[Politik Ekonomi Islam] Sumber-Sumber Ekonomi (Bagian 21/46)

[Politik Ekonomi Islam] Sumber-Sumber Ekonomi (Bagian 21/46)

Penulis: Abdurrahman al-Maliki

Sambungan dari Bagian 20/46

Muslimah News, TELAAH KITAB — Adapun terkait dengan jual beli, hukum-hukum yang terkait dengannya adalah hukum-hukum tentang pemilik harta, bukan hukum-hukum tentang harta. Misalnya, hukum ijarah, hibah, qardh, dan syufah adalah hukum-hukum untuk pemilik harta, bukan untuk harta yang dimiliki. Perdagangan adalah aktivitas jual beli, sehingga diterapkan padanya hukum-hukum jual beli.

Hukum jual beli adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan pemilik harta, tidak berkaitan dengan harta. Oleh karena itu, hukum jual beli adalah hukum yang berhubungan dengan harta yang dijual atau akan dibeli. Jual beli hanya berhubungan dengan harta dalam hal eksistensinya sebagai harta yang dimiliki individu tertentu, tidak berhubungan dengan hukum harta, sehingga hukum harta itu mengikuti pemiliknya.

Dengan demikian, hukum-hukum tentang perdagangan luar negeri adalah termasuk ke dalam hukum-hukum tentang pemilik harta, tidak termasuk hukum-hukum tentang harta. Oleh karena itu, dalam hal ini tidak diterapkan hukum padanya sebagaimana yang diterapkan atas tanah kharajiyah. Sebabnya, hukum tanah kharajiyah itu mengikuti hukum harta, sedangkan hukum perdagangan luar negeri bergantung pada hukum-hukum pemilik harta.

Dari sini, perdagangan luar negeri dilakukan dengan memperhatikan para pedagang, tidak memperhatikan jenis harta. Untuk itu, hukum-hukum yang berhubungan dengan perdagangan luar negeri hanyalah hukum-hukum yang berhubungan dengan individu-individu sesuai dengan ketentuan syariat, yakni menurut hukum Allah menyangkut hak mereka.

Berdasarkan hal ini, hukum-hukum perdagangan luar negeri tidak berhubungan dengan komoditas dan asal produksinya, tetapi berhubungan dengan pedagangnya. Sebabnya, hukum-hukum perdagangan luar negeri merupakan hukum-hukum untuk penjual dan pembeli, bukan hukum-hukum untuk komoditas yang diperdagangkannya. Hukum-hukum tersebut merupakan hukum-hukum untuk pedagang tanpa memandang komoditas yang diperdagangkan.

Adapun status hukum komoditas itu bergantung pada pedagangnya. Ini karena pada perdagangan luar negeri diterapkan hukum-hukum darul harbi dan Darul Islam. Sehubungan dengan hukum Darul Islam, Islam menganggap seseorang sebagai rakyat suatu negara berdasarkan kewarganegaraannya, tidak berdasarkan agamanya.

Orang yang dianggap sebagai bagian dari rakyat suatu negara adalah orang yang memiliki kewarganegaraan, bukan yang menganut agama negara atau menganut ideologi yang diterapkan negara. Siapa saja yang memiliki kewarganegaraan Negara Islam, ia termasuk warga Negara Islam, baik ia beragama Islam maupun non-Islam. Ia mempunyai hak-hak dan kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan syariat.

Negara bertanggung jawab atas dirinya dan keluarganya, melindungi harta dan kehormatannya, menjamin keamanan, kehidupan, kesejahteraaan, keadilan, dan ketenteramannya tanpa dibedakan antara orang Islam dan non-Islam. Sebabnya, mereka semua adalah warga negara. Hal yang menyatukan mereka bukanlah akidah Islam, tetapi kewarganegaraannya.

Adapun terkait dengan darul harbi, maka setiap orang yang tidak memiliki kewarganegaraan Negara Islam adalah orang asing, baik ia Islam maupun non-Islam. Secara hukum, ia diperlakukan sebagaimana kafir harbi. Hanya saja, orang Islam tidak dihalalkan darah dan hartanya. Namun, terkait dengan hukum-hukum yang berhubungan dengan harta dan lainnya, orang Islam yang bukan warga Negara Islam diperlakukan sama seperti non-Islam.

