Kampung Narkoba Menjamur, Upaya Pemberantasan Narkoba Hanya Pepesan Kosong?

Kampung Narkoba Menjamur, Upaya Pemberantasan Narkoba Hanya Pepesan Kosong?

Penulis: Juanmartin

Muslimah News, FOKUS — Ratusan aparat gabungan menggerebek lokasi peredaran narkoba di kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, pada Ahad (1-11-2026). Mereka mendatangi kawasan tersebut dengan menaiki kereta rel listrik (KRL) Commuter Line dari Stasiun Tanjung Priok menuju Kampung Bahari dan Kampung Muara Bahari.

Di tempat berbeda, Polresta Kendari mengungkap peredaran gelap narkotika jaringan Medan, Sumatra Utara untuk diedarkan di wilayah Kelurahan Gunung Jati dan Kelurahan Kampung Salo, Kecamatan Kendari Barat. Sebanyak 4,7 kg sabu disita.

Sementara itu, tim gabungan Polda Lampung dan BNNP Lampung juga berhasil mengamankan enam orang serta menyita sejumlah barang bukti saat menggelar operasi pemberantasan narkotika di tiga desa wilayah Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Operasi itu berskala besar, yakni mengerahkan 401 personel gabungan pada Sabtu (7-11-2026), dipimpin Karo Ops Polda Lampung Kombes Pol M Anggi Naulifar Siregar bersama Dirresnarkoba Polda Lampung Kombes Pol Dodi Suryadin.

Maraknya kampung narkoba seakan merefleksi rilis BNN pada 2019 mengenai daftar kawasan rawan narkoba. Menurut data BNN tersebut, terdapat kurang lebih 654 kawasan rawan narkoba yang tersebar di 34 provinsi, termasuk Muara Bahari (Tanjung Priok). Tujuh tahun kemudian, yakni pada 1 November 2026, kawasan itu masih digerebek ratusan aparat gabungan.

Data BNN pada 2019 tadi memperlihatkan bahwa kerawanan narkoba tidak hanya ditemukan di kota-kota besar, tetapi juga di desa, kawasan permukiman, wilayah pesisir, dan wilayah perbatasan. Mengapa narkoba tetap ada? Mengapa seluruh upaya pemerintah dalam memberantas narkoba tidak pernah tuntas hingga ke akar-akarnya?

Hanya Pepesan Kosong?

Pemerintah pernah menyerukan perang semesta melawan narkoba. Hanya saja, data yang BNN rilis pada 2019 menjadi bukti bahwa seruan pemerintah memberantas narkoba hanya pepesan kosong. Banyaknya kampung narkoba dengan rantai bisnis lintas provinsi hingga mancanegara, membuktikan lemahnya upaya pemberantasan yang selama ini pemerintah galakkan.

Setelah berulang kali melakukan penggerebekan, upaya-upaya yang negara tempuh tampaknya haris dievaluasi. Sebab, makin gencar upaya pemberantasan, barang haram ini seakan tidak pernah hilang dari peredaran. Kasus-kasus besar bahkan terus bermunculan. Transaksi-transaksi pun menyusup hingga ke kampung, sampai-sampai ada yang mendapat julukan “kampung narkoba” sebagai bukti peredaran yang sangat marak.

Pemetaan kawasan rawan narkoba seharusnya menjadi navigasi untuk memutus rantai peredaran. Pemantauan kawasan-kawasan ini harus diperketat. Namun, narkoba masih saja menjadi momok di tengah masyarakat.

Di tengah upaya pemberantas tersebut, tidak sedikit masyarakat yang apatis. Pasalnya, niat tulus negara untuk membebaskan generasi dari narkoba kerap “mental” dengan realitas di lapangan. Bisnis narkoba memang menjanjikan keuntungan fantastis. Tidak heran, banyak jiwa-jiwa culas hingga oknum yang mengais keuntungan pada bisnis haram ini, termasuk aparat.

