[Kabar] Kekurangan Dokter, Pemerhati: Bagian dari Kapitalisasi Pendidikan

Muslimah News, NASIONAL—Indonesia saat ini kekurangan lebih dari 140 ribu dokter, termasuk dokter spesialis. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (20-10-2025). Untuk memenuhi kekurangan tenaga medis nasional, terutama dokter umum dan spesialis, Presiden menginstruksikan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) memprioritaskan beasiswa kepada mahasiswa kedokteran. Fakultas Kedokteran yang ada pun, menurutnya, harus ditambah jumlah mahasiswanya.

Ia menegaskan, beasiswa itu penting lantaran Indonesia membutuhkan banyak dokter. Prabowo juga mengatakan, reformasi kebijakan pendidikan kedokteran juga perlu dilakukan sebagai bagian dari respons terhadap program pemeriksaan kesehatan gratis yang sudah diikuti 43 juta warga Indonesia.

Kekurangan dokter ini juga disoroti oleh Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI). Ketua PDSI Cabang Yogyakarta, Dr. dr. Budi Budiman dalam dialog Pro3 RRI, Jumat (24-10-2025) menyatakan, kondisi ini dinilai masih menjadi tantangan besar bagi pemerataan layanan kesehatan nasional, terutama di wilayah timur Indonesia. Menurutnya, kekurangan dokter paling banyak terjadi pada bidang spesialisasi terutama penyakit dalam, anak, dan obgin yang seharusnya tersedia di seluruh rumah sakit.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani Aher meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk melakukan pemerataan tenaga kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini dinilai penting agar hak masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang adil dapat terwujud sesuai amanat undang-undang. Saat ini, rasio dokter umum Indonesia baru 0,47 per 1.000 penduduk, masih jauh di bawah standar WHO yang menetapkan seharusnya 1 orang dokter melayani per 1.000.

Kapitalisasi Pendidikan

Pemerhati kebijakan kesehatan dr. Arum Harjanti tidak menampik adanya beasiswa untuk pendidikan dokter, tetapi jumlahnya sangatlah minimal. Menurutnya, kekurangan dokter ini lebih karena kapitalisasi pendidikan. ”Untuk masuk pendidikan kedokteran sulit dan mahal. Seseorang yang berminat masuk sekolah kedokteran dan memenuhi syarat sebagai calon dokter, tetapi tidak memiliki kemampuan finansial, akan terganjal untuk masuk pendidikan kedokteran,” tuturnya kepada MNews, Selasa (4-10-2025).

Oleh karena itu, Arum tidak heran kalau jumlah dokter sedikit, sangat jauh dari yang dibutuhkan. ”Maka pantas kalau Menteri Kesehatan menyatakan bahwa kesenjangan dokter spesialis itu belum akan terpenuhi, bahkan ketika Indonesia berusia 100 tahun jika kecepatan produksi dokter sama seperti sekarang. Mirisnya, kekurangan dokter ini bisa menyebabkan kematian lebih dari 1 juta masyarakat Indonesia setiap tahun,” ucapnya miris.

Ia menerangkan, dalam sistem kapitalisme, layanan kesehatan menjadi komoditas. ”Ketersediaan tenaga medis pun menjadi bagian dari bisnis. Pendidikan dokter mengikuti mekanisme pasar. Negara membiarkan pendidikan dokter berjalan dengan paradigma bisnis. Hal ini tampak dengan menjamurnya Fakultas Kedokteran, tetapi tetap dengan biaya mahal,” bebernya.

Padahal, ucapnya, ketersediaan dokter, baik dokter umum maupun dokter spesialis adalah salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan layanan kesehatan. ”Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab besar dalam memenuhi kebutuhan rakyat akan dokter sehingga rakyat dapat mendapatkan layanan kesehatan yang optimal,” tandasnya.

Kemudahan Akses

Untuk menyolusi hal diatas, Arum berpendapat, harus ada sistem pendidikan yang memberi kemudahan akses dalam pendidikan kedokteran. ”Ini hanya bisa direalisasikan oleh Khilafah yang akan menjalankan sistem Islam secara kafah. Pasalnya, Islam menetapkan kesehatan sebagai hak dasar yang menjadi tanggung jawab negara. Oleh karena itu, Khilafah akan membuat kebijakan komprehensif atas berbagai faktor yang memengaruhi terwujudnya derajat kesehatan yang tinggi, termasuk kecukupan dokter dan pendidikan dokter,” yakinnya.

Ia memastikan, Khilafah akan memetakan kebutuhan layanan kesehatan secara proaktif dan menyediakan anggaran untuk membiayai pendidikan dokter sesuai roadmap yang disusun oleh Khilafah dalam mewujudkan layanan kesehatan yang merata di seluruh wilayah negara. ”Bahkan, Khilafah mampu menggratiskan pendidikan kedokteran karena memiliki kemampuan finansial yang memadai,” ungkapnya.

Khalifah, kata Arum, tidak hanya menggratiskan pendidikan dokter, tetapi akan menjamin kehidupan para mahasiswa kedokteran, juga kurikulum yang akan menghantarkan lahirnya dokter-dokter terbaik. ”Pendidikan dokter dalam Khilafah tidak hanya melahirkan dokter-dokter yang trampil dan profesional, tetapi juga dokter yang memiliki kepribadian Islam yang siap mengabdi di seluruh wilayah negara Khilafah,” urainya.

Perhatian Khilafah atas layanan kesehatan ini, sambungnya, adalah wujud peran negara sebagai pengurus rakyat (raain) yang ditetapkan Islam, sebagaimana sabda Rasulullah saw, ”Kullukum ra’in wa kullukum mas’ulun ‘an ra’iyyatihi (Setiap dari kalian adalah pemimpin dan tiap tiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (HR Imam Bukhari)

Ia mengungkapkan, banyak contoh nyata realisasi tanggungjawab Khilafah atas kesehatan rakyatnya. Salah satunya, Ia mencontohkan, Bimaristan Al-Nuri di Damaskus yang didirikan pada abad ke-12 oleh Sultan Nuruddin Zanki. ”Institusi ini menjadi model bagi rumah sakit modern dengan fasilitas yang lengkap, termasuk ruang perawatan, apotek, perpustakaan, dan ruang kuliah. Rumah sakit itu juga merupakan salah satu rumah sakit paling terkenal dan tercanggih pada zamannya yang menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan perawatan pasien secara gratis, dengan dana wakaf dan dana dari kas negara,” bebernya.

Terakhir, Arum memastikan, penerapan tata kelola kesehatan berdasarkan sistem Islam akan menjamin terpenuhinya kebutuhan dokter dan terwujud masyarakat sehat. [MNews/IA]