Ia tidak berhak mendapatkan nafkah, tidak saling mewarisi dengan salah seorang di antara warga Negara Islam, dan tidak boleh memasuki Negara Islam, kecuali mendapatkan izin. Jelasnya, dalam semua muamalah, mereka diperlakukan sebagaimana orang asing.

Nabi saw. telah meminta siapa saja yang memeluk Islam agar memasuki wilayah kekuasaan Negara Islam. Jika ia memasuki wilayah Negara Islam, ia dianggap sebagai bagian dari warga Negara lslam dan memiliki hak-hak sebagai warga negara. Namun, jika menolak dan tetap berada di luar kekuasaan Negara Islam, ia dianggap sebagai orang asing. Akibatnya, ia tidak mendapatkan hak-hak sebagaimana warga Negara Islam.

Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya, berkata, “Rasulullah saw. jika menyerahkan kepemimpinan militer atau detasemen kepada seseorang, beliau memerintahkannya agar selalu bertakwa kepada Allah dan senantiasa berbuat baik kepada kaum muslim yang bersamanya. Kemudian beliau bersabda, ‘Berperanglah kalian dengan nama Allah di jalan Allah. Perangilah siapa saja yang mengingkari Allah. Berperanglah dan jangan berlebih-lebihan. Jangan berkhianat, berbuat kejam, dan membunuh anak-anak kecil. Jika kalian bertemu dengan musuh-musuh Allah dan orang musyrik, serulah mereka dengan tiga perkara. Mana saja dari ketiga perkara tersebut yang mereka penuhi, terimalah mereka dan hentikan peperangan dengan mereka. Serulah mereka agar masuk Islam. Jika mereka menerimanya, terimalah mereka dan hentikan peperangan kepadanya. Kemudian ajaklah mereka berpindah dari negara mereka (negara kafir) ke Darul Muhajirin. Beritahukan kepada mereka, jika mereka melakukan hal itu, mereka mempunyai hak seperti orang-orang Muhajirin. Jika mereka enggan berpindah dari negara kafir (Makkah), beritahukan kepada mereka bahwa status mereka seperti orang-orang Islam lainnya. Bagi mereka berlaku seperti yang berlaku atas orang Islam pada umumnya, tetapi mereka tidak berhak atas fai’ dan ghanimah, kecuali mereka turut berjihad bersama kaum muslim.‘“ (HR Muslim dan Ahmad).

Rasulullah saw. memerintahkan agar meminta orang-orang Islam untuk memasuki daerah kekuasaan Negara Islam jika tidak ingin dianggap sebagai orang asing. Mereka statusnya seperti orang Islam nomad, sehingga tidak berhak atas harta-harta negara, fai, ganimah, zakat, pajak jaminan kehidupan, dan apa pun yang termasuk dalam masalah-masalah harta secara mutlak. Namun, darah dan harta mereka terpelihara karena kapasitasnya sebagai orang Islam. Warga negara dalam Islam adalah mereka yang memiliki kewarganegaraan, bukan hanya memeluk Islam.

Perlu diperhatikan di sini bahwa Rasulullah saw. bersabda, “… Kemudian ajaklah mereka berpindah dari negara mereka (negara kafir) ke Darul Muhajirin. Beritahukan kepada mereka, jika mereka melakukan hal itu, mereka mempunyai hak dan kewajiban seperti orang-orang Muhajirin (warga negara Islam) dan mereka mempunyai kewajiban seperti kewajiban orang-orang Muhajirin. …”

Nas ini mensyaratkan keharusan berpindah ke Negara Islam agar mendapatkan hak seperti hak kita (warga Negara Islam). Kewajiban pun seperti kewajiban kita, yakni agar hukum-hukum Islam berlaku semua atas mereka.

Artinya, jika tidak berpindah, mereka tidak berhak seperti hak kita dan berkewajiban seperti kewajiban kita, yakni tidak semua hukum-hukum (Islam) berlaku atas mereka. Kemudian beliau menegaskan (hukum-hukum yang tidak berlaku atas mereka) itu adalah hukum-hukum tentang harta. Beliau bersabda, “Mereka tidak berhak atas fai dan ganimah.” Fai dan ganimah adalah hukum-hukum tentang harta. [MNews/RY-YG]

Sumber: Abdurrahman al-Maliki, Politik Ekonomi Islam.

Share

One thought on “[Politik Ekonomi Islam] Sumber-Sumber Ekonomi (Bagian 21/46)”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *