beberapa anak perusahaannya, seperti PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) yang memperoleh dana segar Rp9,05 triliun pada 2023. Sejak Indonesia mengadopsi ekonomi kapitalisme, barang tambang berupa migas ini sejatinya sudah mengalami liberalisasi sehingga tidak mengherankan jika rakyat sebagai pemilik sahnya kehilangan penguasaan atas SDA yang dimiliki.
Maraknya kasus BBM oplosan menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan manajemen BUMN, khususnya di sektor distribusi bahan bakar. Negara belum optimal mencegah praktik kecurangan di lapangan, penyalahgunaan wewenang oleh oknum, serta memastikan distribusi BBM yang aman dan bersih. Akibatnya, masyarakat lagi-lagi dirugikan karena kelalaian dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi BUMN sebagai institusi yang menjadi pelaksana kepentingan rakyat.
Pengelolaan BBM dalam Islam
Dalam pandangan Islam, BBM termasuk dalam kategori sumber daya alam milik umum. Ini karena jumlahnya melimpah dan sangat dibutuhkan masyarakat. Islam melarang pengelolaan sumber daya tersebut diserahkan kepada pihak swasta atau asing. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad saw., “Kaum muslim berserikat dalam tiga hal, yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad).
Makna “berserikat” dalam hadis tersebut bukan karena wujud zatnya, melainkan karena fungsi dan sifatnya sebagai kebutuhan vital yang digunakan bersama oleh masyarakat. Jika sumber daya itu dikuasai individu, akan timbul perselisihan dan kesulitan dalam pemenuhannya. Dengan demikian, ketiga hal yang disebutkan dalam hadis—air, padang rumput, dan api—melambangkan fasilitas umum yang harus dikelola untuk kepentingan bersama.
Oleh karena itu, setiap sumber daya yang memiliki karakter sebagai fasilitas umum dan digunakan secara kolektif oleh masyarakat tidak boleh dikuasai oleh individu, korporasi swasta, atau pihak asing. Tanggung jawab pengelolaannya sepenuhnya berada di tangan negara.
Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam hlm. 505 menegaskan bahwa bahan tambang yang tidak terbatas jumlahnya dan tidak mungkin dihabiskan maka bahan tambang tersebut adalah milik umum dan tidak boleh dimiliki secara pribadi. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Abyadh bin Hamal bahwa ia telah meminta kepada Rasulullah saw. untuk mengelola tambang garam. Rasulullah memberikannya. Setelah ia pergi, ada seorang laki-laki dari majelis tersebut bertanya, “Wahai Rasulullah, tahukah engkau, apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir.” Rasulullah kemudian bersabda, “Tariklah tambang tersebut darinya.”
Barang tambang yang tidak terbatas meliputi semua tambang, baik tambang yang tampak yang bisa diperoleh tanpa harus susah payah, yang bisa didapatkan oleh manusia, serta bisa mereka manfaatkan, semisal garam, antimonium, batu mulia dan sebagainya; ataupun tambang yang berada di dalam perut bumi yang tidak bisa diperoleh selain dengan kerja dan susah payah, semisal tambang minyak bumi, gas, emas, perak, besi, tembaga, timah, dan sejenisnya.
Terkait tambang minyak bumi, negara wajib mengelola dan mendistribusikan hasilnya secara adil dan merata kepada seluruh rakyat. Hasilnya harus dikembalikan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk kemaslahatan.
Dalam pandangan Islam, negara memiliki tanggung jawab penuh untuk mengelola sumber daya (seperti BBM) sesuai dengan syariat Islam. Negara harus menjamin tidak terjadi kecurangan sehingga rakyat tidak dirugikan. Islam juga menekankan pentingnya ketakwaan individu, yaitu agar setiap orang memiliki kesadaran moral untuk tidak berbuat curang. Masyarakat pun berperan melalui kontrol sosial, yakni dengan menegakkan dakwah dan saling menasihati dalam kebaikan agar penyimpangan bisa dicegah.
Negara juga wajib mengawasi BBM yang beredar di masyarakat sehingga bisa mencegah praktik-praktik yang tidak sesuai aturan. Jika ada praktik yang tidak jujur, negara akan mengusut tuntas dan memberi sanksi terhadap pelaku. Sistem Islam menata pengelolaan sumber daya secara adil dan bersih melalui tiga pilar, yakni negara yang tegas menerapkan syariat Islam kafah, individu yang bertakwa, dan masyarakat yang aktif mengontrol dengan dakwah amar makruf nahi mungkar.
Apabila pengelolaan BBM dan tambang lainnya dijalankan sesuai prinsip syariat Islam, negara akan mampu memenuhi kebutuhan energi masyarakat dengan harga terjangkau. Dengan penerapan sistem Islam secara menyeluruh, kepentingan publik tidak akan dikendalikan oleh mekanisme kapitalisme dan liberalisasi atas nama kebebasan kepemilikan. [MNews/CJ-RR]

Maa syaa Alloh
Sepakat,,