“Serakahnomics”, Validasi atas Tegaknya Sistem Ekonomi Kapitalistik

“Serakahnomics”, Validasi atas Tegaknya Sistem Ekonomi Kapitalistik

Muslimah News, FOKUS — Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap adanya mazhab baru dalam ekonomi, yaitu “serakahnomics”. Ini adalah terminologi dari Prabowo untuk menggambarkan praktik keserakahan dalam ekonomi. Hal ini dipaparkannya dalam Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Surakarta pada Ahad (20-7-2025).

Kosakata tersebut adalah cara Presiden RI untuk menyoroti masalah yang sudah mengakar di Indonesia, yakni akumulasi kekayaan dan sumber daya oleh segelintir pihak. Perihal ini, ekonom Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai penyebutan “serakahnomics” oleh Presiden Prabowo seharusnya menjadi dorongan politik untuk membenahi struktur ekonomi secara menyeluruh. Namun, tantangannya akan sangat besar. Pasalnya, mengubah pola seperti ini butuh kemauan politik yang kuat, transparansi, dan keberpihakan yang jelas pada kelompok rentan.

Selain itu, Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menjelaskan bahwa “serakahnomics” lahir dari dua akar persoalan besar, yakni bentuk ekonomi yang ekstraktif dan perilaku pejabat negara yang koruptif. Menurutnya, para pelaku “serakahnomics” kerap memanfaatkan kekuasaan untuk memengaruhi kebijakan negara, menyuap pejabat tinggi, atau bahkan ikut menjadi bagian dari pemerintahan. Sebagai imbalan, para pelaku mendapat konsesi lahan tambang atau perkebunan yang luas.

“Serakahnomics” Vs. Kebijakan Populis

Pernyataan tentang “serakahnomics” adalah wujud pengakuan Presiden akan adanya problematik ekonomi yang sangat parah di Indonesia. Karut marut ekonomi itu diperburuk oleh kesenjangan sosial yang sangat lebar sebagai akibat praktik keserakahan segelintir orang yang notabene para konglomerat kapitalis. Kondisi ini sebenarnya suatu keniscayaan karena negara ini menerapkan sistem kapitalisme.

Namun, pernyataan Prabowo juga menegaskan ketakmampuannya untuk melihat secara mendalam bahwa keserakahan yang ada merupakan buah penerapan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang lahir dari sistem kapitalisme. Ketakmampuan ini makin nyata ketika solusi yang diambil saat kondisi masyarakat terpuruk ternyata sebatas langkah pragmatis, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk para pekerja, juga Sekolah Rakyat untuk para murid dari keluarga miskin.

Pernyataan tentang “serakahnomics” seolah-olah ingin menegaskan bahwa proyek-proyek sosial itu merupakan kebijakan yang bermanfaat untuk masyarakat. Praktik “serakahnomics” seolah-olah bertolak belakang dengan kebijakan-kebijakan populis itu, padahal sejatinya sama saja. Kebijakan yang sekadar populis tidak akan menyentuh akar permasalahan yang ada.

Jelas, pernyataan tentang “serakahnomics” tidak berasal dari kesadaran yang tulus menuju perubahan hakiki bagi masyarakat. Kemunculan istilah “serakahnomics” jangan sampai mengalihkan perhatian kita dari hancurnya sektor manufaktur, karut marut dunia kerja yang berimbas tsunami PHK, serta sektor ritel nasional yang bertumbangan akibat banjir produk impor. Lebih parah lagi, di dunia digital ada arus deras judol dan pinjol yang cenderung dibiarkan tanpa ada langkah tegas dari pemerintah untuk menanggulanginya secara tuntas. Belum lagi penguasaan lahan berupa konsesi hutan dan tambang yang memperlebar karpet merah untuk para korporat.

Pada sektor moneter, nilai mata uang Garuda makin anjlok dan utang luar negeri kian membengkak. Inflasi terjadi pada berbagai sektor vital publik, seperti pangan dan energi. Pada sektor fiskal, kebijakan pajak dan tarif makin beragam dan mencekik rakyat. Fenomena perampasan aset rakyat juga merajalela, contohnya penguasaan tanah rakyat dan hutan adat atas nama reforma agraria, serta pembekuan rekening menganggur (dormant) milik rakyat.

Pada sektor peradilan, hukum begitu mudah diperjualbelikan. Pemberian amnesti dan abolisi kepada para terpidana pun sarat kepentingan politik, misalnya dalih merangkul oposisi. Hal ini sama saja mengabaikan jerit rakyat awam yang sering kali menjadi korban putusan hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Berbagai kasus suap dan gratifikasi kepada para penegak hukum tumbuh subur bagai jamur pada musim hujan.

Sebaliknya, penyeru kebenaran menjadi sasaran empuk untuk dikriminalisasi. Standar kebenaran diputarbalikkan sehingga menimbulkan ketakutan publik untuk menyampaikan kejujuran. Lebih miris lagi, aparat penegak hukum tidak berperan nyata untuk menegakkan hukum, tetapi justru banyak yang menjadi pelaku pelanggaran hukum. Keadilan benar-benar dipasung dan dipasang sekadar sebagai formalitas tanpa memiliki kekuatan yang berarti.

Menilik secuil realitas ini, sejatinya kezaliman telah datang silih berganti. Semua kerusakan dalam kehidupan itu merupakan buah dari penerapan berbagai kebijakan yang kapitalistik, yakni membela kepentingan pemodal dan mengesampingkan kepentingan rakyat banyak. Jika sudah begini, lantas siapa yang sejatinya serakah dan memberi ruang tumbuh yang luas bagi keserakahan itu?

Validasi atas Tegaknya Sistem Ekonomi Kapitalistik

Sungguh, kemunculan istilah “serakahnomics” tidak serta merta menghapus realitas bahwa negeri ini menerapkan sistem kapitalisme beserta seluruh derivatnya, termasuk di bidang ekonomi. Pernyataan tentang “serakahnomics” justru menjadi validasi atas tegaknya sistem ekonomi kapitalisme. Fenomena miris dan buruk yang terjadi selama ini adalah dampak lazim dari tegaknya sistem yang berbasis pada prinsip kebebasan (liberal) itu. Jelas, pada titik inilah letak akar permasalahannya.

Sepanjang negara masih menerapkan sistem kapitalisme, kesenjangan sosial akan selalu lebar dan jurang ketimpangan ekonomi akan makin dalam. Si kaya makin kaya, sedangkan si miskin makin miskin. Terlebih lagi, sistem ekonomi kapitalisme juga berkelindan dengan sistem politik demokrasi yang memberi peluang besar bagi para kapitalis untuk menyetir kebijakan.

Di dalam kapitalisme, kekuatan uang adalah hal yang paling menonjol. Hal ini ditunjang oleh salah satu pilar utama sistem ekonomi kapitalisme, yakni liberalisasi kepemilikan individu. Individu/swasta boleh memiliki sumber daya ekonomi tanpa batas, termasuk SDA yang semestinya bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Faktanya, beragam SDA hayati maupun tambang di negeri ini, seperti emas, migas, minerba, dll. dikuasai dan dinikmati hanya oleh segelintir orang, yakni para kapitalis.

Demikian halnya sumber daya lahan. Sekitar setengah dari 60 juta hektare lahan bersertifikat di negeri ini hanya dikuasai oleh 60 keluarga. Sebaliknya, puluhan juta rakyat hanya memiliki lahan yang sangat terbatas, bahkan jutaan lainnya tidak memiliki lahan. Miris, penguasaan sumber daya ekonomi oleh segelintir orang (oligarki) ini mendapatkan legitimasi dari negara melalui berbagai undang-undang, termasuk Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Tidak hanya itu, negara juga memosisikan pajak sebagai sumber dana andalan bagi pemasukan APBN, padahal sebagian besar pajak itu berasal dari rakyat. Perlu kita ketahui, pada 2024 porsi pendapatan negara dari pajak nilainya hampir Rp2.000 triliun atau lebih dari 70% dari total pendapatan APBN. Selain itu, negara juga menjadi pelaku riba dengan terus menumpuk utang luar negeri berbasis bunga berbunga. Pada 2024 untuk membayar bunga utangnya saja nilainya mencapai hampir Rp500 triliun. Sedangkan pajak dan riba adalah instrumen yang menjadi ciri khas sistem ekonomi kapitalisme.

