Penulis: Abdurrahman al-Maliki
Muslimah News, TELAAH KITAB — Namun, tidak benar bahwa barang yang diproduksi, termasuk kepemilikan umum atau kepemilikan individu, ditentukan oleh negara. Syariat yang menjelaskan status harta benda atau bahan-bahan produksi. Syariat telah menentukan harta benda kepemilikan umum dengan ketentuan yang sangat jelas dan didukung oleh nas-nas syariat.
Syariat telah membatasi harta benda yang menjadi milik umum. Harta benda itu tidak sah menjadi milik individu karena tiga hal.
Pertama, barang tambang yang jumlahnya tidak terbatas.
Kedua, sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki oleh individu secara perorangan.
Tiga, harta benda yang merupakan fasilitas umum. Jika tidak ada di dalam suatu negeri, suku, atau komunitas yang hidup terus-menerus sebagai sebuah komunitas, akan berpotensi sengketa dalam mencarinya.
Adapun bahan tambang yang tidak terbatas, maka dalilnya bahwa ia termasuk milik umum dan tidak boleh dimiliki sebagai milik individu, seperti yang diriwayatkan dari Abyadh bin Hamal. Dikatakan bahwa ia pernah meminta kepada Rasulullah saw. untuk mengelola tambang garam yang terdapat di daerah Ma’rab. Setelah ia pergi, ada seseorang bertanya, “Wahai Rasulullah, tahukah engkau, apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir.” Rasulullah kemudian bersabda, “Tariklah tambang tersebut darinya.” (HR Ibnu Majah dan ad-Darimi).
Dalam riwayat Amru bin Qis al-Ma’rabi, ia berkata, “Aku pernah meminta kepada Rasulullah saw. tambang garam yang terdapat di daerah Ma’rab. Beliau pun memberikannya kepadaku. Kemudian ada seseorang berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya tambang garam itu bagaikan air yang mengalir (yakni tidak terbatas).’ Kemudian Rasulullah saw. bersabda, ‘Kalau begitu, tidak bisa.'” (HR Ibnu Majah dan ad-Darimi).
Tambang garam itu disamakan dengan air mengalir yang tidak terputus karena jumlahnya tidak terbatas. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah saw. pernah memberikan tambang garam kepada Abyadh bin Hamal. Ini menunjukkan kebolehan iqtha’ (pemberian negara). Ketika beliau mengetahui bahwa ia termasuk tambang yang tidak terbatas, maka beliau menarik kembali pemberiannya dan Abyadh pun mengembalikannya. Rasulullah saw. melarang tambang itu menjadi milik individu karena ia merupakan kepemilikan kolektif atau milik umum.
Hadis di atas tidak menekankan pada garamnya, tetapi pada tambangnya yang tidak terbatas. Peristiwa itu terjadi pada tambang dengan salah satu jenisnya, yakni garam dengan kapasitasnya sebagai sebuah tambang yang bagaikan air mengalir sehingga tidak terbatas. Hadis ini merupakan dalil bahwa tambang termasuk dalam kepemilikan umum, ia tidak boleh dijadikan milik individu.
Ini mencakup semua jenis tambang, baik tambang yang tampak, yang bisa diperoleh tanpa harus bersusah payah, yang bisa didapatkan oleh manusia, serta bisa mereka manfaatkan, seperti garam, antimon, batu mulia, dan sebagainya. Begitu pula tambang yang berada di dalam perut bumi, yang tidak bisa diperoleh selain dengan kerja keras dan susah payah, seperti tambang emas, perak, besi, tembaga, timah, dan yang sejenisnya, baik berbentuk padat seperti kristal ataupun berbentuk cair seperti minyak tanah. Semuanya adalah tambang yang termasuk dalam pengertian hadis di atas.
Adapun barang yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki oleh individu secara perorangan, maka dalilnya bahwa ia termasuk ke dalam kepemilikan umum—adalah pengakuan Rasulullah saw. bahwa semua manusia berserikat dalam memiliki jalan umum.
Rasulullah saw. bersabda, “Mina adalah tempat tinggal orang yang datang terlebih dulu.” (HR At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, dan Ad-Darimi).
Mina adalah tempat yang terkenal di daerah Hijaz. Orang-orang singgah di sana ketika mereka selesai melaksanakan wukuf di Arafah. Artinya, Mina adalah milik bagi semua manusia. Siapa saja yang lebih dahulu datang di tempat itu dan tinggal di sana, ia berhak atas tempat itu.
Siapa pun yang mengamati realitas jalan dan kota Mina, ia akan mendapatkan bahwa sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki oleh individu secara perorangan. Jalan umum adalah milik bersama, sehingga tidak mungkin dimiliki secara khusus oleh individu atau komunitas tertentu.
Kota Mina adalah tempat persinggahan jemaah haji agar mereka menjalankan syiar-syiar tertentu bagi haji. Sifat pembentukannya sebagai tempat milik bersama untuk menjalankan syiar-syiar haji menghalangi untuk dimiliki secara khusus oleh individu atau komunitas tertentu.
Dengan demikian, kedua dalil di atas dapat diterapkan pada setiap perkara yang sifat-sifatnya sama, tidak melalui jalan analogi (qiyas). Oleh karena itu, segala sesuatu yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki secara khusus oleh individu-individu tertentu adalah milik umum. Ini seperti laut, sungai, danau, tanah-tanah umum, teluk, selat, Terusan Suez, dan sebagainya.
Semuanya itu dan yang sejenisnya termasuk dalam kepemilikan umum. Yang bisa disejajarkan dengan hal-hal itu adalah masjid, sekolah negeri, rumah sakit negeri, lapangan (alun-alun), tempat-tempat penampungan, dan sebagainya. Semuanya termasuk milik umum.
Adapun barang-barang yang merupakan fasilitas umum, maka dalilnya bahwa ia merupakan milik umum adalah hadis yang diriwayatkan dari Abi Khirasy dari sebagian sahabat Nabi saw., bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Kaum muslim berserikat dalam tiga hal, yakni air, padang rumput, dan api.” (HR Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad).
Dalam hadis yang diriwayatkan Anas dari Ibnu Abbas ada tambahan, “Wa tsamnuhu haram (dan harganya haram).” Dalam hadis dari Abu Hurairah ra. dinyatakan, Nabi saw. bersabda, “Tidak akan pernah dilarang air, padang rumput, dan api (untuk siapa pun).”
Hadis ini menjelaskan bahwa barang-barang ini adalah milik umum. Hanya saja, indikasi-indikasi syar’iyyah yang terkait dengan masalah ini memandang bahwa barang-barang ini menjadi milik umum karena sifat tertentu yang terdapat di dalamnya yang mengharuskan demikian itu. [MNews/RY-YG]
Sumber: Abdurrahman al-Maliki, Politik Ekonomi Islam.

One thought on “[Politik Ekonomi Islam] Sumber-Sumber Ekonomi (Bagian 12/46)”