Banyaknya kasus besar yang kerap muncul membuktikan bahwa hingga hari ini para pengedar dapat bergerak dengan leluasa menjerat generasi. Kongkalikong aparat dengan para bandar adalah rahasia umum. Bahkan, beberapa kasus bandarnya justru dari pihak aparat.

Besarnya perputaran uang dalam bisnis kotor ini mampu membutakan mata dan pikiran. Maraknya penemuan penyelundupan narkoba melalui jalur tikus di berbagai pelabuhan dan kawasan perlintasan dalam jumlah besar adalah bukti bahwa negeri ini menjadi primadona para pebisnis narkoba.

Pada 2025 Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), Marthinus Hukom mengungkapkan perputaran uang hasil penyalahgunaan narkotika di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 500 triliun. Saat menangkap kurir narkoba pada 2024, terungkap bahwa kurir-kurir ini mendapatkan upah hingga Rp20 juta. Jumlah keuntungan yang diperoleh dari bisnis ini jelas menggiurkan.

Mirisnya, sistem sekuler yang melingkupi kehidupan manusia hari ini memang membuat individu berbuat sekehendak hati. Tanpa peduli standar halal dan haram, siapa pun amat mudah terjun ke bisnis haram ini. Memilih jalan sebagai pengedar barang haram perusak generasi ini tentu bukan tanpa alasan. Tidak sedikit dari mereka yang terjebak dalam bisnis ini adalah pengangguran dengan status sosial menengah ke bawah.

Impitan ekonomi telah mendorong mereka untuk memilih jalan pintas menjadi bandar maupun pengedar. Lebih parah lagi, kita bisa menemukan adanya realitas satu kampung yang bersekongkol untuk mengelabui aparat. Walhasil, bisnis narkoba menggurita, bahkan terkoordinasi dengan rapi dari satu kawasan.

Adanya label kampung narkoba menguatkan fenomena bahwa bisnis narkoba sudah menggurita dan menjadi persoalan serius sehingga harus diselesaikan secara tuntas. Keberadaan kampung narkoba sesungguhnya tentu merupakan preseden negatif, meski tidak semua warganya terlibat narkoba.

Hanya saja, muncul pertanyaan mengapa mayoritas penduduk satu kawasan bisa menjalankan bisnis haram ini? Jawabnya, selain keuntungan fantastis dalam waktu yang relatif cepat, maraknya kampung narkoba tidak lepas dari sistem sanksi yang tidak menjerakan dari negara untuk para pelaku. Dampaknya, kampung narkoba terus menjamur dan pemberantasan tidak pernah tuntas.

Negara harus terus bekerja keras melawan peredaran narkoba. Di tengah upaya pemberantasan ini, tidak sedikit yang menggaungkan perang narkoba dengan mengangkat aspek moralitas individu, masyarakat, hingga negara. Sayangnya, moralitas adalah hal absurd dalam sistem sekuler. Masyarakat yang tidak peduli perkara halal dan haram cenderung meminggirkan perkara moral.

Di sinilah linieritas pembahasan moral dan agama sebagai paket solusi untuk memberantas narkoba. Syaratnya, pembahasan ini harus tegak atas pemahaman yang kafah mengenai integrasi tanggung jawab moral dengan agama dalam upaya pemberantasan narkoba. Islam memiliki konsep yang jelas dan rinci mengenai hal ini.

Integrasi Ketakwaan Individu, Masyarakat, dan Negara

Islam memiliki kekhasan dalam mengurai problem sosial secara utuh. Hal ini terintegrasi dari tiga pilar penopang struktur sosial, yakni individu yang bertakwa, masyarakat dengan kultur saling menasihati sebagai refleksi amar makruf nahi mungkar, dan negara yang berperan besar dalam mengontrol sistem yang berjalan sekaligus institusi yang  berwenang dalam memberi sanksi kepada pelaku.

