Saat ini migas yang sejatinya milik rakyat dikapitalisasi, sedangkan negara hanya berperan sebagai regulator yang mengikuti kepentingan kapitalisme global. Paradigma ini menjadikan BBM dan elpiji sekadar komoditas pasar, bukan layanan dasar yang dijamin negara.
Kategori: Lingkungan dan Energi
Deforestasi Meningkat Pesat, Realitas Kerusakan Alam yang Difasilitasi
Lonjakan deforestasi di Indonesia pada 2025 menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Miris, sebagian besar deforestasi tersebut terjadi secara legal. Sejatinya, peran negara sangat krusial untuk mengatur sekaligus menentukan arah pengelolaan SDA. Namun, arah kebijakan yang diambil justru menunjukkan keberpihakan yang problematik.
Keresahan Konsumen Akibat Kelangkaan BBM, Beban Rakyat Kian Berat
Kelangkaan BBM yang berulang menegaskan pentingnya menghadirkan tata kelola energi yang mampu menjamin ketersediaan, stabilitas, dan pemerataan akses secara berkelanjutan. Dalam hal ini, Islam menawarkan kerangka pengelolaan energi yang bersifat menyeluruh, dimulai dari landasan ideologis hingga implementasi teknis yang terstruktur.
Islam, Masa Depan Kemajuan Tata Kelola Rantai Pasok Energi Global
Apa yang hari ini tampak sebagai krisis energi, perebutan mineral, dan dominasi perdagangan global sejatinya adalah peringatan keras bahwa sudah saatnya umat Islam melepaskan diri dari sistem yang lahir dari akidah yang bertentangan dengan Islam. Di tengah berlimpahnya kekayaan alam dan minerba yang Allah Taala titipkan, banyak negeri muslim justru jatuh pada kondisi yang dikenal dengan istilah kutukan sumber daya.
Diskursus Bencana Antroposentris dan Ekonomi: Becermin dari Sumatra
Menilik dampak cuaca yang disebabkannya, siklon Senyar akan tetap menyebabkan dampak cukup berat terhadap kawasan Sumatra bagian utara, seideal apa pun kondisi lingkungannya. Namun, apakah kemudian tidak ada andil manusia sama sekali dalam kasus ini? Apakah bencana Sumatra semata-mata murni karena kejadian alam? Atau ada bagian dari kerakusan manusia di dalamnya?
Kesehatan Anak-Anak Terancam Akibat Penanganan Pascabencana yang Tidak Komprehensif
Negara tidak total dan serius menangani bencana, padahal bencana membutuhkan respons cepat dan tepat. Pemerintah setengah hati melindungi anak-anak yang merupakan kelompok rentan, sekaligus generasi masa depan bangsa. Penanganan yang lambat ini akan membawa dampak buruk pada masa depan mereka.
Sebulan Pascabencana, Sumatra Masih Berduka dan Keselamatan Rakyat Dipertaruhkan
Kini, sebulan pascabencana, kondisi korban bencana Sumatra belum mengalami perbaikan signifikan. Implementasi UU Kebencanaan tidak sesuai harapan. Demikianlah, dalam sistem sekuler kapitalisme, kebijakan apa pun tentang kebencanaan hanya berakhir di atas kertas.
Mampukah Ekoteologi Menyelesaikan Masalah Lingkungan?
Ekoteologi mereduksi permasalahan kerusakan lingkungan yang sistemis menjadi sekadar permasalahan moral dan spiritual. Hal ini sangat berbahaya. Selain tidak menyolusi permasalahan sistemis yang dihadapi, juga makin melanggengkan sistem kapitalisme yang merupakan aktor utama kerusakan lingkungan.
Penderitaan Korban Bencana Sumatra di Tengah Sikap Nirempati Pejabat Negara
Perempuan dan anak-anak merupakan kelompok rentan saat bencana. Apalagi banyak pejabat yang abai dan nirempati di tengah penanganan bencana Sumatra. Mereka adalah produk politik transaksional. Hasilnya, kebijakan seputar bencana terkesan asal-asalan, tidak terarah, bahkan berpotensi salah sasaran.
[Editorial] Problem Paradigma di Balik Bencana Maut Sumatra
Bencana di Sumatra telah memakan korban sedemikian banyak dengan dampak yang begitu besar. Namun yang membuat miris, para penguasa terus menarasikan penyebab bencana ini “hanyalah” faktor alam, yakni akibat siklon Senyar. Bisakah narasi mereka dipercaya, padahal fakta di lapangan membuktikan bahwa bencana ini adalah dampak kebijakan mereka?
Berbagai Bencana Menerpa, Penanganan oleh Negara Lamban dan Insidental
Jika kita amati polanya, bencana yang terjadi disebabkan oleh kesalahan dalam tata kelola ruang hidup yang menimbulkan kerusakan lingkungan. Kesalahan dalam tata kelola tersebut biasanya direpresentasikan dengan masifnya perubahan penggunaan lahan.
Banjir Melanda Berbagai Daerah, Pertanda Tata Kelola Lingkungan Salah Arah
BMKG memperingatkan sebagian besar wilayah Indonesia kini memasuki puncak musim hujan dengan curah hujan tinggi, sehingga menyebabkan banjir dan tanah longsor. Sejatinya, banjir tahunan menegaskan pembangunan wilayah yang tidak direncanakan secara komprehensif, juga buah tata kelola lingkungan yang salah arah.
