Penulis: Abdurrahman al-Maliki
Muslimah News, TELAAH KITAB — Maksud bilangan tiga dalam hadis ini bukan untuk membatasi jumlahnya. Alasannya karena Rasulullah saw. membolehkan orang untuk memiliki air di Thaif dan Khaibar sebagai milik individu. Mereka memiliki air itu sebagai milik individu. Mereka pun secara khusus menggunakan air itu untuk mengairi sawah dan ladang mereka. Ini menunjukkan bahwa perserikatan dalam air adalah sehubungan dengan sifatnya, bukan dengan zat airnya. Artinya, sehubungan dengan eksistensinya yang termasuk fasilitas umum.
Jika hadis “Kaum muslim berserikat dalam tiga hal…” itu dihubungkan dengan keputusan Rasulullah saw. yang membolehkan manusia memiliki air, bisa disimpulkan bahwa di sana terdapat illat untuk persekutuan dalam air, yaitu eksistensi air sebagai fasilitas umum. Jika air itu tidak termasuk fasilitas umum, tentu air bukanlah milik umum. Ini karena Rasulullah saw. bersabda, “Manusia bersekutu dalam tiga hal.”
Di sisi lain, beliau membolehkan orang memiliki air sebagai milik individu. Hal itu menunjukkan bahwa larangan itu disertai dengan adanya illat, artinya persekutuan itu karena suatu illat. Air, padang rumput, dan api adalah bahan bakar yang termasuk milik umum karena sebab yang terdapat di dalamnya, yaitu eksistensinya sebagai fasilitas umum. Jika illat ini hilang darinya, ia menjadi milik individu. Jika illat itu ada pada barang-barang selainnya (selain yang disebutkan dalam hadis) yang dimiliki ındividu, ia menjadi milik umum.
Oleh karena itu, setiap barang yang tergolong fasilitas umum adalah termasuk milik umum. Yang menjadi kriteria bahwa eksistensi barang itu terkategori fasilitas umum adalah bahwa jika barang itu tidak terdapat dalam suatu negara, orang-orang bersengketa/bercerai-berai dalam mendapatkannya, seperti yang terjadi pada suatu suku. Di daerah suatu suku, jika tidak ditemukan gandum, orang-orang akan pergi dan berusaha mendapatkannya. Namun, mereka tidak sampai bersengketa dalam mendapatkannya.
Berbeda halnya jika di suatu daerah tidak ada air, perlindungan, atau bahan bakar, semua suku akan bercerai-berai, bersengketa, berpencaran, dan berimigrasi. Begitu juga, jika di suatu kota tidak terdapat air, penduduknya akan berebut dan bersengketa. Namun, jika di sana tidak ada sarana transportasi, mereka tidak akan berebut dan bersengketa. Dengan demikian, air termasuk fasilitas umum, sedangkan sarana transportasi tidak termasuk fasilitas umum.
Dengan demikian, jelas bahwa syariat telah memberikan batasan yang sangat jelas tentang harta benda yang merupakan milik umum. Dengan batasan syariat itu, status hukum pabrik akan diketahui, yakni termasuk kepemilikan umum atau tidak. Syariat tidak menjadikan negara berkuasa atas kepemilikan individu, tidak bebas mengambil alih milik seseorang di antara rakyatnya dengan alasan kepentingan umum, dan tidak bebas berkata, “Ini kepemilikan individu dan ini kepemilikan umum.”
Keputusan negara harus terikat dengan syariat. Syariat mengharamkan negara menguasai harta benda rakyat dengan kekuasaannya. Rasulullah saw. bersabda, “Tidak halal (mengambil) harta milik orang Islam, kecuali atas kerelaan darinya.” (HR Ahmad).
Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya darahmu, harta-bendamu,…adalah haram bagimu.” (HR Ahmad).
Hadis ini umum meliputi negara dan yang lainnya. Oleh karena itu, negara tidak boleh meminta harta milik individu tertentu dengan alasan merenovasi kota, membuat jalan, membangun sekolah, masjid, rumah sakit, atau yang lainnya, dengan alasan untuk kepentingan umum. Sungguh, tindakan seperti itu haram.
Sebabnya, keharaman mengambil alih harta benda milik individu bersifat umum, meliputi negara dan yang lainnya. Rasulullah saw. bersabda, “Tidak halal (mengambil) harta milik orang Islam.” (HR Ahmad).
Peniadaan kehalalan di sini bersifat umum, yakni tidak halal bagi siapa pun mengambil harta milik orang Islam. Oleh karena itu, negara juga tidak boleh mengecualikan diri dari keumuman pengertian nas ini, meskipun dengan alasan demi kepentingan umum. Sebabnya, mengecualikan dari nas yang umum harus dengan nas syariat yang lain, seperti Al-Qur’an dan sunah. Hal ini bukanlah dengan pengecualian oleh salah seorang di antara manusia, tidak oleh Khalifah dan tidak pula oleh yang lainnya.
Adapun terkait dengan tanah area negara, kayu-kayu bakar, dan tempat-tempat penggembalaan hewan, terdapat nas yang menunjukkan bahwa ia termasuk dalam kepentingan umum, bukan karena ia termasuk kepentingan umum. Tidak dikatakan bahwa rumah sakit atau sekolah termasuk fasilitas umum, lalu menjadi milik umum, dengan adanya kebolehan untuk mengambil alih harta milik individu untuk umum.
Tidak dikatakan demikian. Sebabnya, semua ini bukan fasilitas umum yang menjadi milik umum. Dalam hal ini, tidak dapat diterapkan padanya definisi barang yang termasuk fasilitas umum, yaitu barang yang jika tidak terdapat dalam suatu komunitas, komunitas itu akan bersengketa dan berhamburan untuk mendapatkannya, seperti air.
Namun, pendidikan dan pengobatan bukan sesuatu yang jika tidak ada akan mengakibatkan komunitas masyarakat bersengketa dan berhamburan untuk mendapatkannya. Namun, mereka yang pergi untuk belajar dan berobat adalah orang-orang yang membutuhkannya saja. Pendidikan dan pengobatan serupa dengan gandum, pakaian, dan obat. Komunitas masyarakat tidak akan bersengketa dan berhamburan untuk mendapatkannya atau komunitas tidak akan eksodus untuk mendapatkannya.
Benar, barang-barang itu (pendidikan dan pengobatan) termasuk fasilitas umum. Negara wajib menyediakannya untuk komunitas. Namun, dari segi zatnya, barang-barang itu bukan termasuk fasilitas umum. Negara wajib menyediakannya sebagai fasilitas umum dan kepentingan umum. Dalam pengadaannya, negara wajib sesuai dengan nas-nas syariat, yakni tidak mengharamkan yang mubah dan memubahkan yang haram. Negara membeli dari rakyat dengan kerelaannya dan dengan harga yang sesuai, tidak dengan mengambil alihnya.
Dengan demikian, hukum pengambilalihan yang dilakukan oleh penguasa-penguasa sekarang adalah haram. Sebabnya, meskipun penguasa itu mengambilnya berdasarkan undang-undang, tetapi undang-undang itu buatan manusia sehingga undang-undang tersebut bukan hukum syariat. Ini dilihat dari satu sisi. Dari sisi yang lain berarti penguasa memubahkan sesuatu yang haram dilakukan. Oleh karena itu, keduanya sama-sama tidak boleh. [MNews/RY-YG]
Sumber: Abdurrahman al-Maliki, Politik Ekonomi Islam.

One thought on “[Politik Ekonomi Islam] Sumber-Sumber Ekonomi (Bagian 13/46)”