Implementasi dalam kasus narkoba berangkat dari pemahaman bahwa hukum asal narkoba adalah haram. Sifatnya sama dengan keharaman khamar karena merusak akal dan jiwa manusia. Rasulullah Saw. bersabda, “Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr adalah haram.” (HR Muslim). Narkoba juga terbukti bertentangan dengan maqashid asy-syariah dalam Islam yang meliputi penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Atas dasar ini, narkoba terlarang dalam Islam. Islam menanamkan pada diri seorang muslim untuk menjauhinya. Mindset inilah yang akan mendorong siapapun untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Swt. dan Rasulullah saw.

Di sisi lain, masyarakat dalam perspektif Islam bukan sebatas kumpulan individu semata. Lebih dari itu, individu-individu ini terikat oleh pemikiran, perasaan, dan aturan yang sama. Oleh karena itu, pandangan bahwa narkoba adalah barang haram yang dilarang beredar di masyarakat akan dipahami secara utuh oleh individu masyarakat.

Secara otomatis, masyarakat yang memiliki standar hukum yang sama akan saling menasihati begitu muncul masalah sosial seperti narkoba. Ini berbeda dengan kondisi hari ini yang dengan alasan impitan ekonomi kemudian menghalalkan segala cara, bahkan bersepakat menjadikan kawasan mereka sebagai kampung narkoba.

Tentu saja, seluruh problem sosial di masyarakat membutuhkan peran negara. Selain sebagai institusi yang menetapkan aturan, negara adalah institusi yang berwenang dalam menerapkan sanksi kepada pelaku. Dalam menjalankan aturan serta menerapkan sanksi, negara melaksanakannya dengan tegas tanpa pandang bulu.

Negara tidak akan memudahkan grasi ataupun mengenal kata kompromi dalam menjalankan hukum terhadap para pengguna narkoba, baik berupa takzir seperti hukum cambuk dan penjara, maupun takzir lainnya sesuai keputusan kadi. Sistem sanksi Islam menerapkan uqubat yang berfungsi sebagai pencegah (zawajir) dan penebus (jawabir) bagi siapa pun yang terlibat narkoba.

Selain aspek sanksi, negara melaksanakan upaya preventif  dengan menjalankan perannya sebagai pengurus (raa’in) sekaligus sebagai perisai (junnah) bagi rakyatnya. Karena Islam mewajibkan penjagaan akal, narkoba diharamkan dan diberantas tuntas sehingga tidak ada celah tumbuhnya kampung narkoba.

Peran negara ini juga terimplementasi melalui penyelenggaraan pendidikan Islam berbasis akidah yang membentuk individu bertakwa dan kepribadian Islam. Sistem pendidikan Islam menjadikan setiap individu menyandarkan perbuatannya pada status hukum perbuatan. Standar halal-haram membuat individu tidak hanya menjauhi mengonsumsi narkoba, tetapi juga menjalankan bisnis haram narkoba.

Jika saat ini banyak yang menjalani bisnis barang haram ini dengan alasan desakan ekonomi, negara Islam (Khilafah) akan bekerja untuk menyejahterakan rakyat. Dengan demikian, tidak ada individu yang menjalani pekerjaan maupun bisnis yang sudah jelas Allah haramkan. Dalam Islam, negara berperan dalam menjalankan sistem ekonomi Islam yang menjamin kebutuhan dasar dan membuka lapangan kerja halal bagi laki-laki. Hal ini memberikan jaminan bagi para wali untuk menempuh jalan pintas seperti terlibat dalam bisnis narkoba.

Penjagaan dan perlindungan negara terhadap rakyat dari berbagai kerusakan khususnya bagi masa depan generasi, juga mencakup pada upaya untuk mencegah peredaran atau masuknya barang haram ini dari luar negeri. Negara akan menjaga jalur-jalur perlintasan antarnegara secara ketat sehingga negara tidak memberi ruang bagi siapa pun untuk menyelundupkan narkoba ke wilayah Khilafah. Inilah integrasi tiga pilar dalam sistem Islam yang ampuh mencegah sekaligus memutus mata rantai pengedaran narkoba di masyarakat. Wallahualam bissawab. [MNews/Nind]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *