Muslimah News, FOKUS — Dalam Sidang Kabinet di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (6-8-2025), Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencananya untuk menggunakan Pulau Galang, Batam, sebagai lokasi pengobatan sementara bagi sekitar 2.000 warga Gaza yang menjadi korban agresi entitas Zion*s Yahudi, termasuk penampungan bagi keluarga pendamping. Sebagai informasi, pulau ini sebelumnya dikenal sebagai kamp pengungsi Vietnam pada era 1979–1996.
Sejumlah pihak di dalam negeri, termasuk Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, telah menyatakan kesiapan untuk mendukung rencana tersebut. Namun, kebijakan ini sarat problematik yang tidak hanya terkait aspek teknis dan kemanusiaan, tapi juga karena tidak menyentuh akar konflik Palestina.
Populisme di Tengah Krisis Kemanusiaan
Sekilas, langkah ini tampak heroik. Pemerintah seolah-olah berdiri di garda depan membela rakyat Gaza. Namun di balik sorotan kamera, kebijakan ini lebih menyerupai panggung populisme daripada strategi nyata. Pemerintah ingin terlihat berempati di mata dunia, tapi abai pada fakta mendasar. Sejatinya, penderitaan warga Gaza bukan sekadar krisis kemanusiaan, melainkan akibat penjajahan brutal Zion*s.
Lebih ironi, hambatan teknis di lapangan nyaris tidak teratasi. Hingga awal Agustus 2025, pintu Rafah di Mesir sepenuhnya tertutup akibat blokade ketat penjajah Zion*s. Bantuan makanan dan obat-obatan terhenti total. Ribuan pasien luka berat terjebak di Gaza, sedangkan rumah sakit merana tanpa listrik, oksigen, dan peralatan operasi. Pejabat kesehatan Palestina mengungkapkan bahwa untuk memindahkan pasien ke luar Gaza, diperlukan izin dari otoritas Zion*s, yang saat ini hampir mustahil didapatkan.
Pulau Galang sendiri, kini memang memiliki infrastruktur dasar, seperti barak, klinik, dan fasilitas air bersih. Namun, menampung 2.000 korban perang Gaza beserta keluarga pendamping bukan perkara sepele. Dibutuhkan fasilitas medis setingkat rumah sakit besar, pasokan logistik berkelanjutan, dan pengamanan ketat. Yang menjadi masalah, ini sesuatu yang belum jelas dalam hal kesiapan dan keberlanjutannya.
Perihal ini, pemerintah daerah pun mencoba meredam kecurigaan publik. Kepala Diskominfo Kepulauan Riau, Hendri Kurniadi menegaskan bahwa rencana ini bukan bagian dari upaya melemahkan perjuangan rakyat Palestina. Namun, laporan media entitas Zion*s menyebut Tel Aviv telah mencapai kesepakatan dengan lima negara untuk menerima warga Gaza, di antaranya Indonesia, Ethiopia, dan Libya. Fakta ini justru memperkuat kecurigaan, bahwa relokasi bisa menjadi bagian dari skema yang berpotensi mengosongkan Gaza dari penduduknya. Ini justru skenario yang sejalan dengan kepentingan Zion*s.
Jika benar demikian, evakuasi ke Indonesia bukan hanya sulit diwujudkan, tapi juga berisiko menjadi blunder politik. Alih-alih memperkuat perjuangan rakyat Palestina, langkah ini justru berpotensi melemahkan dan menjauhkannya dari solusi hakiki.
Kegagalan Kepemimpinan Dunia Islam
Relokasi korban Gaza jelas bukan solusi. Hal itu adalah bukti nyata bahwa kepemimpinan politik dunia Islam telah lumpuh. Di saat darah rakyat Gaza masih mengalir, mayoritas pemimpin Muslim justru menunduk di hadapan AS selaku pendukung utama Zion*s, alih-alih berdiri memimpin pembebasan Palestina.
Kelemahan ini tampak nyata dalam berbagai manuver politik. Abraham Accords, misalnya, adalah perjanjian yang dimediasi AS untuk menormalisasi hubungan entitas Zion*s dengan negara-negara Arab. Perjanjian yang dimulai pada 2020 oleh Uni Emirat Arab dan Bahrain, lalu diikuti Maroko dan Sudan, itu membuka jalan kerja sama diplomatik, ekonomi, dan keamanan dengan Zion*s, seolah-olah melupakan luka penjajahan di Palestina.
Kini, ketundukan itu makin jelas ketika negara-negara Arab, seperti Arab Saudi, Qatar, dan Mesir, untuk pertama kalinya secara resmi mendesak Hamas sebagai garda terdepan pertahanan Palestina agar melucuti senjata dan menyerahkan Gaza kepada Otoritas Palestina. Deklarasi ini bahkan diumumkan dalam forum PBB pada 29 Juli 2025, serta ditandatangani 22 negara Liga Arab, seluruh Uni Eropa, dan 17 negara lainnya.
Tidak bisa dimungkiri, bantuan kemanusiaan memang penting. Namun, ketika itu menjadi satu-satunya respons, umat pun hanya diberi candu kepuasan semu. Rasa iba umat tersalurkan, hati mereka merasa lega seakan-akan sudah berbuat sesuatu, padahal realitasnya Palestina tetap terjajah dan genosida terus berlangsung.
Kita harus sadar, tanpa kekuatan politik, dan keberanian penguasa muslim untuk menghilangkan hambatan, pengiriman bantuan hanya akan tertahan di pintu Rafah. Sedangkan mengevakuasi korban hanyalah mengobati luka di permukaan. Lebih dari itu, langkah ini rawan dimanfaatkan sebagai bagian dari skema Zion*s untuk mengosongkan Gaza. Sebabnya, perjuangan sejati dalam hal ini adalah menuntut kembalinya kepemimpinan politik Islam yang berani memimpin jihad pembebasan Palestina dan menjaga seluruh negeri muslim dari cengkeraman penjajahan.
Butuh Kesadaran dan Perjuangan
Palestina bukan tanah asing. Ia adalah bagian dari tubuh umat Islam, warisan mulia sejak pembebasan oleh Khalifah Umar bin Khaththab ra.. Palestina tidak pernah berpindah tangan kecuali karena pengkhianatan. Menyerahkan tanah suci Palestina pada penjajah Zion*s, atau memindahkan penduduknya ke negeri lain, sama saja dengan menorehkan luka baru di tubuh umat dan mengamini agenda musuh untuk mengosongkan Gaza.
Islam tidak akan membiarkan tanah kaum muslim dikuasai penjajah. Jalan yang Allah tetapkan untuk menjaga tanah kaum muslim adalah jihad fi sabilillah, yakni perjuangan bersenjata untuk mengusir penjajah. Syekh Taqiyuddin an-Nabhani menegaskan di dalam kitab Syakhsiyah Islamiyah Jilid 2, bahwa jihad adalah fardu ain bagi wilayah yang diserang dan fardu kifayah bagi kaum muslim lainnya. Kewajiban ini tidak akan gugur sampai musuh terusir dan tanah kaum muslim bebas dari kekejian mereka.
Setiap tetes darah dan setiap luka di medan jihad adalah tanggung jawab seluruh kaum muslim. Terutama para penguasa, mereka tidak boleh berpangku tangan. Bukankah Allah telah menempatkan mereka di kursi kekuasaan untuk melindungi umat? Para penguasa itu pula yang paling dituntut untuk bergerak, mengerahkan segala daya guna menolong saudara-saudara kita di Palestina, termasuk membebaskan mereka dari kelaparan, sakit, dan belenggu penjajahan yang kejam.
Jihad adalah perintah mutlak yang tidak dibatasi oleh sesuatu atau syarat apa pun. Meski tanpa Khilafah, kewajiban ini tetap berlaku. Namun, fakta berbicara bahwa perjuangan Hamas di Palestina belum mampu menghentikan pendudukan Zion*s. Ini berarti jihad bukan hanya tugas rakyat Palestina, tapi menjadi amanah seluruh kaum muslim hingga penjajah dikalahkan.
Kemenangan tidak akan datang dengan kekuatan yang tercerai-berai. Untuk itu, umat Islam membutuhkan satu kepemimpinan global, yakni Khilafah yang akan mengerahkan pasukan dari seluruh negeri muslim untuk menuntaskan penjajahan. Tanpa Khilafah, perjuangan akan terus terperangkap pada respons parsial yang reaktif, padahal musuh terus menerus mengukuhkan cengkeramannya. Oleh sebab itu, menegakkan kembali kehidupan Islam secara total (li isti’naf al-hayat al-islamiyyah) dengan Khilafah adalah jalan strategis yang tidak boleh ditinggalkan. Dari sanalah akan lahir komando jihad semesta, yang menggerakkan seluruh kekuatan umat menuju pembebasan Palestina.
Setiap muslim memiliki kewajiban untuk terlibat dalam dakwah ini bersama kelompok dakwah Islam ideologis, memenuhi seruan Allah Taala di dalam ayat,
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ
“Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong (agama) Allah.” (QS Ash-Shaf [61]: 14). Jangan biarkan darah para syuhada Palestina mengering sia-sia. Saatnya kita bergerak, bersama di bawah satu panji kalimatullah, hingga Palestina kembali merdeka sepenuhnya.
Khatimah
Pulau Galang mungkin bisa memberi citra “solusi” di mata publik, tapi sejarah membuktikan bahwa pembebasan Palestina tidak akan pernah lahir dari panggung simbolik. Penjajahan hanya bisa diakhiri dengan keberanian memutus ketergantungan pada kekuatan asing, menggalang potensi umat, menegakkan kepemimpinan yang akan menerapkan syariat Allah, serta mengomando jihad. Selama dunia Islam terus menukar jihad dengan diplomasi kosong dan populisme instan, Gaza akan tetap terkepung, dan tanah Palestina akan terus direbut sedikit demi sedikit. Saatnya umat menyadari, kita bukan sekadar penonton tragedi ini. Sebaliknya, kita adalah pewaris amanah pembebasan yang harus diselesaikan tuntas. Wallahualam bissawab. [MNews/SK-NA]
