Di antara kondisi yang dapat diterapkan status hukum fasilitas umum adalah pabrik-pabrik industri yang berasal dari minyak bumi, seperti industri petrokimia dan gas alam. Pabrik semacam ini termasuk dalam kepemilikan umum karena minyak bumi merupakan milik umum.
Tag: politik ekonomi islam
[Politik Ekonomi Islam] Sumber-Sumber Ekonomi (Bagian 15/46)
Adapun harta benda yang termasuk fasilitas umum, dalam hal ini, Asy-Syari’ (Allah Taala) dan Rasul-Nya telah menetapkan bahwa manusia bersekutu dalam memilikinya, yaitu air, padang rumput, dan api.
[Politik Ekonomi Islam] Sumber-Sumber Ekonomi (Bagian 14/46)
Seseorang yang membangun pabrik, lalu memproduksi barang-barang yang termasuk milik umum, maka statusnya adalah seperti orang yang menanam di tanah orang lain tanpa hak, yakni menanam di atas tanah seseorang tanpa seizinnya.
[Politik Ekonomi Islam] Sumber-Sumber Ekonomi (Bagian 13/46)
Hukum pengambilalihan yang dilakukan oleh penguasa-penguasa sekarang adalah haram. Sebabnya, meskipun penguasa itu mengambilnya berdasarkan undang-undang, tetapi undang-undang itu buatan manusia sehingga undang-undang tersebut bukan hukum syariat.
[Politik Ekonomi Islam] Sumber-Sumber Ekonomi (Bagian 12/46)
Segala sesuatu yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki secara khusus oleh individu-individu tertentu adalah milik umum. Ini seperti laut, sungai, danau, tanah-tanah umum, teluk, selat, Terusan Suez, dan sebagainya.
[Politik Ekonomi Islam] Sumber-Sumber Ekonomi (Bagian 11/46)
Kerusakan muncul bukan karena kepemilikan pabrik sebagai kepemilikan individu, tetapi karena diterapkannya sistem kapitalisme. Hal ini terjadi ketika peningkatan produksi dijadikan sebagai asas sistem serta manusia diberi kebebasan dalam hal kepemilikan dan berusaha.
[Politik Ekonomi Islam] Sumber-Sumber Ekonomi (Bagian 10/46)
Hukum asal kepemilikan industri bersifat individual. Artinya, setiap individu rakyat boleh memiliki industri. Adapun hukum industri adalah mengikuti hasil produksinya.
[Politik Ekonomi Islam] Sumber-Sumber Ekonomi (Bagian 9/46)
Menyewakan tanah untuk selain pertanian hukumnya mubah (boleh). Larangan yang ada terfokus pada menyewakan tanah pertanian saja. Larangan itu tidak berlaku umum atas setiap penyewaan tanah.
[Politik Ekonomi Islam] Sumber-Sumber Ekonomi (Bagian 8/46)
Hadis-hadis yang sahih dan jelas telah menunjukkan dengan sempurna tentang larangan menyewakan tanah berupa larangan yang bersifat umum. Tidak terdapat satu dalil pun yang mengkhususkan dan membatasi jenis tanah tertentu.
[Politik Ekonomi Islam] Sumber-Sumber Ekonomi (Bagian 6/46)
Islam telah mensyariatkan hukum-hukum khusus seputar tanah. Islam membolehkan kepemilikan tanah dengan sebab/cara membeli, waris, hibah, menghidupkan tanah, memagari tanah, dan pemberian negara secara cuma-cuma.
[Politik Ekonomi Islam] Sumber-Sumber Ekonomi (Bagian 5/46)
Penulis: Abdurrahman al-Maliki Sambungan dari Bagian 4/46 Muslimah News, TELAAH KITAB — Dengan demikian, perkara yang harus diatasi adalah yang mendatangkan bahaya, bukan hal yang
[Politik Ekonomi Islam] Sumber-Sumber Ekonomi (Bagian 4/46)
Menyewakan tanah pertanian dilarang secara mutlak. Pemilik tanah harus dipaksa menangani produksi tanah dengan aktivitas pertanian. Jika tidak demikian, tanah itu diambil (oleh negara) tanpa kompensasi apa pun.
