Rasulullah saw. menganggap penetapan harga sebagai suatu kezaliman. Ini menunjukkan tuntutan untuk meninggalkan kebijakan tersebut secara tegas. Dengan demikian, menetapkan harga adalah haram.
Tag: politik ekonomi islam
[Politik Ekonomi Islam] Sumber-Sumber Ekonomi (Bagian 27/46)
Memperjualbelikan surat promes adalah haram dan batil karena pada transaksi ini ada bunga yang telah ditetapkan sehingga termasuk dalam transaksi riba.
[Politik Ekonomi Islam] Sumber-Sumber Ekonomi (Bagian 26/46)
Nilai uang kertas bergantung pada kepercayaan publik terhadap negara yang mengeluarkannya dan kemampuannya sebagai mata uang. Dalam kondisi yang demikian ini, kurs pertukaran mata uang akan selalu mengalami perubahan.
[Politik Ekonomi Islam] Sumber-Sumber Ekonomi (Bagian 25/46)
Masalah pertukaran dan kurs mata uang antara dua mata uang yang berbeda harus dikaji sebagai sebuah realitas dan dijelaskan hukum syariatnya. Realitas yang ada menunjukkan bahwa negara-negara yang ada menganut sistem yang berbeda-beda.
[Politik Ekonomi Islam] Sumber-Sumber Ekonomi (Bagian 24/46)
Ketika semua negara menjalankan sistem emas, selama itu pula belum pernah ada masalah-masalah moneter antarnegara. Sebabnya, mata uang dalam sistem emas memuat sifat yang khusus, yaitu kesatuan mata uang terikat oleh emas dengan equality tertentu.
[Politik Ekonomi Islam] Sumber-Sumber Ekonomi (Bagian 23/46)
Ekspor dan impor bagi semua warga Negara Islam adalah mubah, kecuali dalam dua keadaan. Pertama, impor dan ekspor komoditas yang jika dilakukan akan berdampak dharar. Kedua, impor dan ekspor dengan negara yang sedang berlangsung peperangan secara riil dengan Negara Islam.
[Politik Ekonomi Islam] Sumber-Sumber Ekonomi (Bagian 22/46)
Hukum perdagangan luar negeri Negara Islam adalah mubah. Kemubahannya bersifat umum bagi semua warga Negara Islam sehingga tidak perlu lisensi impor dan ekspor.
[Politik Ekonomi Islam] Sumber-Sumber Ekonomi (Bagian 21/46)
Siapa saja yang memiliki kewarganegaraan Negara Islam, ia termasuk warga Negara Islam, baik beragama Islam maupun non-Islam. Ia mempunyai hak dan kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan syariat.
[Politik Ekonomi Islam] Sumber-Sumber Ekonomi (Bagian 20/46)
Syariat memecahkan persoalan perdagangan luar negeri. Hukum-hukum perdagangan luar negeri berjalan dengan mempertimbangkan para pedagangnya, bukan jenis barang dagangannya.
[Politik Ekonomi Islam] Sumber-Sumber Ekonomi (Bagian 19/46)
Pabrik merupakan pilar perindustrian. Menjelaskan hukum-hukum pabrik berarti menjelaskan hukum-hukum perindustrian secara keseluruhan.
[Politik Ekonomi Islam] Sumber-Sumber Ekonomi (Bagian 18/46)
Baitulmal adalah tempat menyimpan harta (kas). Baitulmal tidak mempunyai hak atas harta itu karena harta itu milik semua kaum muslim, bukan milik baitulmal. Dengan demikian, baitulmal berfungsi sebagai kas, tidak yang lain.
[Politik Ekonomi Islam] Sumber-Sumber Ekonomi (Bagian 17/46)
Kepemilikan individu tidak boleh dijadikan kepemilikan umum sehingga negara tidak boleh menjadikannya sebagai kepemilikan umum. Bahkan, hal tersebut haram jika dilakukan oleh negara.