Kritik terhadap Sistem Kapitalisme

Syekh Taqiyuddin an-Nabhani mengkritik sistem kapitalisme di dalam kitab Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam (Sistem Ekonomi Islam) dari sejumlah aspek. Pertama dari asasnya. Asas kapitalisme adalah sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan, termasuk dari urusan ekonomi. Asas ini jelas batil. Ini berbeda dengan Islam yang menjadikan akidah Islam sebagai landasan dan syariat Islam sebagai pengatur segala urusan.

Kedua, kapitalisme melahirkan konsep kepemilikan yang batil karena membolehkan kepemilikan individu atas SDA milik umum. Yang termasuk harta kepemilikan umum adalah air, tambang (mineral, migas, batu bara, dll.), listrik, hutan, laut, sungai, pulau-pulau, dan lainnya. Di dalam Islam, semua itu haram dimiliki oleh individu/swasta. Semua jenis harta kepemilikan umum atau yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikelola oleh negara dan hasilnya harus bisa dinikmati oleh seluruh warga negara, baik muslim maupun nonmuslim.

Ketiga, distribusi kekayaan dalam sistem ekonomi kapitalisme jelas tidak adil. Sebabnya, sistem ekonomi kapitalisme hanya fokus pada peningkatan produksi (akumulasi) kekayaan, bukan pada distribusi yang merata dan adil bagi seluruh warga negara. Akibatnya, terjadi kesenjangan ekstrem antara si kaya dan si miskin. Realitas ini pula yang sedang terjadi di negeri ini karena sejatinya sejak awal kemerdekaan hingga saat ini memang mengadopsi sistem ekonomi kapitalisme.

Keempat, negara lebih memihak dan melayani para kapitalis (pemilik modal) daripada mengurus urusan rakyat. Itulah sebabnya kebijakan pemerintah sering kali tunduk pada kebijakan pesanan yang tegak di atas kekuatan uang (kapital). Di antara contohnya adalah Omnibus Law UU Cipta Kerja yang isinya lebih berpihak kepada oligarki daripada rakyat. Tidak pelak, sistem kapitalisme meniscayakan para kapitalis memiliki pengaruh dan kendali kuat atas terbitnya sebuah peraturan perundang-undangan.

Kelima, praktik ekonomi serba bebas (liberal) dalam sistem ekonomi kapitalisme menciptakan aneka kezaliman, seperti praktik monopoli, eksploitasi buruh, riba, spekulasi, menjadikan rakyat sebagai pasar, dll.

Inilah sedikit gambaran wajah buruk kapitalisme yang membuatnya tidak layak diambil untuk mengatur urusan kehidupan, termasuk ekonomi dan politik, karena jelas-jelas rusak, merusak, batil, dan membuahkan kezaliman. Ini semua berbeda nyata dengan Islam sebagai sistem sahih, terbaik, dan menyejahterakan.

Sistem Ekonomi Islam, Sahih, Terbaik, dan Menyejahterakan

Islam adalah satu-satunya agama yang sahih serta aturan yang bersumber dari Allah Taala. Islam mampu mengatur kehidupan manusia dalam seluruh aspek secara paripurna, termasuk urusan ekonomi. Syekh Taqiyuddin an-Nabhani juga menjelaskan di dalam kitab Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam bahwa hanya sistem ekonomi Islam yang mampu menciptakan kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan bagi seluruh rakyat.

Syekh Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan beberapa poin seputar sistem ekonomi Islam. Pertama, sistem ekonomi Islam berfokus pada distribusi kekayaan, bukan produksi/akumulasi kekayaan. Ini menunjukkan bahwa tujuan sistem ekonomi Islam tidak untuk menciptakan kekayaan kolektif nasional berbasis pertumbuhan ekonomi sebagaimana konsep produk domestik bruto (PDB), melainkan mendistribusikan kekayaan kepada seluruh rakyat individu per individu secara adil dan makruf.

