Penulis: Abdurrahman al-Maliki
Muslimah News, TELAAH KITAB — Dalam perdagangan luar negeri diterapkan perjanjian-perjanjian dengan orang-orang kafir muahid. Hal ini dibolehkan dengan kebolehan yang mutlak bagi semua warga Negara Islam, baik dari kalangan orang-orang muslim atau kalangan ahludz-dzimah tanpa ada ikatan atau syarat apa pun, kecuali dalam dua keadaan saja.
Pajak bea cukai (excise tax) tidak diambil dari warga Negara Islam atas komoditas apa saja, baik komoditas impor atau ekspor. Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir bahwa ia telah mendengar Rasulullah saw. bersabda, “Tidaklah akan masuk surga orang yang memungut bea cukai.” (HR Abu Dawud, Ahmad dan Ad-Darimi).
Al-Maksu adalah pajak (pungutan) yang khusus terkait dengan bea cukai. Abul Khair berkata bahwa ia mendengar Ruwaifi’ bin Tsabit berkata bahwa ia pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya orang yang memungut bea cukai itu berada dalam neraka.” (HR Ahmad).
Ruwaifi’ bin Tsabit berkata, “Yakni Al-‘Asyir.” Al-‘Asyir adalah orang yang memungut 1/10 dari komoditas yang datang dari luar negeri. Ibrahim bin Muhajir berkata, “Aku mendengar Ziyad bin Hudair berkata, ‘Akulah orang yang pertama kali memungut satu persepuluh (‘usyur) dalam Islam.’ Lalu aku bertanya, ‘Siapa yang kalian kenakan ‘usyur tersebut?’ Ia menjawab, ‘Kami tidak pernah mengenakan ‘usyur atas seorang muslim dan muahid. Kami biasanya mengenakan ‘usyur tersebut atas orang Nasrani Bani Taghlib.’
Abdurrahman bin Ma’qal berkata, “Aku bertanya kepada Ziyad bin Hudair, ‘Siapa yang engkau kenakan ‘usyur?‘ Ia menjawab, ‘Aku tidak mengenakan ‘usyur atas seorang muslim dan muahid.’ Aku bertanya lagi, ‘Lalu siapa musuh, sebagaimana mereka mengenakan ‘usyur atas kami jika kami yang engkau kenakan ‘usyur?” Ia menjawab, ‘Pedagang-pedagang memasukkan (barang) kepada mereka.'”
Dengan demikian, pajak bea cukai tidak boleh dikenakan atas komoditas yang diperdagangkan oleh warga negara Daulah Islam sendiri. Sebaliknya, selain warga Daulah Islam, yakni para pedagang asing, bea cukai dikenakan atas mereka sebagaimana mereka mengenakannya atas para pedagang kita, baik mereka orang-orang muslim atau nonmuslim.
Abu Majaz Lahiq bin Hamid berkata, “Mereka bertanya kepada Umar ra., ‘Apa yang kita kenakan atas penduduk darul harbi jika mereka datang (memasukkan barang) kepada kita?’ Umar ra. balik bertanya, ‘Apa yang mereka kenakan atas kalian jika kalian memasukkan (barang) kepada mereka?’ Mereka menjawab, ‘Usyur.‘ Umar ra. berkata, ‘Seperti itulah yang kita kenakan atas mereka.'”
Khalifah Umar ra. melakukan hal itu dengan dilihat dan didengar oleh banyak sahabat. Namun, tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Dengan tidak adanya pengingkaran, berarti hal itu telah terjadi ijmak sahabat.
Hanya saja, memungut bea cukai dari orang asing itu hukumnya mubah, tidak wajib. Negara boleh membebaskan mereka dari berbagai pungutan (pajak) atau dari pajak atas komoditas tertentu. Itu semua dilakukan menurut ada atau tidaknya kemaslahatan bagi kaum muslim. Pasalnya, memungut bea cukai dari orang asing itu memang hukumnya mubah, bukan wajib.
Barangkali ada orang yang berkata bahwa sistem perdagangan ini identik dengan kebebasan perdagangan, tetapi sebenamya ia tidak sama dengan kebebasan perdagangan. Sebabnya, kebebasan perdagangan mengharuskan aktivitas perdagangan antara negara terjadi tanpa adanya ikatan (syarat) apa pun, tanpa menentukan tarif bea cukai, dan tanpa ada penghalang bagi impor komoditas. Artinya, meniadakan sama sekali pengawasan negara terhadap perdagangan luar negeri.
Sistem perdagangan dalam Islam berbeda dengan kebebasan perdagangan ini. Sebabnya, negara membuat ikatan-ikatan atau syarat-syarat atas perdagangan yang dilakukan dengan negara-negara lain sesuai dengan kemaslahatan yang diperoleh kaum muslim. Pasalnya, kebolehan perdagangan luar negeri itu hanyalah untuk warga negara, tidak untuk yang lain.
Lagi pula, legalitas perdagangan luar negeri kepada warga negara tanpa adanya ikatan dan syarat tidak dianggap sebagai kebebasan perdagangan. Ini karena negara melarang mengekspor dan mengimpor beberapa komoditas. Misalnya, negara melarang mengekspor berbagai komoditas yang jika diekspor akan menyebabkan bahaya, seperti komoditas-komoditas strategis.
Negara melarang mengimpor komoditas-komoditas yang menyebabkan musuh bertambah kuat. Negara juga melarang ekspor dan impor dengan negara yang secara de facto sedang berlangsung peperangan jika hal itu akan menambah kekuatan musuh, menolongnya, atau melepaskannya dari kesulitan.
Ada beberapa komoditas yang dilarang diperdagangkan berdasarkan nas-nas syariat, seperti arak, ganja, opium, dan sebagainya. Dalam pandangan Islam, barang-barang tersebut dan yang sejenisnya tidak dianggap sebagai komoditas ekonomi. Dengan demikian, sistem perdagangan dalam Islam berbeda dengan kebebasan perdagangan.
Jual Beli Mata Uang Asing (Foreign Exchange)
Terdapat fenomena lain dalam perdagangan luar negeri, yaitu perdagangan mata uang atau pertukaran mata uang (shar). Pada era modern, perdagangan mata uang dinamakan dengan uang keras (bard money) atau sistem moneter. Dengan demikian, perdagangan luar negeri adalah jual beli komoditas antarnegara.
Ketika semua negara menjalankan sistem emas, selama itu pula belum pernah ada masalah-masalah moneter antarnegara. Sebabnya, mata uang dalam sistem emas memuat sifat yang khusus, yaitu kesatuan mata uang terikat oleh emas dengan equality tertentu. Artinya, kesatuan mata uang membentuk aturan yang berupa timbangan tertentu dari emas. Impor dan ekspor emas keduanya mubah. Oleh karena itu, siapa pun boleh memiliki mata uang, emas batangan, dan bebas mengekspornya.
Dengan sistem emas ini, hubungan-hubungan moneter antaranegara berada pada puncak kemudahannya. Dunia masih menjalankan sistem emas hingga Perang Dunia I, sebab ketika berkecamuknya perang ini, sistem moneter yang menguasai dunia adalah sistem emas. Mata uang yang beredar ketika itu berupa uang logam emas atau uang kertas yang dapat ditukar dengan emas. [MNews/RY-YG]
Sumber: Abdurrahman al-Maliki, Politik Ekonomi Islam.

One thought on “[Politik Ekonomi Islam] Sumber-Sumber Ekonomi (Bagian 24/46)”