Selesailah kajian ekonomi praktis yang merupakan politik ekonomi ideal. Inilah perkara-perkara yang akan meningkatkan kekayaan atau merealisasikan peningkatan pendapatan nasional. Hendaklah kaum muslim menjadikan akidah Islam sebagai pendorong bagi mereka dalam melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi.
Tag: politik ekonomi islam
[Politik Ekonomi Islam] Pembangunan Pasar Luar Negeri (Bagian 1/2)
Membuat pasar untuk penjualan hasil produksi bukan satu-satunya tujuan dari menciptakan pasar-pasar. Politik (kebijakan) menciptakan pasar-pasar luar negeri dijalankan atas pijakan perdagangan industri, bukan atas perdagangan saja.
[Politik Ekonomi Islam] Kelemahan Neraca Pertumbuhan
Di antara kelemahan yang dilakukan oleh sebagian pemerintah adalah akibat dari aktivitas neraca pertumbuhan. Sesungguhnya negara hanya memiliki satu neraca. Proyek-proyek produktif seperti proyek-proyek infrastruktur adalah salah satu urusan neraca negara sehingga tidak selayaknya dipisahkan dalam neraca khusus.
[Politik Ekonomi Islam] Metode Pembiayaan Proyek-Proyek Produktif
Negara tidak dilarang berhubungan dengan negara asing dan perseroan-perseroan besar untuk mendapatkan fasilitas kredit. Hal ini akan membantu pada awal mulai membangun proyek-proyek dan sambil menunggu terkumpulnya semua pajak. Inilah metode satu-satunya bagi negara untuk melaksanakan pembangunan proyek-proyek ini.
[Politik Ekonomi Islam] Utang dalam Pandangan Syariat (Bagian 3/3)
Bagi negara, berutang adalah mubah dalam satu keadaan saja, yaitu jika di baitulmal tidak ada harta. Kepentingan yang mengharuskan negara hendak berutang adalah termasuk perkara yang menjadi tanggung jawab kaum muslim. Untuk kepentingan selainnya, negara tidak boleh berutang secara mutlak.
[Politik Ekonomi Islam] Utang dalam Pandangan Syariat (Bagian 2/3)
Tidak boleh menarik pajak dan berutang demi pembangunan karena ini termasuk kewajiban baitulmal. Pembelanjaannya dipertimbangkan menurut ada atau tidak adanya harta. Jika harta tersedia, dapat dibelanjakan untuknya, tetapi jika tidak tersedia, harus ditangguhkan hingga harta telah tersedia.
[Politik Ekonomi Islam] Utang dalam Pandangan Syariat (Bagian 1/3)
Terkait individu, hukum utang adalah mubah. Oleh karena itu, tiap-tiap individu boleh berutang kepada siapa saja yang dikehendaki sejumlah yang diinginkannya. Hanya saja, jika utang atau bantuan-bantuan ini membawa bahaya, utang itu diharamkan.
[Politik Ekonomi Islam] Fasilitas Kredit (Bagian 2/2)
Fasilitas kredit, yakni impor peralatan, instrumen, dan bahan-bahan yang diperlukan untuk berbagai proyek dengan harga yang ditangguhkan adalah tidak sama dengan utang. Hukum syariat atas masalah ini adalah hukum syariat menyangkut jual beli dengan harga yang ditangguhkan.
[Politik Ekonomi Islam] Fasilitas Kredit (Bagian 1/2)
Fasilitas kredit tidak dikategorikan sebagai utang-utang luar negeri. Namun, ia merupakan perdagangan luar negeri sehingga boleh diambil dengan harga yang ditangguhkan (kredit) yang lebih besar daripada harga kontan. Hal ini selama tidak disertai transaksi riba, tetapi dengan transaksi jual beli.
[Politik Ekonomi Islam] Bahaya Utang Luar Negeri (Bagian 2/2)
Jelaslah bahwa mengambil utang-utang luar negeri tidak akan membawa kepada peningkatan kekayaan, tetapi justru membawa kepada ketundukan terhadap dominasi negara yang memberi utang.
[Politik Ekonomi Islam] Bahaya Utang Luar Negeri (Bagian 1/2)
Sesungguhnya utang luar negeri untuk pendanaan proyek-proyek adalah cara paling berbahaya terhadap eksistensi suatu negara. Hal itu justru memperpanjang penderitaan akibat bencana yang menimpa umat, juga merupakan jalan untuk menjajah suatu negara.
[Politik Ekonomi Islam] Pembiayaan Proyek
Politik ekonomi Islam telah membatasi proyek-proyek pada sektor umum yang wajib dikuasai oleh negara. Pendanaannya tentu membutuhkan pengkajian dan perincian. Akan tetapi proyek-proyek yang dapat dikuasai oleh individu, pendanaannya diserahkan kepada masing-masing individu, perseroan, atau kelompok.