Kedua, kepemilikan dalam Islam dibagi tiga, yaitu kepemilikan individu (al-milkiyyah al-fardiyyah), kepemilikan umum (al-milkiyyah al-‘ammah), dan kepemilikan negara (al-milkiyyah ad-dawlah). Berdasarkan jenis-jenis kepemilikan ini, haram bagi individu/swasta untuk menguasai jenis-jenis harta kepemilikan umum dan negara.

Dalil mengenai kepemilikan individu adalah firman Allah Taala di dalam ayat,

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا

“Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan.” (QS An-Nisa [4]: 32).

Kemudian mengenai kepemilikan umum, dalilnya antara lain sabda Rasulullah saw.,

الْمُسْلِمُوْنَ شُركَاَءُ فِي ثَلاَثٍ: الْمَاءُ، وَالْكَلَأُ، وَالنَّارُ

“Kaum muslim itu berserikat dalam tiga hal, air, padang rumput, dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad).

Adapun terkait kepemilikan negara, yaitu harta yang menjadi milik negara (Khilafah) sebagai institusi yang mewakili kaum muslim dalam pengelolaan urusan mereka. Contoh harta kepemilikan negara adalah kharaj, jizyah, fai, harta orang murtad yang terbunuh atau melarikan diri dari negara Islam, dan harta waris yang tidak memiliki ahli waris. Ini sebagaimana firman Allah Taala di dalam ayat,

فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ

“Sesungguhnya seperlima dari ganimah itu adalah untuk Allah dan Rasul.” (QS Al-Anfal [8]: 41).

Pada praktiknya, yang disebut sebagai bagian Rasulullah saw. bukanlah milik pribadi beliau. Pada masa setelah beliau wafat, bagian ini dikelola oleh negara untuk kemaslahatan rakyat.

Ketiga, larangan atas kepemilikan harta yang haram. Islam melarang transaksi haram yang merusak ekonomi, seperti riba (bunga), gharar (ketakjelasan), judi (maysir), monopoli, spekulasi, saham, dan lainnya. Allah Taala berfirman,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.” (QS Al-Baqarah [2]: 275).

Juga sabda Rasulullah saw. di dalam hadis, “Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang samar (syubhat) yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa yang menjauhi perkara-perkara yang samar maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya, dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara yang samar maka ia telah terjerumus dalam perkara yang haram.” (HR Bukhari dan Muslim).

Keempat, negara wajib menjamin kebutuhan pokok rakyat dalam jumlah cukup dan makruf secara individu per individu, yakni berupa sandang, pangan, dan papan, serta hak-hak publik seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, dan transportasi. Rasulullah saw. bersabda,

الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam (khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR Bukhari).

Kelima, Islam menjamin distribusi SDA sehingga hasilnya bisa dinikmati oleh seluruh individu rakyat. Haram bagi negara untuk menyerahkan pengelolaan harta kepemilikan umum (tambang, hutan, air, gas alam, listrik, laut, sungai, pulau-pulau, dll.) kepada individu/swasta.

Khatimah

Sungguh, pemerintahan yang menaungi kaum muslim hendaklah memiliki predikat sebagai shultân[an] nashîr[an], yakni kekuasaan yang menolong, serta memenangkan Islam dan kaum muslim. Hanya saja, predikat itu mustahil diperoleh dari penerapan sistem kapitalisme saat ini yang penuh dengan keserakahan, kerusakan, kebatilan, dan kezaliman. Sebaliknya, shultân[an] nashîr[an] ini terbukti pernah tampil pada sepanjang sejarah tegaknya Daulah Islam sejak masa Rasulullah saw., khulafaurasyidin, hingga para khalifah setelahnya. Dengan itulah Islam menjadi negara adidaya di seluruh dunia sepanjang tiga belas abad. Wallahualam bissawab. [MNews/NA-RR]

Share

One thought on ““Serakahnomics”, Validasi atas Tegaknya Sistem Ekonomi Kapitalistik”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *