[Politik Ekonomi Islam] Sumber-Sumber Ekonomi (Bagian 6/46)

[Politik Ekonomi Islam] Sumber-Sumber Ekonomi (Bagian 6/46)

Penulis: Abdurrahman al-Maliki

Sambungan dari Bagian 5/46

Muslimah News, TELAAH KITAB — Hukum-hukum Pertanahan

Islam telah mensyariatkan hukum-hukum khusus seputar tanah. Islam membolehkan kepemilikan tanah dengan sebab/cara membeli, waris, hibah, menghidupkan tanah, memagari tanah, dan pemberian negara secara cuma-cuma. Memiliki tanah dengan cara membeli, waris, dan hibah sudah jelas.

Adapun memiliki tanah dengan sebab menghidupkannya, intinya adalah bahwa setiap tanah yang mati, lalu dihidupkan oleh seseorang, maka tanah itu menjadi miliknya. Tanah mati adalah tanah yang tidak tampak dimiliki seseorang, tidak ada bekas sesuatu, seperti pagar, tanaman, bangunan, dan yang lainnya, serta tidak ditemukan adanya seseorang yang milikinya atau memanfaatkannya.

Menghidupkan tanah berarti memakmurkannya, seperti menjadikannya layak untuk lahan pertanian (misalnya dengan menanaminya), membuat bangunan di atasnya, atau membuat apa pun yang menunjukkan atas pemakmuran tanah. Rasulullah saw. bersabda, “Siapa saja yang menghidupkan tanah mati, tanah itu menjadi miliknya.” (HR Al-Bukhari, At-Tirmidizi, Abu Dawud, Ahmad, Malik, dan Ad-Darimi).

“Siapa saja yang memakmurkan tanah yang tidak dimiliki siapa pun, ia berhak atas tanah itu.” (HR Ahmad).

“Kaum mana pun yang menghidupkan sesuatu dari bumi atau mereka memakmurkannya, mereka berhak atasnya.”

Memagari tanah (tahjir) adalah membuat batas-batas pada tanah yang menunjukkan adanya penguasaan tanah secara pribadi dan membatasinya dengan batas-batas tertentu, seperti menaruh bebatuan, membuat pagar, dinding atau tiang-tiang dari besi, kayu, balok, atau yang sejenis dengan itu di sekitar tanah. Setiap sesuatu yang menunjukkan pada pembatasan tanah dan pemisahannya dari yang lain dengan batas-batas tertentu dianggap sebagai tahjir.

Memagari tanah (tahjir) sama seperti menghidupkan tanah (ibya). Orang yang memagari tanah (al-muhtajir) secara otomatis memiliki tanah itu meski sekadar dengan meletakkan sesuatu yang dapat membatasinya, seperti batu dan lainnya. Al-Muhtajir secara langsung memiliki tanah yang dipagarinya segera setelah terjadinya pemagaran. Ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

“Siapa saja yang membatasi tanah dengan dinding, maka ia berhak atas tanah itu.” (HR Abu Dawud dan Ahmad).

“Siapa saja yang membatasi sesuatu dengan dinding, maka ia berhak atas sesuatu itu.”

Menghidupkan tanah atau memagari tanah menjadi sebab kepemilikan tanah. Untuk memiliki tanah dengan cara ini tidak perlu izin negara. Jika seseorang menghidupkan tanah mati atau membuat batas-batas di sekitarnya, ia secara otomatis berhak memilikinya tanpa perlu sama sekali meminta izin negara.

Adapun iqtha’ adalah tanah-tanah yang diberikan oleh negara kepada individu-individu tertentu secara gratis. Tanah pemberian negara adalah tanah yang sebelumnya pernah dihidupkan, tetapi tidak ada pemiliknya, sehingga otomatis menjadi milik negara. Tanah ini tidak bisa dimiliki dengan cara dihidupkan atau dipagari karena tanah itu memang bukan tanah mati, selama sebelumnya sudah ditanami. Artinya, tanah tersebut adalah tanah hidup, tetapi tidak ada pemiliknya. Tanah semacam ini hanya bisa dimiliki melalui pemberian oleh negara.

Rasulullah saw. pernah memberi tanah secara cuma-cuma kepada Abu Bakar ra. dan Umar ra.. Tanah yang diberikan oleh negara kepada salah seorang rakyatnya dinamakan dengan iqtha’. Pemberian tanah oleh negara ini hukumnya mubah (boleh) berdasarkan dalil berupa perbuatan Rasulullah ﷺ.

Tanah yang diperoleh/dimilikı dengan sebab iqtha’, tabjir, dan ihya’ sama persis seperti tanah yang dimiliki melalui cara membeli, pewarisan, dan hibah. Hukum semacam ini tidak terdapat pada selain tanah.

Tanah yang diperoleh melalui salah satu dari cara-cara di atas memaksa pemiliknya agar mengelolanya. Ia tidak diperkenankan menyia-nyiakannya. Pasalnya, pengelolaan tanah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kepemilikan tanah. Artinya, kepemilikan atas tanah menjadikan pemiliknya dipaksa untuk menggarapnya.

Jika ia mengabaikan dan menyia-nyiakan tanahnya selama tiga tahun, tanah itu akan diambil secara paksa (oleh negara) dan diberikan kepada orang lain. Dengan kata lain, jika tanah itu tidak digarap selama tiga tahun, kepemilikannya menjadi batal. Saat itu pula ia akan dipaksa untuk melepaskan tanah tersebut. Rasulullah saw. bersabda, “Sebelumnya tanah itu milik Allah dan Rasul-nya, lalu menjadi milik kalian. Oleh karena itu, siapa saja yang menghidupkan tanah mati, maka ia menjadi pemiliknya. Tidak ada hak bagi orang yang memagari tanah setelah diabaikan selama tiga tahun.”

Yahya bin Adam meriwayatkan hadis melalui sanad Amru bin Syuaib yang mengatakan, “Rasulullah saw. pernah memberikan sebidang tanah kepada beberapa orang dari Muzainah atau Juhainah. Namun kemudian, mereka menelantarkannya. Kemudian ada suatu kaum yang menghidupkannya. Umar ra. berkata, ‘Seandainya tanah tersebut pemberian dariku atau dari Abu Bakar, tentu aku akan mengembalikannya, tetapi tanah tersebut dari Rasulullah ﷺ.'”

Amru bin Syuaib berkata, “Umar lalu mengatakan, ‘Siapa saja yang menelantarkan tanahnya selama tiga tahun, tidak ia kelola, lalu ada orang lain yang mengelolanya, maka tanah tersebut menjadi miliknya. Seandainya tanah tersebut pemberian dariku atau dari Abu Bakar, tentu aku akan mengembalikannya. Akan tetapi, tanah tersebut dari Rasulullah ﷺ.'”

Artinya, tanah tersebut telah lewat tiga tahun lebih. Dengan kata lain, kalau tanah tersebut dari Abu Bakar ra., tentu tidak akan sampai lebih dari tiga tahun. Demikian pula kalau tanah itu dari Umar ra., tentu juga tidak akan sampai lebih dari tiga tahun. Akan tetapi, tanah tersebut dari Rasulullah saw., sementara waktunya telah melewati masa tiga tahun sehingga tidak mungkin tanah yang telah disita oleh negara itu dikembalikan kepada pemiliknya. [MNews/RY-YG]

Sumber: Abdurrahman al-Maliki, Politik Ekonomi Islam.

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *