Penulis: Abdurrahman al-Maliki
Muslimah News, TELAAH KITAB — Nas yang pertama, berdasarkan mashum, memberikan pengertian bahwa mereka tidak memiliki hak seperti hak kita (warga Negara Islam) dan tidak punya kewajiban seperti kewajiban kita. Dengan demikian, semua hukum-hukum (Islam) tidak berlaku atas mereka. Nas yang kedua, berdasarkan manthiq, bermakna bahwa mereka tidak berhak atas fai dan ganimah, kecuali mereka turut berjihad.
Mereka juga tidak memiliki hak sedikit pun terhadap hak-hak lain yang terkait dengan harta. Dengan demikian, hukum itu bersifat umum meliputi semua hukum, apalagi hukum-hukum yang berhubungan dengan harta.
Hanya saja, hukum yang umum ini telah dikhususkan (dipersempit) dengan hadis, “Aku diperintahkan agar memerangi manusia hingga mereka mengucapkan La ilaha illa Allah. Jika mereka telah mengucapkannya, terpeliharalah darah dan harta mereka.” (HR Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasa’i, Ahmad, dan Ad-Darimi).
Dengan demikian, dikecualikan dari yang umum ini, bahwa jika mereka masuk Islam atau mereka adalah orang-orang Islam (yang masih tinggal di negara musuh), mereka tidak boleh diperangi dan harta bendanya tidak boleh diambil sebagai ganimah. Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh mengambil harta benda mereka sebagai ganimah dan akan diterapkan kepada mereka hukum-hukum yang berhubungan dengan harta.
Namun, maknanya adalah sebatas apa yang ditunjukkan oleh nas itu saja, yaitu terpeliharanya harta benda mereka sehingga tidak boleh dijadikan ganimah. Namun, hukum-hukum harta yang lain dan hukum-hukum selain itu tidak berlaku semua atas mereka karena nasnya jelas. Jika mereka melakukan hal itu, mereka mempunyai hak dan kewajiban seperti hak dan kewajiban orang Muhajirin (warga Negara Islam).
Syarat agar mereka layak memiliki hak seperti hak kita (warga Negara Islam) adalah mereka harus berpindah ke Darul Islam. Jika tidak berpindah, mereka tidak memiliki hak seperti hak kita. Demikian pula mereka tidak memiliki kewajiban seperti kewajiban kita.
Perlu diketahui bahwa ada tiga macam pedagang yang keluar masuk negara Islam.
1. Mereka yang termasuk warga Negara Islam, baik orang-orang Islam atau orang-orang kafir zimi.
2. Orang-orang kafir muahid, yakni kafir yang terikat dengan perjanjian.
3. Orang-orang kafir harbi.
Mereka yang termasuk warga negara berhak melakukan aktivitas perdagangan di luar negeri, sama seperti hak mereka untuk melakukan aktivitas perdagangan di dalam negeri. Mereka berhak mengimpor komoditas yang mereka inginkan dari negara mana pun yang mereka mau. Mereka juga berhak mengekspor komoditas apa pun yang mereka mau ke negara mana pun yang mereka suka, tanpa ada ikatan atau persyaratan sedikit pun. Sebabnya, Allah Swt. berfirman, “Allah telah menghalalkan jual beli.” (QS Al-Baqarah: 275).
Ketentuan ini umum meliputi setiap aktivitas jual beli sehingga meliputi perdagangan dalam dan luar negeri. Dalam hal ini, tidak terdapat satu nas pun yang melarang orang Islam atau kafir zimi mengimpor atau mengekspor komoditas, tetapi nas yang menghalalkannya tetap atas keumumannya.
Artinya, orang Islam atau kafir zimi tidak dilarang mengimpor dan mengekspor komoditas yang dimilikinya. Setiap komoditas yang dibolehkan bagi orang Islam atau kafir zimi untuk mereka miliki, maka boleh juga baginya mengimpor dan mengekspornya tanpa membutuhkan izin atau lisensi, baik impor, ekspor, atau yang sejenisnya.
Apabila negara menetapkan syarat tertentu untuk impor dan ekspor yang dilakukan orang Islam dan kafir zimi, berarti negara telah mengharamkan sesuatu yang telah Allah halalkan dan berbuat dosa di sisi Allah Taala. Untuk itu, harus ada orang di antara kaum muslim yang mengajukan gugatan ke mahkamah mazhalim supaya negara membatalkan keputusannya dan menghapus syarat yang telah ia tetapkan.
Dengan demikian, hukum perdagangan luar negeri adalah mubah. Kemubahannya bersifat umum bagi semua warga Negara Islam sehingga tidak perlu lisensi impor dan ekspor. Hanya saja, jika di sana terdapat komoditas tertentu yang apabila diimpor atau diekspor akan berdampak negatif (buruk, bahaya), komoditas ini saja yang dilarang. Adapun aktivitas impor dan ekspor semua komoditas tetap mubah karena yang dilarang hanya komoditas tertentu saja.
Hal ini sesuai dengan kaidah, “Setiap bagian dari satu satuan sesuatu yang mubah, jika padanya terdapat kerusakan (dharar), satuan itu saja yang dilarangnya, sedangkan sesuatu itu tetap mubah.”
Sesungguhnya Nabi saw. pernah melarang angkatan bersenjatanya meminum air sumur Tsamud yang mereka temui dalam perjalanan menuju ke Tabuk. Jadilah meminum air Tsamud bagi mereka yang telah sampai di sana merupakan perkara yang dilarang dan berstatus hukum haram. Adapun air secara umum tetap berstatus mubah.
Oleh karena itu, komoditas apa pun yang jika diekspor atau diimpor akan berdampak dharar, komoditas itu saja yang dilarang untuk diekspor dan diimpor. Demikian pula, andai di sana terdapat suatu negara yang sedang berperang dengan Negara Islam, maka warga Negara Islam tidak boleh melakukan kontak bisnis dengannya. Hukum syariat sehubungan dengan impor ekspor komoditas dengan negara adalah jika mengimpor komoditas dari mereka akan menambah kekuatan mereka, siapa pun dilarang sama sekali mengimpor komoditas dari mereka, tidak dibedakan antara orang-orang Islam dan non-Islam.
Sebabnya, hukum-hukum darul harbi diterapkan atas orang Islam dan non-Islam. Oleh karena itu, tidak boleh mengimpor apa pun dari negara mereka, begitu juga halnya dengan mengekspor komoditas. Jika mengekspor akan memperkuat mereka atau membantu mereka, kegiatan ini dilarang secara mutlak, baik komoditas itu ditujukan untuk orang-orang Islam atau untuk selain mereka.
Ini karena semuanya adalah ekspor komoditas ke negara yang sedang terjadi peperangan secara riil, yang bisa memperkuat negara, yakni memperkuat musuh. Dalam hal ini, hukum-hukum darul harbi diterapkan atas semua penduduk darul harbi, tidak dibedakan antara orang-orang Islam dan non-Islam. [MNews/RY-YG]
Sumber: Abdurrahman al-Maliki, Politik Ekonomi Islam.

One thought on “[Politik Ekonomi Islam] Sumber-Sumber Ekonomi (Bagian 22/46)”