Penulis: Abdurrahman al-Maliki
Muslimah News, TELAAH KITAB — Ada pula hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Rasulullah saw. bahwa beliau pernah bersabda, “Siapa saja yang melakukan dua transaksi penjualan dalam satu transaksi penjualan, baginya kerugian keduanya atau riba.” (HR Abu Dawud).
Ini artinya, terjadi dua transaksi penjualan atas suatu komoditas. Semisal seseorang menjual komoditas dengan harga yang ditangguhkan. Ketika tiba masa pembayarannya, tidak dibayar. Kemudian penjual memberi tangguh lagi pada waktu yang lain dengan tambahan atas harga yang ditentukan, yakni ditambahnya harga komoditas itu karena ditangguhkannya lagi pada waktu yang lain. Dengan demikian, terjadi dua transaksi penjualan dalam satu transaksi penjualan.
Contoh lain, seseorang menjual komoditas dengan harga tertentu. Kemudian pembeli meminta penangguhan pembayarannya hingga waktu tertentu dan penjual menerimanya. Komoditas itu dijualnya dengan transaksi penjualan yang lain dengan harga yang ditambah hingga masa yang ditentukan, yakni harganya ditambah dan waktunya ditangguhkan. Contoh-contoh ini dan yang semisalnya merupakan dua transaksi penjualan dalam satu transaksi penjualan sehingga kerugian bagi keduanya, yakni pengurangan keduanya, yaitu harga yang pertama.
Terdapat dalam Syarah as-Sunan karya Ibnu Ruslan, ketika ia menjelaskan hadis ini. Seseorang meminjam dinar. Dalam waktu sebulan, ia akan memberinya 16 kg biji gandum. Ketika tiba masanya dan gandumnya diminta, ia berkata, “Juallah kepadaku 16 kg biji gandum milikmu yang ada padaku, dalam jangka waktu dua bulan aku akan memberimu 32 kg.” Jadilah hal itu dua transaksi penjualan dalam satu transaksi penjualan. Sebabnya, transaksi penjualan yang kedua telah termasuk pada yang pertama, sehingga yang dimaksud dengan kerugian keduanya adalah yang pertama.
Dikatakan dalam penjelasan atas hadis ini bahwa mantuk dan mafhumnya menjelaskan terjadinya dua transaksi penjualan dalam satu transaksi penjualan, yakni terjadinya dua akad penjualan dalam satu akad penjualan. Namun, ia tidak terjadi pada dua harga dalam satu akad. Ia juga bukan satu akad atas dua harga.
Dengan demikian, semua itu tidak dapat diterapkan atas transaks jual beli dengan utang, yakni tidak dapat diterapkan atas fasilitas kredit. Maksudnya adalah pembelian instrumen-instrumen dan alat-alat dengan harga yang ditangguhkan lebih besar daripada harga yang dibayarkan langsung.
Dengan demikian, fasilitas kredit itu mubah karena ia termasuk perdagangan. Ia masuk dalam hukum-hukum jual beli dan tidak masuk dalam hukum-hukum utang. Ini karena ia merupakan pembelian komoditas dengan harga yang ditangguhkan, yakni dengan kredit. Oleh karena itu, diterapkan atasnya hukum-hukum jual beli dengan kredit. Harga kredit boleh bertambah dari harga kontan. Tambahan ini tidak dianggap riba. Fasilitas kredit ini boleh untuk negara sebagaimana boleh juga untuk individu-individu.
Dengan demikian, fasilitas kredit dilihat dari aspek realitasnya adalah perdagangan, sehingga masuk dalam perdagangan luar negeri. Atasnya diterapkan hukum-hukum perdagangan luar negeri. Oleh karena itu, yang harus diperhatikan di sini adalah tentang kewarganegaraan pedagang, bukan asal komoditasnya. Dari aspek akadnya, ia merupakan akad jual beli, bukan akad utang.
Walhasil, fasilitas kredit, yakni impor peralatan, instrumen, dan bahan-bahan yang diperlukan untuk berbagai proyek dengan harga yang ditangguhkan adalah tidak sama dengan utang. Hukum syariat atas masalah ini adalah hukum syariat menyangkut jual beli dengan harga yang ditangguhkan. Ini berbeda dengan utang, yaitu mengambil harta sebagai utang untuk waktu tertentu, baik yang diambil itu mata uang asing atau mata uang lokal, atau mengambil barang dengan harga dan harga itu dicatat sebagai utang untuk masa tertentu.
Semua itu adalah utang. Bahaya utang-utang ini jelas sekali bagi eksistensi suatu negara. Oleh karena itu, utang-utang ini haram berdasarkan kaidah, “Setiap bagian dari satuan-satuan sesuatu yang mubah, jika membawa pada bahaya, haram bagi satuan itu, sedangkan bagian sesuatu yang lain tetap mubah.” Artinya, yang diharamkan adalah utang-utang yang membawa pada bahaya saja. [MNews/RY-YG]
Sumber: Abdurrahman al-Maliki, Politik Ekonomi Islam.

Alhamdulillah